Liputan6.com, Jakarta Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengaku terkejut dengan penunjukan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo sebagai Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Adapun, keputusan tersebut telah mendapat persetujuan para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Jumat (16/5/2025) lalu.
Andi Gani menilai, sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro, memiliki kinerja yang sangat baik selama menjabat.
"Kinerja Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro sangat baik. Bahkan, saya bisa sampaikan penilaian bahwa Pak Anggoro Dirut BPJS Ketenagakerjaan terbaik," kata Andi Gani di Jakarta, Selasa (21/5/2025).
Andi Gani mengungkapkan, kinerja Anggoro bisa dilihat dari beberapa masalah buruh yang ter-PHK dapat diselesaikan dengan cepat dan memangkas birokrasi tapi tetap patuh aturan.
Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan ini mengaku punya pengalaman langsung dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan.
"Malam-malam saya hubungi Dirut BPJS Ketenagakerjaan mengenai masalah PHK di PT Danbi Internasional di Garut," tuturnya.
"Terutama terkait dengan Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi buruh yang di PHK. Respon Pak Anggoro sangat cepat dan kami berdua langsung berangkat ke Garut untuk menyelesaikan masalah JHT dan JKP buruh PT Danbi," ungkap Andi Gani.
Punya Kepedulian
Total BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan Rp 45 miliar untuk 2.069 pekerja PT Danbi Internasional yang di PHK.
Dirinya berharap, pengganti Anggoro nantinya mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap buruh seperti yang telah dilakukan selama ini.
"Kemitraan dan komunikasi Konfederasi Buruh dengan BPJS Ketenagakerjaan sangat terjalin dengan baik di era kepemimpinan Anggoro Eko Cahyo. Semoga ini bisa terus dilanjutkan," ucapnya.
Untuk diketahui, Anggoro sendiri merupakan bankir kawakan di Indonesia.Ia banyak menghabiskan karirnya sebagai bankir PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dengan jabatan terakhir sebagai wakil direktur utama. Di Bank Syariah Indonesia, Anggoro menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Hery Gunardi.
Anggoro Eko Cahyo jadi Dirut BSI Gantikan Hery Gunardi
Sebelumnya, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI resmi mengumumkan pergantian Direktur Utama dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024 yang digelar hari ini, Jumat 16 Mei 2025. Dalam rapat tersebut, Anggoro Eko Cahyo ditunjuk sebagai Direktur Utama menggantikan Hery Gunardi.
Di posisi Wakil Direktur Utama, Bob T. Ananta kembali dipercaya untuk melanjutkan perannya. Sementara itu, posisi direktur lainnya diisi oleh tokoh-tokoh profesional dengan rekam jejak mumpuni, termasuk Zaidan Novari, Kemas Erwan Husaini, dan Grandis Helmi Harumansyah.
Pergantian manajemen ini dipandang sebagai bagian dari strategi BSI dalam menghadapi tantangan industri perbankan syariah yang semakin kompetitif dan dinamis. Dengan susunan kepengurusan baru ini, diharapkan BSI semakin adaptif terhadap perubahan serta inovatif dalam menjangkau segmen pasar yang lebih luas.
“Dengan formasi manajemen baru ini, kami optimis BSI akan semakin memperkuat kontribusinya terhadap ekonomi syariah nasional, serta mencapai visi menjadi top 10 global Islamic bank pada 2025,” ujar Wakil Direktur Utama BSI, Bob T. Ananta dalam konferensi pers, Jumat (16/5/2025).
Dividen Tunai Rp 1,05 Triliun, Pemegang Saham BSI Kecipratan Rp 22,78 per Saham
Perseroan memutuskan untuk membagikan dividen sebesar Rp 1,05 triliun atau sekitar 15 persen dari total laba bersih tahun buku 2024 yang mencapai Rp 7,01 triliun. Ini berarti para pemegang saham akan menerima dividen sebesar Rp 22,78 per saham.
"Sebesar 15 persen dari laba bersih perseroan atau sekitar Rp 1,05 triliun ditetapkan sebagai dividen atau sebesar Rp22,78 per saham ditetapkan sebagai dividen tunai. Pembayarannya dilaksanakan dengan waktu dan ketentuan yang berlaku," kata Bob.
Sisanya, sebesar 20 persen atau sekitar Rp 1,4 triliun disisihkan sebagai dana cadangan wajib. Sementara itu, sebesar 65 persen atau Rp 4,55 triliun akan digunakan sebagai saldo laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan dan ekspansi bisnis jangka panjang. Pembayaran dividen ini akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.