Purbaya Tak Takut Hajar Bekingan Pengemplang Pajak: Kita Bereskan Bersama

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berkomitmen membenahi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari aksi pengemplang pajak. Ia pun tidak segan untuk melawan bekingan yang berdiri di belakang pengemplang pajak tersebut. 

Purbaya lantas menginstruksikan seluruh pegawai pajak untuk berdiri di garis depan. Untuk merangkul para wajib pajak (WP) orang pribadi maupun badan, agar kepercayaan publik terhadap DJP bisa menguat. 

"Jadi, nanti kalau ada yang nawar-nawar, bawa beking, kasih tahu saya, kita beresin ramai-ramai bersama ya," kata Purbaya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya wilayah Jakarta Utara, Kamis (22/1/2026).

Meskipun begitu, ia mengaku bingung soal adanya aksi bekingan yang terjadi dari sisi pembayaran pajak. Lantaran siapa oknum yang berdiri di belakangnya masih ambigu. 

"Itu yang saya heran. Kalau saya tanya bawahan kenapa enggak gerak, ada bekingnya. Siapa bekingnya? Diam. Jadi saya agak bingung. Saya selama ini enggak pernah dengar ada beking. Nama-nama beking yang muncul hanya samar-samar saja," ungkapnya. 

Hanya saja, Purbaya menegaskan dirinya tidak takut atas ancaman tersebut. Sebab pegawai pajak di Kementerian Keuangan punya bekingan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. 

"Kita dibeking 100 persen oleh Presiden untuk mengamankan pendapatan dan fiskal. Jadi ini bukan main-main. Karena kita sudah enggak mau rugi pendapatan negara," tegas dia. 

Sebelumnya, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menilai potensi penerimaan pajak pada 2026 menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan 2025. Hal ini sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dinilai belum menunjukkan peningkatan signifikan, sehingga pemerintah perlu melakukan upaya ekstra agar target penerimaan pajak dapat tercapai.

Mohammad Faisal menjelaskan, secara teori penerimaan pajak bergerak seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, indikator seperti tax ratio digunakan untuk melihat perbandingan penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Logikanya pajak itu inline dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi meningkat, mestinya potensi pajak juga meningkat,” ujarnya di CORE Indonesia, ditulis Rabu (21/1/2026).

CORE Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 berada di kisaran 5 persen, namun tidak sampai 5,1 persen. Sementara pada 2026, proyeksi pertumbuhan ekonomi berada di rentang 4,9 hingga 5,1 persen.

“Batas atasnya bisa lebih tinggi, tapi batas bawahnya justru bisa lebih rendah dibandingkan 2025,” kata Faisal.

Dengan kondisi tersebut, ia menilai potensi penerimaan pajak pada 2026 justru akan menghadapi tantangan yang lebih besar. "Artinya potensi pajaknya juga menghadapi tantangan yang lebih tinggi dibandingkan 2025,” ujarnya.

Menurut Faisal, penerimaan pajak hanya bisa ditingkatkan jika pemerintah melakukan extra effort melalui kebijakan yang tidak biasa, karena jika mengandalkan pola lama, tax ratio cenderung stagnan.

Meski demikian, Faisal mengingatkan agar kebijakan perpajakan tidak menimbulkan dampak balik bagi perekonomian. Ia menyoroti kondisi kelas menengah yang saat ini cukup tertekan.

"Kalau yang dikejar justru kelompok menengah, ini bisa membahayakan konsumsi, pertumbuhan ekonomi, dan pembayaran pajak ke depan,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya melihat potensi pajak secara lebih terarah, baik dari sisi sektoral maupun lapisan objek dan subjek pajak.

“Harus dilihat mana yang paling potensial, baik orang pribadi maupun badan. Struktur ini yang perlu diperhatikan, bukan hanya mengejar pengemplang pajak,” ujarnya.

Selain itu, Faisal menilai sumber pajak tidak hanya berasal dari aktivitas domestik, melainkan juga dari berbagai sektor lain yang selama ini belum tergarap optimal. Serta menekankan pentingnya perbaikan tata kelola perpajakan.

"Bukan hanya soal penegakan hukum, tapi bagaimana orang yang mau bayar pajak itu dipermudah dalam pelaporan dan pembayarannya,” kata Faisal.

Dia menilai, kemudahan layanan bagi wajib pajak yang patuh menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan penerimaan negara.

“Jadi bukan hanya enforcement, tapi juga mempermudah mereka yang ingin taat pajak. Ini salah satu kunci untuk meningkatkan penerimaan pajak ke depan,” pungkasnya.