Pemerintah Gelontorkan 1,3 Juta Ton Beras SPHP, Harga Ditargetkan Turun 2 Pekan

Liputan6.com, Jakarta - Untuk menekan lonjakan harga beras di pasar, pemerintah mulai menyalurkan 1,3 juta ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan ( beras SPHP). Penyaluran akan dilakukan secara bertahap ke seluruh wilayah Indonesia.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, kebijakan ini merupakan hasil rapat koordinasi terbatas (Rakortas) yang juga menyepakati penyaluran 360 ribu ton beras untuk bantuan sosial.

“Yang pertama kita lepas 360 ribu ton untuk bansos. Yang kedua, kita salurkan 1,3 juta ton beras SPHP. Seluruh Indonesia bergerak bersama. Kami yakin dalam 1-2 minggu ke depan harga beras bisa turun,” ujar Mentan Amran dikutip dari Antara, jumat (18/7/2025). 

Amran menegaskan bahwa langkah ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah hadir menjamin keterjangkauan harga pangan, khususnya beras.

“Hari ini kita lakukan operasi pasar secara besar-besaran. Ini upaya untuk mencegah lonjakan harga, terlebih saat stok beras nasional sedang melimpah,” jelasnya.

Agar penyaluran lebih cepat dan merata, pemerintah melibatkan berbagai BUMN seperti Bulog, PT Pos Indonesia, ID Food, PTPN, dan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).

“Terima kasih kepada para BUMN pangan. Dirut PTPN, Bulog, ID Food, PIHC, hingga PT Pos sudah menjadi garda terdepan dalam menggerakkan program SPHP ini. Kami harap seluruh wilayah bisa bergerak agar masyarakat dapat membeli beras dengan harga yang terjangkau di tengah produksi yang meningkat,” kata Mentan.

Gerakan Pangan Murah Beras SPHP akan dijalankan di 5.302 titik di seluruh Indonesia. Harga jual beras SPHP pun mengikuti ketentuan harga eceran tertinggi (HET), yakni:

Rp 12.500 per kg untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi)

Rp 13.100 per kg untuk zona 2 (wilayah Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan)

Rp 13.500 per kg untuk zona 3 (Maluku dan Papua)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulkifli Hasan, turut mengapresiasi sinergi antara berbagai kementerian, lembaga, dan BUMN dalam program ini.

“Beras SPHP ini dijual Rp62.500 per karung, atau sekitar Rp 12.500 per kilogram. Harapannya, langkah ini bisa menstabilkan harga beras, terutama di daerah yang harganya sempat melonjak,” kata Zulhas.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyarankan toko ritel menyesuaikan harga beras premium jika terbukti dioplos. Syaratnya, jika beras berlabel premium yang dijual ternyata kualitasnya tidak sesuai aturan setelah dicek.

Dia mengatakan, batas maksimal beras patah (broken) dalam kemasan beras premium maksimal 15 persen. Jika terbukti lebih dari itu, peritel sebaiknya menurunkan harga sesuai kualitasnya. Artinya, beras premium tak sesuai mutu masuk kategori beras medium.

"Dijual murah saja, misalnya gini brokennya harusnya 15 (persen), kemudian misalnya broken-nya 30 (persen), jual aja senilai broken-nya 30 (persen), abisin aja, clearance," ungkap Arief di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Menurutnya, akan ada biaya tambahan lagi jika harus menarik beras yang terbukti tak sesuai standar dari pasaran, sehingga tidak efisien.

"Ngapain ditarik, biayanya tarik, biayanya truk, biaya apa, mendingan kasih ke masyarakat, saran saya ya, clearance aja, disesuaikan dengan speknya dia (kualitas beras)," tegas Arief.

Selain dari sisi ritel, Arief juga menyarankan penggilingan padi untuk melakukan pengaturan ulang pada mesinnya. Khawatirnya, ada pengaturan yang berubah sehingga output beras menjadi tak sesuai standar.

"Terus yang di penggilingan padinya, settingnya dibenerin lagi, kali-kali aja geser-geser kan, itu kan digital semua," usulnya.