Masyarakat Dapat Tukar Beras SPHP Bila Tak Sesuai Berat

Liputan6.com, Jakarta - Masyarakat dipastikan dapat menukar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bila tidak sesuai dengan berat yang ditentukan.

Demikian disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani seperti dikutip dari Antara, Jumat (18/7/2025).

Ahmad menuturkan, seluruh beras SPHP sudah ditimbang dan dikemas dalam bentuk lima kilogram (kg). Sebelum membeli, masyarakat diperkenankan untuk menimbang beras SPHP terlebih dahulu di gerai yang dituju.

“Stoknya (beras) banyak. Karena di counter (gerai) habis beli, semua harus timbang. Konsumen timbang, yakinkan (beratnya) 5 kg. Kalau kurang, tukarkan yang (beratnya benar) 5 kg,” ujar dia.

“Semua (pengecer/retailer) wajib punya timbangan kalau nggak punya timbangan, tidak usah jualan. Jangan merugikan masyarakat. Jadi timbangnya di tempat,” dia menambahkan.

Ahmad Rizal mengingatkan, setiap transaksi pembelian beras SPHP pun disertai proses verifikasi menggunakan identitas diri pembeli.

Setelah konsumen menimbang dan melakukan pembayaran, identitasnya akan difoto dan diunggah ke laman web resmi SPHP milik Bulog.

"Tujuannya, kalau nanti ada pengecekan dan sebagainya, ada buktinya. Ini, lho (buktinya),” tutur dia.

Di sisi lain, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal mengungkapkan target penyaluran SPHP Juli adalah sebesar 98.912.002 kg (98 ribu ton).

Adapun total target program SPHP untuk periode Juli hingga Desember 2025 adalah sebesar 1.318.800 kg atau 1,3 juta ton.

“Per hari ini telah terealisasi sekitar 860.680 kg (860 ton) dalam waktu lima hari, atau sekitar 0,97 persen dari target bulanan. Realisasi harian 310.665 kg (310 ton),” ujar Ahmad Rizal.

Sementara itu, untuk target penyaluran bantuan pangan Perum Bulog periode Juni dan Juli 2025 adalah sebesar 365.541.660 kg (365 ribu ton).

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa masyarakat yang terlibat dalam judi online (judol) maupun kegiatan terorisme tidak diperkenankan menerima bantuan pangan dari pemerintah.

“Sesuai dengan aturan pemerintah, untuk oknum-oknum masyarakat yang terlibat judol atau judi online dan terlibat kegiatan terorisme tidak diizinkan menerima bantuan pangan,” ujar Rizal dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara daring, dikutip dari Antara, Senin (14/7/2025).

Ia meminta seluruh kepala daerah dan unit Bulog di setiap wilayah untuk segera melakukan verifikasi dan pembaruan data penerima bantuan. Rizal menegaskan, jika ditemukan nama-nama yang terkait dengan aktivitas judol maupun kelompok radikal, maka harus segera dicoret dari daftar penerima.

“Saya peringatkan untuk didata, dicek ulang siapa saja penerima manfaat yang terlibat judol dan kelompok-kelompok radikal atau terorisme. Ini penekanan, dan saya harap ini betul-betul dicamkan dan dilaksanakan,” tegasnya.

Untuk diketahui,  Perum Bulog mendapat tugas untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 18.277.083 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia.

Penyaluran bansos beras ini menyusul penugasan resmi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) berdasarkan surat nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 yang terbit pada 4 Juli 2025.

Untuk periode Juni dan Juli 2025, Bulog ditugaskan menyalurkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram per keluarga per bulan, atau total 20 kilogram per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam pelaksanaannya, Bulog kini memperkuat sistem distribusi dengan aplikasi digital terintegrasi yang memungkinkan pelacakan distribusi beras secara real-time.

“Penerima bantuan sudah by name, by address. Aplikasi ini memungkinkan kita melacak pengiriman secara akurat karena sudah terhubung dengan mitra transporter,” jelas Rizal.

Bulog juga menjalin kontrak kerja dengan transporter resmi, yang bertanggung jawab mengantar beras ke titik distribusi yang telah ditentukan, dengan pengawalan dari pemerintah daerah atau aparat setempat.

Dari sisi teknis, Rizal memastikan bahwa kemasan bantuan pangan telah dirancang tahan bocor dan tidak mudah pecah, terutama untuk pengiriman ke wilayah terpencil seperti Papua dan Indonesia timur lainnya.

Selain program bantuan pangan, Bulog juga mendapat penugasan menyalurkan 1,3 juta ton beras untuk mendukung Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) selama Juli–Desember 2025. Tugas ini diberikan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga beras di tengah fluktuasi pasokan.

Kebijakan pengecualian terhadap pelaku judol dan terorisme muncul setelah PPATK mengungkap temuan mencengangkan: terdapat 571.410 NIK penerima bansos yang terlibat dalam aktivitas judi online sepanjang 2024. Total transaksi mereka mencapai 7,5 juta kali, dengan nilai deposit menyentuh Rp957 miliar.