Bocoran Perpres Baru LPG 3 Kg, Atur Margin Pengecer hingga Pembatasan Konsumen

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan regulasi baru untuk memperbaiki penyaluran LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran. Aturan tersebut akan dituangkan dalam bentuk peraturan presiden (perpres) yang secara khusus mengatur siapa saja yang berhak membeli LPG subsidi tersebut.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menilai aturan yang berlaku saat ini belum secara tegas membatasi kelompok masyarakat tertentu dalam penggunaan LPG 3 kg. Akibatnya, meskipun sudah ada imbauan bahwa LPG subsidi hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, praktik di lapangan masih belum sepenuhnya tepat sasaran.

“Kalau kami perhatikan aturan mengenai tabung LPG 3 kg sekarang, belum ada yang menyatakan secara khusus membatasi desil-desil yang menggunakan tabung LPG tersebut,” ujar Laode dalam acara Temu Media Sektor ESDM di Jakarta, Jumat (19/12) malam.

Menurut Laode, ketiadaan pembatasan yang jelas membuat LPG 3 kg masih bisa dibeli oleh masyarakat mampu. Karena itu, perpres baru nantinya akan memuat aturan yang lebih rinci, termasuk kemungkinan pembatasan berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam perpres yang sedang disiapkan, pemerintah akan menggunakan pendekatan desil ekonomi untuk menentukan penerima LPG 3 kg. Desil merupakan metode pengelompokan masyarakat ke dalam 10 tingkatan kesejahteraan, dari kelompok paling miskin hingga paling sejahtera, berdasarkan data ekonomi nasional.

“Nah, di perpres (peraturan presiden) baru nanti, kita akan melihat, misalnya desil 1-10, apakah nanti yang 8,9, 10 tidak termasuk (penerima subsidi)? Ini masih contoh kami lakukan pembatasan spesifik berdasarkan data,” kata Laode.

Selain mengatur penerima subsidi, perpres LPG 3 kg juga akan memperluas pengaturan jalur distribusi. Jika saat ini penjualan LPG 3 kg hanya diatur sampai tingkat pangkalan, ke depan regulasi tersebut akan mencakup hingga subpangkalan atau pengecer.

“Karena dia (penjualan LPG 3 kg) harus diatur sampai ke ujung dan ada marginnya semua di level-level ini,” jelas Laode.

Dengan pengaturan hingga tingkat pengecer, pemerintah berharap distribusi LPG 3 kg bisa lebih tertib dan transparan.

Laode mengungkapkan, draf perpres LPG 3 kg saat ini telah rampung dan memasuki tahap harmonisasi. Ia optimistis aturan tersebut dapat terbit dalam waktu dekat.

Setelah perpres diterbitkan, pemerintah akan menerapkan masa transisi sekitar enam bulan sebelum kebijakan dijalankan secara penuh. Dalam masa peralihan tersebut, pemerintah berencana melakukan pilot project atau uji coba terbatas di wilayah tertentu.

Sebagai contoh, kebijakan baru LPG 3 kg bisa diterapkan lebih dulu di Jakarta Pusat untuk melihat dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Evaluasi dari uji coba tersebut akan menjadi dasar sebelum kebijakan diterapkan secara nasional.

“Kami mau lihat dulu dampaknya di area-area ini. Ini perpres baru, tapi karena sebelumnya sudah ada perpres, makanya banyak yang bilang revisi perpres. Isinya banyak berubah dari sebelumnya,” ujar Laode.