Kolaborasi Kemnaker dan Kemensos Optimalkan BLK untuk Kesuksesan Sekolah Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan kesiapannya berkolaborasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat yang merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto.

Kolaborasi tersebut akan dilakukan melalui pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimiliki Kemnaker maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di berbagai wilayah.

Kesiapan kolaborasi ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dalam pertemuan dengan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf di Kantor Kemnaker, Jakarta, Jumat (20/6/2025).

"Kolaborasi lintas kementerian ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden terkait pemanfaatan fasilitas milik Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya BLK, baik yang dikelola langsung oleh Kemnaker maupun oleh UPTD, untuk mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat," tutur Menaker Yassierli seperti dikutip dari keterangan resmi.

Menaker menyatakan, pihaknya menyambut baik program Sekolah Rakyat yang dinilai sebagai inisiatif luar biasa dari Presiden dalam upaya meningkatkan derajat masyarakat yang masih berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem.

Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menjelaskan, program Sekolah Rakyat akan dilaksanakan secara bertahap. Saat ini, tahap awal telah ditetapkan di 100 titik dengan alokasi hampir 10.000 siswa.

Seluruh elemen pendukung, seperti guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah sudah direkrut dan siap menjalankan program.

"Sekarang berjalan setahap lagi, di mana atas arahan Presiden kami berdua akan bekerja sama dalam rangka menambah Sekolah Rakyat pada tahun 2025 dan 2026 dengan memanfaatkan balai-balai latihan kerja," ujar Mensos.

"Alhamdulillah, kami tadi sudah berdiskusi dan mengidentifikasi balai-balai yang sebagian besar memang bisa dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat di tahap pertama," ia menambahkan.

Dia menuturkan, dalam tahap awal ini telah diidentifikasi 41 BLK di bawah naungan Kemnaker yang siap dimanfaatkan. Selain itu, sejumlah balai milik UPTD juga akan disinergikan dalam waktu dekat untuk ditindaklanjuti dengan beberapa agenda.

Pertama, sarana dan prasarana akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk menilai kelayakan balai-balai yang akan digunakan sebagai lokasi Sekolah Rakyat. Kedua, Kemnaker dan Kemensos akan segera menyusun kurikulum yang berkaitan dengan keterampilan siswa.

"Harapannya, lulusan Sekolah Rakyat memiliki keterampilan sesuai minat masing-masing siswa yang tentunya sejalan dengan standar Kemnaker," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI dan Pemerintah Prefektur Mie, Jepang resmi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk meningkatkan pengiriman dan penerimaan peserta pemagangan teknis (PPT) Indonesia ke Jepang.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menuturkan, kerja sama ini merupakan langkah konkret untuk memperluas akses kerja luar negeri melalui jalur pemagangan yang terstruktur dan berkualitas.

"Kerja sama ini tidak hanya membuka akses pemagangan ke Jepang, tetapi juga merupakan strategi jangka panjang dalam mencetak SDM Indonesia yang unggul dan siap bersaing secara global,” ujar Menaker, seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (8/5/2025).

Melalui MoU ini, kedua pihak sepakat memberikan dukungan dalam proses pengembangan, pengiriman, dan penerimaan PPT Indonesia di Prefektur Mie.

Selain itu, ruang lingkup kerja sama juga meliputi promosi pengiriman dan penerimaan PPT Indonesia melalui pertukaran internasional, bursa kerja, konferensi, dan metode lainnya; serta mengadakan konsultasi untuk membentuk mekanisme berbagi informasi yang relevan guna memfasilitasi pemberdayaan kembali alumni PPT secara lancar.

Menaker berharap, langkah ini tidak hanya mempererat hubungan ketenagakerjaan antara Indonesia dan Jepang, tetapi juga menjadi model kolaborasi internasional yang fokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja secara nyata dan terukur.

“Kami percaya bahwa kerja sama ini akan membuka lebih banyak peluang bagi angkatan kerja Indonesia untuk memperoleh pengalaman berharga yang dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar global,” ucapnya.

Adapun MoU ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Agung Nur Rohmad, dan Gubernur Prefektur Mie, Ichimi Katsuyuki. Penandatanganan berlangsung di Jakarta, Rabu, 7 Mei 2025 dan disaksikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli.