Menkeu Purbaya Diminta Bebaskan Pajak Pekerja Bergaji Maksimal Rp 8 Juta

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah bakal segera menggelontorkan berbagai paket stimulus ekonomi, salah satunya insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) ditanggung pemerintah (DTP). 

Adapun saat ini insentif pembebasan pajak tersebut hanya berlaku untuk buruh di sektor padat karya, dengan gaji di bawah Rp 10 juta per bulan. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah bakal memperluas insentif PPh 21 DTP untuk sektor hotel, restoran dan kafe (horeka). "Yang sekarang sudah berjalan industri padat karya, untuk didorong juga perluasan ke sektor lain," ujarnya beberapa waktu lalu.

Merespons wacana Menkeu Purbaya tersebut, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, inisiatif PPh 21 DTP untuk sektor Horeka terkesan sangat tanggung. Bahkan relatif kecil, lantaran gaji pekerja di sektor tersebut juga rendah. 

"Jika kita lihat dari BPS, rata-rata gaji pekerja di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum hanya Rp 2,5 juta per bulan. Sedangkan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) secara bulanan sudah di angka Rp 4,5 juta per bulan," ujarnya kepada Liputan6.com, Sabtu (13/9/2025).

Lantaran berdampak cukup minim ke perekonomian nasional, Nailul meminta Menkeu Purbaya dan pemerintah untuk memperluas kebijakan pembebasan pajak untuk seluruh pekerja, dengan gaji di bawah Rp 8 juta.

"Saya pribadi dan Celios memberikan masukan ke pemerintah untuk menaikkan PTKP dari Rp 4,5 juta per bulan menjadi Rp 7-8 juta per bulan," ungkap dia. 

"Gunanya adalah untuk kelompok kelas menengah mampu berbelanja lebih banyak. Untuk UMR jakarta saja di angka Rp 5 jutaan, maka seharusnya memang masuk ke golongan tidak kena pajak," bebernya. 

Menurut dia, usulan itu jadi kebijakan rasional di tengah momen pelemahan daya beli masyarakat. Dengan tidak adanya penarikan PPh, Nailul meyakini belanja masyarakat bakal turut menggenjot ekonomi nasional. 

"Itu untuk seluruh pekerja. Kalau PTKP naik, dampaknya ke seluruh pekerja. Untuk meningkatkan pendapatan disposible masyarakat," kata Nailul. 

"Konsumsi akan meningkat dan mendorong PDB lebih cepat. Itu lah gunanya kebijakan perpajakan. Jangan ketika daya beli buruk, malah mau naikan tarif pajak," seru dia.

Sebelumnya, Pemerintah tengah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang mencakup berbagai program, mulai dari dukungan magang berbayar bagi lulusan baru (fresh graduate) hingga perluasan insentif pajak yang berlaku hingga akhir 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, alokasi anggaran untuk paket ini masih difinalisasi bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Kita membahas terkait dengan paket ekonomi yang diminta oleh Bapak Presiden (Prabowo Subianto) untuk segera disiapkan. Dan paket ini ada beberapa hal yang sedang disiapkan dan akan dibahas dengan menteri terkait," kata Airlangga usai rapat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (12/9/2025).

"Kali ini kami membahas dengan Pak Menteri Keuangan agar programnya sudah disiapkan pos anggarannya,” tambah dia.  

Melalui paket ini, pemerintah mendorong program magang berbayar bagi fresh graduate sebagai upaya menyambungkan dunia pendidikan dengan kebutuhan industri.

Selain itu, insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) yang sebelumnya hanya berlaku untuk industri padat karya kini diperluas ke sektor lain, termasuk perhotelan, restoran, dan katering (horeka).

Pemerintah juga akan memperpanjang program bantuan pangan selama tiga bulan ke depan serta memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti jaminan kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, dan kematian, termasuk untuk pekerja lepas dan mitra pengemudi ojek daring (ojol).

Sebagian iuran pekerja akan ditanggung negara.

“Kemudian juga fasilitasi dari BPJS Ketenagakerjaan untuk fasilitas perumahan, renovasi, dan kepemilikan rumah, serta program-program cash for work atau kerja padat karya di sektor perhubungan dan perumahan,” tambah Airlangga.

Secara keseluruhan, terdapat delapan program utama plus empat program tambahan dalam paket stimulus yang akan digulirkan hingga akhir tahun. “Itu sudah ada (nilainya) nanti kita sedang siapkan. Kita akan rapatkan hari Senin dan total nilainya akan kita fix-kan,” kata Airlangga.