Lepas Ketergantungan Impor, 5 Komponen Kapal Resmi Kantongi Sertifikat dari BKI

Liputan6.com, Jakarta - PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) telah menggelar bimbingan teknis sertifikasi produk yang diikuti oleh 5 perusahaan anggota Perkumpulan Industri Komponen Kapal Indonesia (PIKKI) yaitu, PT. PCM Kabel Indonesia, PT. Indorope Fibertama Perkasa, PT. Serata Makmur Raya, PT. Sigma Artha Baharimaka, serta CV. Setia Kawan Indonesia.

Pelaksanaan Program ini dilaksanakan atas kerjasama BKI dengan PIKKI sebagai penerima manfaat yang 55% anggotanya terdiri dari kelompok Industri Kecil dan Menengah (IKM). Program TJSL ini dilakukan dalam upaya untuk mulai melepaskan diri dari ketergantungan terhadap impor komponen kapal yang saat ini diperkirakan masih mencapai 80% lebih.

Salah satu langkah yang telah menjadi 'jembatan emas' bagi penetrasi terhadap produk komponen kapal impor adalah hasil kolaborasi antara BKI dengan PIKKI serta Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin). Sebanyak 5 komponen kapal Nasional telah resmi mengantongi sertifikat dari BKI.

Direktur Operasi Bisnis Klasifikasi BKI Arief Budi Permana mengatakan acara ini tidak hanya merupakan simbol pengakuan atas pencapaian teknis dan komitmen mutu, tapi juga menandai langkah nyata dalam memperkuat kemandirian industri komponen kapal dalam negeri.

“Kita menyadari betapa strategisnya peran sektor maritim dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, laut bukan hanya pemisah, melainkan juga penghubung dan sumber kekuatan bangsa. Di sini peran vital PT BKI dan PIKKI bersinergi,” ujar Arief, Sabtu (20/12/2025).

Arief juga menyampaikan bahwa BKI selalu mendukung dan mendorong keberlanjutan industri material dan komponen kapal Nasional. Pasalnya, mendukung keberlangsungan industri Nasional bukan hanya dengan regulasi dan inspeksi, tapi juga dengan membangun kompetensi nasional.

“Program sertifikasi ini telah dijalankan BKI secara sistematis untuk memastikan bahwa SDM industri kita benar-benar siap bersaing di pasar global,” ungkap Arief.

Terdapat lima komponen kapal Nasional yang resmi mengantongi sertifikat dari BKI. Kelima komponen kapal tersebut masing-masing Marine Cable HF90 insulated power, lighting and control cables produksi PT PCM Kabel Indonesia, Tangerang (sertifikat type approval), Tali Polypropylene Monofilament produksi PT Indorope Fibertama Perkasa, Surabaya (type approval) dan komponen HLM Anchor Windlassa produksi PT Serata Makmur Raya, Surabaya, (type approval).

Sisanya, adalah jenis komponen weathertight door produksi CV Setia Kawan Indonesia, Tegal (product approval) dan komponen dynamic descales produksi PT Sigma Artha Bahari, asal Bekasi untuk sertifikat commercial certificate).

Sebelumnya, sebagai lembaga klasifikasi nasional, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) memiliki peran penting dalam memastikan setiap kapal memenuhi standar keselamatan dan kelaikan yang berlaku.

BKI pun memperkenalkan Petunjuk Penilaian Risiko (PR) (Bag.8, Vol.A), pedoman baru dalam sistem klasifikasi kapal yang ditujukan pada kapal atau bangunan apung yang beroperasi di perairan domestik mencakup perairan sungai dan danau, khususnya untuk kapal eksisting/ bangunan sudah jadi dengan menekankan pada pendekatan berbasis risiko.

"Pendekatan ini memungkinkan evaluasi terhadap potensi bahaya selama masa operasional kapal, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat," kata Direktur Operasi Bisnis Klasifikasi BKI, Arief Budi Permana, Rabu (5/11/2025).

Selain itu, BKI juga memperkenalkan penggunaan aplikasi digital Dewaruci Risk-Based Assessment (Dewaruci RBA), yang merupakan salah satu feature dalam aplikasi Dewaruci yang telah dikembangkan oleh BKI.

Dewaruci RBA adalah sebuah sistem yang dikembangkan untuk pemilik kapal dalam proses penilaian risiko kapal yang akan diklaskan. Dengan sistem ini, baik pihak shipowner dan BKI dapat mengidentifikasi potensi bahaya dan menetapkan kontrol risikonya secara lebih mudah, transparan, akurat, dan terdokumentasi secara digital.

Penerapan penilaian risiko tidak hanya memperkuat sistem klasifikasi kapal, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi digital BKI dalam layanan maritim. Langkah ini sejalan dengan upaya nasional untuk mewujudkan transportasi laut yang aman, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan daya saing industri pelayaran Indonesia di tingkat global.

Dengan adanya pendekatan ini, BKI berkomitmen untuk mempercepat proses klasifikasi, meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan teknis, serta memperkuat budaya keselamatan di sektor pelayaran nasional.

Sebagai Upaya PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) untuk meningkatkan peran di skala Internasional, melalui keanggotaan BKI di ACS (Asian Classification Societies) turut serta dalam kegiatan ACS TMG (Technical Management Group) dan ACS Seminar 2025.

Senior Manager Konvensi, BKI Aditya Trisandhya Pramana ST mengatakan dalam kegiatan TMG dilakukan pembahasan mengenai perkembangan aturan terbarukan Internasional dari IMO dan EU yang dapat berdampak kepada kapal-kapal asia.

"Ini membahas mengenai turunan Guidelines/Guidance/FAQ yang dapat diberikan ACS kepada regional Asia," katanya, Selasa (14/10/2025).

BKI menyampaikan informasi mengenai potensi pengembangan Biofouling Guidelines dimana sebelumnya telah dilakukan pertemuan global di Bali dalam rangka membahas dampak aturan tersebut dan implementasi di dunia. Sebagai informasi, Australia dan New Zealand telah menerapkan aturan ini secara nasional.

Dalam kegiatan selanjutnya, yaitu ACS Seminar, PT BKI (Persero) juga memaparkan materi tentang implementasi penggunaan bahan bakar alternatif yaitu B40 berbahan dasar Crude Palm Oil (CPO) pada seminar ACS 2025.

Hal ini menarik perhatian peserta forum dan memicu diskusi, antara lain potensi penggunaan B40 pada kapal-kapal militer serta upaya yang dilakukan Indonesia dalam mendorong penggunaannya, mengingat Indonesia dan Malaysia adalah termasuk produsen dan eksportir Sawit dalam skala besar.

"BKI akan senantiasa melakukan peningkatan keterlibatan di dalam forum Internasional untuk menyelaraskan industri maritim nasional dengan regulasi yang ada serta menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi Nasional," tandasnya.