Pembangunan Pengaman Pantai Raha Sepanjang 1,6 KM Dilanjutkan pada 2025

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melanjutkan pembangunan pengaman Pantai Raha di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Untuk memperkuat upaya mitigasi risiko kerusakan akibat gelombang ombak kuat di kawasan pesisir.

"Pengaman Pantai Raha sudah dibangun sepanjang 706 meter pada tahun 2024 lalu. Tahun ini, pembangunan akan dilakukan sepanjang 1,6 km, supaya air laut pasang tidak meluap ke jalan," jelas Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangan tertulis, Selasa (15/7/2025). 

Dody menambahkan, Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari juga telah mengusulkan rencana penanganan pias 1, 2, dan 4B.

Dengan total panjang 3.693 meter yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memperkuat efektivitas sistem pengamanan pantai secara keseluruhan.

Pembangunan pengaman ini bertujuan untuk melindungi aset strategis di kawasan pesisir Kabupaten Muna dari risiko banjir rob, abrasi, dan erosi.

Antara lain, jalan kabupaten sebagai jalur utama transportasi dan aktivitas ekonomi, sarana olahraga daerah, Masjid Agung Raha, garis pantai sepanjang 6,1 km, permukiman penduduk sebanyak 632 KK, pasar, pelabuhan, dan kawasan perkantoran strategis.

Bupati Muna Barat La Ode Darwin mengapresiasi keseriusan pemerintah pusat di Sulawesi Tenggara terhadap pembangunan daerah. 

"Kami sangat menyambut baik kedatangan Menteri PU, kehadiran beliau adalah bukti bahwa pusat serius terhadap pembangunan di daerah ini. Kami berharap apa yang menjadi usulan bisa terealisasi secepatnya," kata Darwin

Sebelumnya, Bendungan Marangkayu masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Perpres Nomor 109 Tahun 2020. Untuk menambah jumlah tampungan air dalam rangka mendukung swasembada pangan, energi dan ketahanan air.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, dengan selesainya pembangunan fisik Bendungan Marangkayu, fokus selanjutnya adalah percepatan pengembangan jaringan irigasi teknis. Ini penting untuk mendukung produktivitas pertanian dan meningkatkan jumlah masa panen bagi petani.  

"Kita sepakat bahwa infrastruktur sumber daya air sangat penting untuk mencapai swasembada pangan. Salah satu contohnya adalah pembangunan bendungan yang kemudian disalurkan melalui sistem irigasi primer, sekunder, hingga tersier langsung ke lahan pertanian," kata Dody, Sabtu (21/6/2025).

Konstruksi Bendungan Marangkayu telah selesai 100 persen dan telah dilakukan impounding (penggenangan awal) pada Desember 2024.

Dengan kapasitas tampung sebesar 12,24 juta m3, Bendungan Marangkayu diproyeksikan akan memberikan manfaat untuk menambah cadangan tampungan air dalam rangka menjamin keberlanjutan suplai air bagi sektor pertanian, air baku, hingga pengendalian banjir dan potensi wisata. 

Dengan pengembangan sistem jaringan irigasi teknis, Bendungan Marangkayu diharapkan dapat menyuplai air ke lahan irigasi seluas 1.200 ha. Sekaligus mendorong efisiensi pemanfaatan air area fungsional seluas 579 ha. Sehingga memungkinkan petani meningkatkan frekuensi panen dari satu menjadi dua atau bahkan tiga kali setahun.

Bendungan Marangkayu dibangun pada Sungai Marangkayu yang merupakan gabungan dari Sungai Perangat dan Sungai Marangkayu dengan luas catchment area atau daerah tangkapan air 134,3 Km2. 

Kehadiran bendungan ini juga diperlukan sebagai infrastruktur pengendali banjir di wilayah hilir seluas 142,69 m3 per detik, dan sumber nnergi listrik PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) sebesar 0,14 Megawatt.  

Tak hanya untuk irigasi dan sistem pengendalian banjir, bendungan ini juga dirancang sebagai pengembangan infrastruktur penyediaan air baku sebesar 450 liter per detik untuk Kota Bontang dan Kabupaten Kutai kartanegara di Kalimantan Timur. 

Telan Anggaran Rp 475,3 Miliar

Anggaran pembangunan bendungan utama dan fasilitas pendukung lainnya berasal dari APBN sebesar Rp 475,3 miliar melalui kontraktor pelaksana PT Waskita Karya (Persero)-PT Brantas Abipraya melalui skema kerja sama operasi (KSO). 

Pembangunan Bendungan Marangkayu dilakukan melalui kolaborasi pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Ke depan, bendungan ini juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis air, sejalan dengan pengembangan kawasan berbasis ekonomi lokal.