Wamentan Sudaryono Ungkap Pentingnya Swasembada Pangan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkap pentingnya Indonesia mencapai swasembada pangan. Salah satunya agar tidak diatur kepetingan pihak asing.

Dia menjelaskan, swasembada berarti memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dari produksi lokal. Sehingga tidak perlu mendatangkan bahan pangan dari luar negeri alias impor.

"Covid telah memberikan pelajaran sangat berharga bagi kita. Bagaimana di situasi sulit, semua negara akan bertindak untuk kepentingan negara yang masing-masing," kata Wamentan Sudaryono dalam Indonesia Connect by Liputan6, di SCTV Tower, Jakarta, ditulis Jumat (20/6/2025).

"Jadi jangan dipikir, begitu kita punya duit, kemudian kita butuh pangan yang kita butuhkan dari negara lain misalnya. Kemudian karena kita punya duit, kemudian negara itu di situasi tertentu akan memberikan pangannya kepada kita," ia menambahkan.

Dia mengisahkan, Zulkifli Hasan kala menjabat sebagai Menteri Perdagangan pernah melakukan negosiasi dengan satu negara untuk mendatangkan beras. Namun, hingga saat ini hal tersebut tak pernah terwujud.

"Itu pelajaran yang sangat berharga. Saya kira di tempatnya pak Menko Pangan sudah sempat disinggung, bahwa Pak Zulhas (Zulkifli Hasan) waktu jadi Menteri Perdagangan bernegosiasi dengan satu negara untuk mendatangkan beras, dan sampai sekarang itu barang itu enggak pernah ada," ujarnya.

Pentingnya Indonesia mencapai swasembada pangan

Sudaryono menyampaikan, muara dari swasembada adalah kedaulatan pangan atas produksi dari dalam negeri. Dengan berdaulat ini, pangan Indonesia tak akan bergantung pada impor dari negara lain.

"Apa kedaulatan? Kedaulatan itu artinya kita memerintah negara dan bangsa kita ini tanpa diintervensi, dirongrong, atau dipengaruhi oleh kepentingan lain," kata dia.

"Apakah itu kepentingan? Kepentingan lain itu bisa negara lain, bisa lembaga lain, bisa LSM, NGO, dan seterusnya. Kita punya kedaulatan, punya kekuatan untuk mengatur diri kita sendiri," imbuhnya.

Sudaryono juga menegaskan kalau kedaulatan pangan menentukan daya tawar RI di kancah internasional. Artinya, ketika kedaulatan pangan itu tak dicapai, Indonesia berisiko diatur oleh kepentingan asing karena membutuhkan sumber dari negara lain.

"Manakala kita tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan kita. Maka jangan nanti disalahkan siapa-siapa. Manakala di kemudian hari kebutuhan pokok kita ini menjadi titik lemah kita, nilai tawar kita sangat lemah dalam kita bergaul di percaturan dunia geopolitik di seluruh dunia ini," ujar dia.

"Artinya negara lain, kelompok lain, orang lain, pihak lain yang ada di luar dari bangsa dan negara kita itu dengan sangat mudah menitipkan kepentingan dia, nah manakala pangan itu tidak kita kuasai sendiri. Sehingga kedaulatan pangan ini tidak bisa ditawar lagi," tegas Sudaryono.

Tak Impor Beras-Jagung Tahun Ini

Dia mengungkapkan rencana menuju swasembada pangan tersebut. Sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk tidak impor beras dan jagung pada tahun ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri telah mencatat produksi beras nasional naik 54 persen dari 2024. Sedangkan jagung sudah naik 39 persen dari tahun lalu.

"Tahun ini Presiden sudah menargetkan kita tidak impor beras, kita tidak impor jagung, kita tidak impor gula konsumsi, dan kita tidak impor lagi garam konsumsi. Clear disitu, sehingga kita menuju ke sana," tegas Sudaryono.