Bulog Kuasai 4 Juta Ton Beras, Wamentan: Cuma 10% dari Total Panen

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memamerkan jumlah cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 4 juta ton yang dikuasai Perum Bulog. Namun, angka itu tak berarti menggambarkan seluruh hasil panen lokal.

Dia menjelaskan, Bulog hanya menyerap 10 persen dari total hasil panen beras dalam negeri. Bisa dibilang, jumlah panen beras RI 10 kali lipat lebih besar dari cadangan yang dimiliki Bulog.

"Jangan dipikir beras 4 juta (ton) itu adalah total semua panenan rakyat kita, salah. Bulog hanya membeli 10 persen, kemungkinan dari total panenan ini yang diserap oleh Bulog hanya 10 persen saja," kata Sudaryono dalam Indonesia Connect by Liputan6, di SCTV Tower, Jakarta, Jumat (20/6/2025).

Dia menjelaskan, Bulog ditugaskan untuk menyerap hasil panen petani yang tidak berhasil dibeli oleh pengusaha swasta. Harga yang berlaku untuk menyerap gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg).

"Hanya untuk yang tidak bisa diserap pasar, tidak dibeli dengan Rp 6.500, diserap oleh Bulog. Sehingga panen kita ini sebetulnya, kalau kita nyerap sudah 2,5 juta, artinya sebetulnya panenan itu 25 juta ton," ujar Wamentan Sudaryono.

"Jadi ini untuk menjadi, kadang-kadang orang mikirnya bahwa semua panenan itu dibeli Bulog, bukan. Bulog hanya membeli kira-kira 10 persen di daerah-daerah yang sulit, di daerah-daerah yang di mana pasar tidak bisa membeli. Pedagang beras tidak bisa beli, di situ Bulog (hadir)," sambung Sudaryono.

Wamentan Sudaryono menuturkan, jumlah cadangan beras pemerintah mencapai 4 juta ton.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa stok beras nasional saat ini telah mencapai lebih dari 4 juta ton. Amran menyampaikan stok beras saat ini merupakan capaian tertinggi selama 57 tahun.

"Tertinggi selama 57 tahun dan pernah kita capai 3 juta ton, yaitu tahun 1984," jelas Amran dikutip dari siaran pers, Selasa (3/6/2025).

Dia optimisme swasembada beras akan tercapai dari target yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto yakni, tahun 2027. Amran juga meyakini Indonesia tak impor beras untuk tahun ini karena stok yang melimpah.

"Target dari Bapak Presiden, awal rencana kita swasembada empat tahun, kemudian tiga tahun. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada impor," jelasnya.

Selain stok beras, Amran memaparkan capaian nilai tukar petani (NTP) yang menunjukkan tren positif. Ia menyebut bahwa dukungan anggaran dari Kementerian Keuangan ditargetkan menghasilkan NTP sebesar 110. Sementara pada Mei, menurutnya NTP naik menjadi 121.

"Jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu pada bulan yang sama, 116," ujar Amran.

Sebagai bagian dari penguatan daya beli masyarakat dan stabilisasi harga, Amram mengatakan, pemerintah menyiapkan bantuan sosial berupa beras sebanyak 180 ribu ton per bulan selama dua bulan dengan total 360 ribu ton. Bantuan tersebut akan difokuskan pada wilayah nonpenghasil beras dan daerah perkotaan.

"Seperti Papua, Maluku, dan seterusnya. Kita distribusi ke sana bisa sekaligus dua bulan. Kemudian yang kedua adalah daerah perkotaan yang juga tidak menghasilkan beras," tutur dia.

Petani Untung

Sementara untuk daerah penghasil, khususnya di Pulau Jawa, dia menilai harus tetap dilindungi. Amran menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan harga agar dapat menguntungkan petani tanpa membebani konsumen.

"Ini strategi kita lakukan untuk menjaga harga di tingkat petani tetap baik, juga di tingkat konsumen tetap baik," ucapnya.

Amran memastikan stok pangan nasional tetap dalam kondisi aman. Selain itu, penyerapan gabah dari petani diperkirakan bisa mencapai 400 hingga 500 ribu ton pada bulan ini. "Karena yang kita akan keluarkan hanya 360 ribu ton dan kemungkinan bulan ini, serapannya bisa 400-500 ribu ton," pungkas Amran.