Calon Deputi Bank Indonesia Ungkap Akar Masalah Kredit Lesu

Liputan6.com, Jakarta - Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Solikin M. Juhro, menilai dinamika ekonomi Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang berbeda dibanding periode sebelumnya. Persoalan utamanya bukan lagi pada ketersediaan likuiditas, melainkan lemahnya permintaan dari pelaku ekonomi.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Solikin menjelaskan bahwa otoritas moneter telah menyalurkan likuiditas dalam jumlah besar. Namun, dana tersebut belum sepenuhnya mendorong aktivitas ekonomi riil.

“M0 itu adalah embrio dari uang, atau uang primer. Itu merupakan utang atau tagihan dari otoritas moneter kepada masyarakat. Namun, meskipun M0 itu penting, ia tidak akan menjadi uang yang efektif jika tidak melalui mekanisme pencetakan," kata Solikin dalam Fit and proper test Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Ia menegaskan bahwa ketika permintaan kredit belum pulih, tambahan likuiditas tidak serta-merta berubah menjadi transaksi produktif. Kondisi inilah yang membuat pertumbuhan kredit masih terlihat tertahan meski kebijakan moneter cenderung akomodatif.

Solikin menjelaskan, bahwa M0 atau uang primer merupakan fondasi awal dari sistem moneter. Uang ini adalah kewajiban otoritas moneter kepada masyarakat dan menjadi cikal bakal uang beredar di perekonomian.

Namun demikian, keberadaan uang primer saja belum menjamin roda ekonomi berputar lebih cepat. Tanpa proses lanjutan dalam sistem keuangan, uang tersebut belum tentu efektif mendorong konsumsi maupun investasi.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya proses penciptaan uang (money creation). Melalui berbagai instrumen di pasar keuangan, bank sentral berupaya memastikan uang yang tersedia benar-benar mengalir dan digunakan untuk kegiatan produktif.

"(Diperlukan) Money Generation atau Money Creation. Akhinrya BI menciptakan instrumen-instrumen di pasar keuangan yang mendorong uang beredar," ujarnya.

Adapun untuk mempercepat peredaran uang, kebijakan seperti penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) disebut dapat menjadi pendorong penyaluran kredit. Meski demikian, realisasinya di lapangan belum optimal karena dana yang dikucurkan belum sepenuhnya diserap sektor riil.

Solikin menjelaskan bahwa sebagian dana kredit justru kembali mengendap di giro perbankan. Alhasil, sirkulasi uang tetap berjalan, tetapi dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi masih terbatas akibat lemahnya permintaan.

“Memang saat ini isu utama adalah sisi permintaan. Respons permintaan kredit saat ini tidak sekuat beberapa tahun lalu, sehingga meskipun likuiditas sudah digelontorkan, ia tidak otomatis terserap untuk kegiatan ekonomi riil," ujarnya.

Sementara, terkait penempatan dana pemerintah di bank-bank Himbara dan BPD yang mencapai Rp 276 triliun, ia menilai penyaluran kredit tetap bergantung pada kesiapan sektor usaha menyerap pembiayaan.

“Jika permintaannya masih lemah saat ini, maka meskipun dana telah disalurkan, dampaknya tidak akan maksimal. Oleh karena itu, kita perlu mendorong pembiayaan dari sisi suplai yang harus beriringan dengan peningkatan sisi permintaan," pungkasnya.