Miris, Gaji Pegawai Badan Gizi Nasional Belum Dibayar Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa hingga awal Mei 2025, pegawai di lembaganya belum menerima gaji dan tunjangan kinerja (tukin).

Hal ini disebabkan oleh belum selesainya proses penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur hak keuangan pegawai BGN.

Meskipun pembahasan Perpres tersebut telah diselesaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, pembayaran gaji dan tukin baru dapat dilakukan setelah Perpres resmi diterbitkan.

"Perpes-nya dulu. Kalau perpres selesai, baru tukinnya. Nanti tanya Pak Mensesneg," tegas Dadan, Jumat (9/5/2025).

Serapan Anggaran Rendah

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI pada 6 Mei 2025, Dadan menjelaskan bahwa serapan anggaran BGN masih sangat rendah.

Dari total anggaran sebesar Rp71 triliun, baru sekitar Rp2,38 triliun atau 3,36% yang terserap. Khusus untuk sektor pegawai, serapan anggaran hanya mencapai 0,01%.

Keterlambatan gaji pegawai Badan Gizi Nasional ini disebabkan oleh fokus awal pada program-program prioritas seperti perekrutan sarjana penggerak pembangunan, ahli gizi, dan akuntan, sehingga pembayaran hak pegawai menjadi tertunda.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil. Pemerintah berencana untuk menerbitkan Perpres tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG guna mempercepat pelaksanaan program ini.

Perpres ini tidak terkait dengan insiden keracunan makanan, melainkan untuk mempercepat jangkauan penerima manfaat MBG.

BGN menargetkan agar MBG dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir November 2025. Program ini telah diluncurkan pada 6 Januari 2025 dan hingga April 2025 telah melayani sekitar 3,4 juta penerima manfaat.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa tingkat keberhasilan pelaksanaan program MBG mencapai 99,99%, meskipun terdapat insiden keracunan yang menimpa sekitar 200 anak dari total lebih dari 3 juta penerima manfaat.

Program MBG mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Bill Gates yang menyatakan kesiapannya untuk mendukung pelaksanaan program ini. Pemerintah juga melibatkan lebih dari 1.900 koperasi desa dalam penyediaan bahan makanan untuk program MBG.

Anggaran sebesar Rp71 triliun telah dialokasikan untuk program ini pada tahun 2025, dengan target penerima manfaat sebanyak 17.980.263 orang hingga akhir tahun.

Namun, program ini juga menghadapi tantangan, terutama terkait dengan logistik dan keberlanjutan anggaran. Beberapa kalangan mengkritisi skala program yang besar dan potensi beban terhadap keuangan negara. Di Papua, ribuan pelajar menggelar demonstrasi menolak program MBG dan menuntut pendidikan gratis serta perbaikan fasilitas pendidikan. Mereka menyatakan bahwa kebutuhan utama mereka adalah akses pendidikan yang lebih baik, bukan makanan gratis.

Meskipun demikian, pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan program MBG sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan mencapai target "Indonesia Emas 2045".