Prabowo di WEF Davos: 1.000 Tambang Ilegal Kami Tutup

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia telah menutup 1.000 tambang ilegal sebagai bentuk penegakan hukum terhadap para pengusaha nakal. Hal ini disampaikan dalam World Economic Forum (WEF) di Davos, Kamis (22/1/2026).

Presiden Prabowo Subianto menyatakan, masih ada 164 korporasi yang diduga melanggar hukum. Sehingga, masih ada kemungkinan pemerintah akan menutup ribuan tambang ilegal lainnya.

“Kami juga telah menutup 1.000 tambang ilegal, dan kami bertekad untuk terus menegakkan hukum,” katanya dalam forum, Kamis (22/1/2026).

Prabowo melanjutkan, pemerintah juga baru saja melakukan penyitaan terhadap 1,01 juta hektare konsesi pembalakan kayu. Mereka disebut telah melanggar hukum lingkungan dan berkontribusi memperparah dampak banjir yang terjadi pada Desember lalu di Sumatera.

“Jika digabungkan dengan empat juta hektare perkebunan ilegal yang telah disita sebelumnya, maka sesungguhnya kami telah melakukan upaya penegakan hukum kehutanan yang paling berani dan paling tegas dalam sejarah Indonesia, dan mungkin juga di dunia,” ujarnya.

Menurutnya, semua ini dilakukan karena tidak ada iklim investasi tanpa kepastian penegakan hukum yang berkeadilan. Ia menegaskan dalam forum tersebut, supremasi hukum mengungguli kepentingan-kepentingan sempit.

Namun, ia ingin menunjukan Pemerintah Indonesia hendak mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan mensyaratkan tegaknya hukum. Pasalnya, penegakan hukum membutuhkan keteguhan serta kemauan politik yang kuat.

“Ini bukan hal yang mudah. Ini juga tidak populer di kalangan pemilik kepentingan besar dan kuat,” tegasnya. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan istilah Greedonomics di hadapan pemimpin negara dalam World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). Di Indonesia, dia sempat menggunakan kata Serakahnomic, sindiran tajam terhadap sistem ekonomi yang dikuasai oleh segelintir orang serakah terhadap praktik usaha yang melanggar hukum alias ilegal.

Prabowo mengulas masa awal kepemimpinannya yang berhasil mengungkap kasus korupsi penyalahgunaan tata kelola BBM, hingga menyita 4 juta hektare perkebunan sawit ilegal.

"Sungguh menakjubkan, saya menyebut ini usaha bebas, saya menyebut ini bukan pasar bebas, saya menyebutnya secara terbuka 'Greedonomics'. Ekonomi keserakahan, ekonomi dari praktik-praktik rakus," tutur Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo pun menyinggung istilah robber barons yang populer digunakan di sejumlah negara pada abad ke-19. Makna kalimat tersebut dinilainya sama dengan greedonomics.

Menurutnya, tidak ada iklim investasi yang diciptakan tanpa kepastian penegakan hukum yang adil. Kepala Negara kembali menegaskan, tidak ada seorang pun akan datang untuk berinvestasi di negara yang tidak taat hukum.

Sebab itu, dia bertekad untuk memastikan penegakan hukum di atas kepentingan pribadi, bahkan korporasi sekali pun.

Prabowo melanjutkan, pengusaha yang disebutnya rakus merasa tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia, bahkan menganggap bisa membeli pejabat pemerintah.

"Saya mendapat laporan bahwa beberapa dari orang-orang ini dalam pertemuan mereka mengatakan, 'Oh, tidak apa-apa, tidak ada pejabat pemerintah yang tidak bisa dibeli.' Baiklah, saya menantang mereka untuk mencoba membeli pejabat dari pemerintahan saya. Mereka akan terkejut," kata Prabowo.

Kepala Negara kemudian merinci, selain menyita 4 juta hektare lahan perkebunan sawit ilegal, juga berhasil menutup 1.000 lokasi tambang ilegal. Tidak ketinggalan pula mencabut izin 28 perusahaan dengan total luas lahan 1,01 juta hektare yang membangun perkebunan di hutan lindung.

Prabowo menegaskan, pemerintahannya akan menghadapi praktik korupsi secara tegas dan terbuka. Dia mengakui bahwa korupsi menjadi sebuah penyakit yang diderita Indonesia.

"Seperti halnya seseorang yang menghadapi penyakit, kita harus berani mengakui penyakit yang kita derita. Kami bertekad untuk memerangi korupsi ini secara langsung. Ini menantang, tidak banyak orang percaya kita bisa melakukannya, tetapi kita tidak punya pilihan, saya tidak punya pilihan. Saya telah dilantik, saya telah disumpah untuk menegakkan konstitusi dan supremasi hukum," Prabowo menandaskan.