Pemerintah Butuh Rp 64 Triliun Buat Listriki Semua Rumah di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat butuh total anggaran Rp 64,09 triliun agar semua rumah bisa teraliri listrik hingga 2029 mendatang. Jumlah ini mayoritas digunakan untuk listrik desa (Lisdes).

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana menyampaikan anggaran yang dibutuhkan hingga 2029 mencapai Rp 61,65 triliun untuk Lisdes. Kemudian, Rp 2,44 triliun untuk Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).

"Sehingga totalnya untuk melistriki seluruh rumah tangga di Indonesia diperlukan anggaran tambahan Rp 64,09 triliun," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR, di Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Dia mengatakan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah mengusulkan adanya tambahan anggaran untuk program melistriki masyarakat RI ini. Adapun, pada 2025 ini dialokasikan Rp 3,8 triliun dan pada 2026 nanti sekitar Rp 5 triliun.

"Ini akan dipakai untuk pertama adalah terutama untuk perpanjangan jaringan distribusi untuk rumah tangga termasuk juga adalah melistriki daerah-daerah yang secara teknis ini sangat sulit untuk dilakukan dengan jaringan-jaringan PLN," tutur dia.

"Tahun depan akan dilakukan tahapan yang kedua untuk program Lisdes di 1.135 lokasi dengan total anggaran Rp 5 triliun. ini terdiri dari perpanjangan grid jaringan distribusi dan juga PLTS Komunal atau mungkin nanti juga ada yang PLTS individual," sambung Dadan.

Berikut ini rincian anggaran untuk program Lisdes dan BPBL dari 2025 hingga 2029 mendatang. Saat ini sudah ada proyek yang berjalan dan ditangani PLN di 282 titik dengan 13.075 pelanggan. Anggarannya sekitar Rp 340 miliar.

Pada 2025, anggaran Lisdes sekitar Rp 3,42 trililun untuk menjangkau 72.098 pelanggan. BPBL Rp 450 miliar untuk 215.000 rumah tangga. Pada 2026, anggaran Lisdes Rp 10 triliun untuk 186.216 pelanggan dan BPBL Rp 530 miliar untuk 250.000 rumah tangga.

Pada 2027, anggaran Lisdes Rp 15,33 triliun untuk 218.513 pelanggan dan BPBL Rp 530 miliar untuk 250.000 rumah tangga. Lalu, pada 2028 anggaran Lisdes Rp 13,06 triliun untuk 134.340 pelanggan dan BPBL Rp 530 miliar untuk 250.000 rumah tangga.

Serta, pada 2029 anggaran Lisdes sebesar Rp 19,5 triliun untuk menjangkau 159.851 pelanggan. Serta, anggaran BPBL Rp 395 miliar untuk 186.773 rumah tangga.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaksanakan program Listrik Desa untuk periode 2025-2029. Dengan target elektrifikasi untuk 5.758 desa, dengan penyambungan listrik bagi sekitar 1,2 juta rumah tangga.

Target ini sejalan dengan arah kebijakan ketenagalistrikan yang dituangkan pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2025-2034. Wakil Menteri ESDM Yuliot menyampaikan, program Listrik Desa diprioritaskan bagi rumah tangga di desa-desa dengan ketertinggalan akses, tantangan geografis, dan kebutuhan sosial tertinggi.

"Akses listrik bukan sekadar terang. Ini bisa membuka kesempatan belajar, produktivitas ekonomi, dan layanan kesehatan yang lebih baik. Lisdes 2025-2029 kami rancang untuk menghadirkan manfaat nyata itu hingga ke desa-desa terjauh,” kata Yuliot di Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Upaya melistriki daerah 3T yang umumnya memiliki kondisi akses yang menantang, dilakukan dengan mengombinasikan sambungan on grid di lokasi yang dekat dengan jaringan PLN, dengan solusi off grid bagi daerah terpencil.

Sebagai langkah awal, Presiden Prabowo Subianto pada akhir Juni 2025 lalu telah meresmikan 55 pembangkit listrik energi terbarukan. Terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Pembangkit yang diresmikan ini tersebar di 15 provinsi, dengan total kapasitas mencapai 379,7 Megawatt. Hingga pertengahan 2025, tahap konstruksi dan commissioning untuk proyek-proyek PLTS perdesaan telah berjalan dan sambungan perdana telah dinikmati oleh ribuan rumah tangga.

Rasio elektrifikasi nasional sendiri telah mencapai sekitar 99,83 persen pada akhir 2024. Sehingga Lisdes 2025-2029 difokuskan untuk menuntaskan kantong-kantong yang belum berlistrik.