Gandeng Kanada hingga Korsel, Wamen ESDM Buka Peluang Pengembangan PLTN

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung membuka peluang pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan sejumlah negara. Mulai dari Amerika Serikat hingga Korea Selatan.

"Kita sudah punya MoU (Nota Kesepahaman) dengan beberapa negara," kata Yuliot, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Dia menuturkan, Indonesia telah menandatangani MoU pengembangan PLTN dengan Amerika Serikat (AS), Kanada, Argentina, Rusia, China, dan Korea Selatan (Korsel).

Proses selanjutnya, pemerintah akan melihat penggunaan teknologi dari beberapa negara tersebut.

"Jadi nanti kita akan lihat mana teknologi yang lebih advance dan juga sebagai provider teknologi sudah cukup," ucap dia.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyarankan pengembangan PLTN dengan Kanada dan Korea Selatan. 

Usulan Kadin

Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kadin Indonesia Aryo Djojohadikusumo mengatakan, kerja sama pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Indonesia lebih prospektif jika dijalin dengan Korea Selatan dan Kanada.

Menurut Aryo, kerja sama PLTN dengan Kanada dan Korea Selatan lebih aman dari konteks geopolitik dan ekonomi global di tengah dinamika global saat ini serta ancaman perang tarif yang dilancarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

"Ada teknologi yang sangat menarik dari Kanada dan Korea. Menurut saya ini jauh lebih diterima pemerintah Presiden Donald Trump,” kata Aryo dalam acara Energi Insights Forum, Unpacking Indonesia’s New RUPTL: Policy and Market Implication di Jakarta, mengutip Antara, Rabu, 9 Juli 2025.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 Indonesia berencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) berkapasitas total 500 megawatt. 

Sejalan dengan itu, kata Aryo, Kadin menerima banyak pertanyaan dari negara-negara lain terkait pengembangan nuklir di Indonesia.

Pembahasan terkait nuklir identik dengan negara seperti AS, Rusia, dan Cina. Namun, ujar dia, sebetulnya negara seperti Kanada yang memiliki cadangan uranium cukup besar juga potensial untuk penjajakan kerja sama. Rencana pembangunan PLTN di Indonesia, kata Aryo, memantik tawaran dari berbagai negara.

RI Punya PLTN 2032

Diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan, Indonesia bakal mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir alias PLTN perdana pada 2032. Target ini termaktub dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

Bahlil mengatakan, saat ini Kementerian ESDM tengah menyiapkan regulasi terkait pemanfaatan nuklir di dalam negeri. Rencananya, pembangunan pembangkit nuklir perdana akan dilakukan pada 2027.

"Soal nuklir, beberapa regulasi sudah disiapkan. Rencana kita 2030-an (PLTN) sudah jadi, 2032 sudah selesai, 4-5 tahun pembangunan," jelas Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5/2025).

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono, mengatakan wacana pengembangan energi nuklir di Indonesia masih berada pada tahap awal.

"Untuk nuklir sendiri, saya rasa ini masih tahap awal. Beberapa lembaga pemerintah sedang mempertimbangkan hal ini," kata Thomas dalam Interview pada Energy Transition Summit Asia: Driving regional and global energy transformation, di Jakarta, Rabu (25/6/2025).

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah belum menetapkan kebijakan final terkait penggunaan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Saat ini, pemerintah masih menunggu peta jalan (blueprint) yang sedang disusun oleh kementerian dan lembaga teknis terkait, terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Kita tunggu hingga mereka menyusun blueprint, dan bersama Kementerian ESDM kita bisa merumuskan cara menghadapi tantangan tersebut," ujarnya.

Menurut Thomas, keterbukaan terhadap berbagai sumber energi merupakan bagian dari strategi nasional untuk membangun ketahanan dan kemandirian energi dalam jangka panjang.

Thomas menilai, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan satu jenis sumber energi. Dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar, Indonesia membutuhkan campuran energi (energy mix) yang fleksibel, termasuk mempertimbangkan opsi nuklir.

"Indonesia harus terbuka terhadap berbagai teknologi dan campuran energi. Negara kita terlalu besar, baik dari sisi populasi, wilayah, maupun geografi. Jadi, kita perlu melihat campuran energi yang beragam," ujarnya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa keterbukaan terhadap teknologi nuklir bukan berarti langsung implementasi. Pemerintah tetap mengedepankan aspek kehati-hatian, keselamatan, dan efisiensi, terutama karena teknologi ini membutuhkan investasi awal yang sangat besar dan memiliki risiko terkait limbah radioaktif.