Menteri Trenggono Bakal Lapor Prabowo Soal MA Larang Ekspor Pasir Laut

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono akan segera melapor ke Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat. Laporannya berkaitan dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) mengenai aturan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut atau pasir laut.

MA memutuskan untuk membatalkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut. Aturan ini salah satunya membuka kemungkinan ekspor pasir laut RI.

Trenggono menghormati putusan MA tersebut. Dia pun mengatakan perlu lebih dahulu menghadap Presiden Praboeo Subianto.

"Nantinya ya kita ikutin apa yang yang diputus oleh MA. Tapi menunggu dulu Bapak Presiden," ungkap Trenggono, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Dia mengatakan akan segera menghadap Prabowo untuk menetukan tindak lanjut pascaputusan MA tersebut. Saat ini, Kepala Negara masih melakukan kunjungan kerja di luar negeri.

"Ini lagi di luar. Ya nanti segera (dilaporkan), setelah beliau pulang," kata Trenggono.

MA Batalkan PP 26/2023

Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dalam putusannya, MA menyatakan sejumlah pasal dalam regulasi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, khususnya Pasal 56.

"Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon Muhammad Taufiq. Menyatakan Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2014 tentang Kelautan dan karenanya tidak berlaku untuk umum," demikian bunyi putusan yang dikutip pada Jumat, 27 Juni 2025. 

Putusan tersebut tercantum dalam perkara Nomor 5/P/HUM/2025, yang diketok oleh Ketua Majelis Hakim Irfan Fachruddin bersama anggota Lulik Tri Cahyaningrum dan H Yosran pada 2 Juni 2025.