Kebut Perbaikan Sumatera Pasca Bencana, Kementerian PU Butuh Rp 73,9 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyusun Rencana Induk dan Rencana Aksi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera, dengan total indikasi kebutuhan anggaran sebesar Rp 73,98 triliun. 

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan, penanganan difokuskan pada infrastruktur Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya,dan Prasarana Strategis dengan mengedepankan prinsip build back better. Dengan membangun kembali infrastruktur yang terdampak agar lebih aman dan berketahanan terhadap risiko bencana di masa depan.

"Anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak hanya bertujuan memulihkan kondisi masyarakat terdampak bencana, tetapi juga meningkatkan kualitas infrastruktur dan keberlanjutan pelayanan publik secara jangka panjang," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (28/1/2023).

Dody menambahkan, dari total kebutuhan anggaran Rp 73,98 triliun, sekitar Rp 4,8 triliun dialokasikan untuk tahap tanggap darurat. Sementara sekitar Rp 69 triliun diperuntukkan bagi tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Mekanisme pelaksanaan, pembiayaan serta skema kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Rencana Induk build back better mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026.

Pada tahun anggaran 2025, Kementerian PU telah merealisasikan anggaran tanggap darurat sebesar Rp 576 miliar untuk mendukung penanganan awal bencana dan pemulihan fungsi dasar infrastruktur di wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

Selanjutnya pada tahun anggaran 2026, dibutuhkan anggaran tanggap darurat sebesar Rp 4,27 triliun, serta anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp 24,55 triliun. Untuk melanjutkan pemulihan infrastruktur sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, serta prasarana dasar lainnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur tersebut direncanakan berlanjut hingga 2028. Untuk tahun anggaran 2027, kebutuhan anggaran diproyeksikan sebesar Rp 28,37 triliun, sedangkan pada tahun anggaran 2028 dibutuhkan anggaran sekitar Rp 16,22 triliun.

"Kami memastikan proses implementasi penanganan bencana di Sumatera dapat berjalan efektif, efisien, terukur, dan akuntabel, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," pungkas Dody. 

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mendorong percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh. Dengan target tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda saat memasuki bulan suci Ramadan 2026.

Saat ini, Kementerian PU tengah menyelesaikan tahap akhir pembangunan huntara di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang. Dengan progres 98,75 persen dan ditargetkan segera dapat dimanfaatkan oleh warga terdampak.

"Kita dorong secepat-cepatnya agar segera selesai. Kita semua bekerja keras supaya saat Ramadan, kalau bisa nol warga yang tinggal di tenda. Kami ingin masyarakat bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan lebih tenang dan maksimal," kata Dody dalam keterangan tertulis, Rabu (21/1/2026).

Huntara Aceh Tamiang dibangun menggunakan metode konstruksi modular dengan sistem Modular Lite (MOLI) tanpa alat berat yang memungkinkan pembangunan dilakukan dengan cepat di tengah kondisi pascabencana. Pembangunan ini merupakan bagian dari paket Penanganan Keadaan Darurat Pascabencana Aceh 1.

Secara teknis, Huntara 1 di Aceh Tamiang berdiri di atas lahan seluas 5.427 m² dengan total luas bangunan 2.052 m². Terdiri dari 7 blok hunian dan mushola. Sebanyak 114 modul dibangun untuk menampung 84 KK atau sekitar 336 jiwa, lengkap dengan 42 unit MCK, area komunal multifungsi, area jemur, mushola, genset, serta toren air. 

Sistem pendukung air bersih berasal dari sumur bor dan tandon, pengolahan air kotor menggunakan sistem biotek, serta pasokan listrik dari PLN. 

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan langkah penanganan muara sungai di sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, mengingat peran muara yang sangat mempengaruhi kapasitas pengendalian banjir dan aliran sedimen ke laut. 

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penanganan muara memerlukan pendekatan teknis yang cermat dan tidak dapat disamaratakan antara aliran sungai satu dengan sungai lain di wilayah terdampak bencana Sumatera. 

Menurut dia, sebagian besar muara yang terdampak membutuhkan penanganan menggunakan kapal keruk (dredger). Terutama untuk muara sungai besar yang mengalami pendangkalan berat akibat sedimentasi pascabencana. 

Alat Berat Saja Tak Cukup

"Sebagian besar pembersihan muara itu membutuhkan dredger. Tidak bisa cukup hanya menggunakan alat berat biasa seperti excavator atau metode percepatan lainnya. Memang ada muara tertentu yang bisa ditangani tanpa dredger. Contohnya di Krueng Meureudu, tetapi dari total 23 muara, mungkin hanya sekitar satu sampai tiga lokasi yang bisa menggunakan pola yang sama," ujarnya beberapa waktu lalu. 

Berdasarkan hasil inventarisasi dan survei teknis Kementerian PU, tercatat 23 muara sungai terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Untuk Aceh terdapat 8 muara terdampak, dengan 1 muara sedang ditangani, 2 muara dalam rencana penanganan, dan 5 muara belum ditangani.

Di Sumatera Utara terdapat 11 muara terdampak, dengan 8 muara dalam rencana penanganan dan 3 muara belum ditangani. Sementara di Sumatera Barat tercatat 4 muara terdampak, dengan 3 muara telah ditangani dan 1 muara dalam rencana penanganan.