Beli Beras Oplosan atau Tak Sesuai Takaran? Konsumen Bisa Tuntut Ganti Rugi

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan bahwa masyarakat berhak menuntut ganti rugi apabila menemukan beras yang tidak sesuai mutu, oplosan, atau berbeda dari takaran yang tertera di kemasan.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang, menjelaskan bahwa hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Di Pasal 4 disebutkan hak konsumen mencakup kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam konsumsi, hak untuk memilih barang, hak atas informasi yang benar, hak untuk didengar, serta hak atas pembinaan," kata Moga dikutip dari Antara, Jumat (18/7/2025).

Lebih lanjut, ia menambahkan, "Di dalamnya juga termasuk hak untuk diperlakukan secara jujur dan mendapatkan kompensasi atau ganti rugi."

Menurutnya, untuk mengajukan klaim, konsumen hanya perlu menyertakan bukti pembelian seperti nota atau faktur. "Itu bukti bahwa mereka membeli barang tersebut, dan bisa langsung meminta penukaran ke tempat pembelian," jelas Moga.

Namun, bila penjual mempersulit proses klaim, konsumen dapat mengadukan kasus ini ke Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). "Konsumen harus berdaya, manfaatkan saluran pengaduan," tegasnya.

Isu beredarnya beras oplosan tengah meresahkan masyarakat. Lantas, bagaimana cara membedakan beras premium asli yang tidak dioplos?

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membagikan cara membedakan beras kualitas premium yang sesuai standar dengan beras oplosan. Salah satu indikatornya adalah jumlah butir beras berkualitas baik dalam kemasan.

Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat menurun akibat isu beras oplosan yang beredar di pasaran. YLKI pun mendesak pemerintah untuk membuka data kualitas beras yang dijual secara transparan.

Ketua YLKI, Niti Emiliana, menyebut praktik penjualan beras oplosan dengan label premium adalah pelanggaran terhadap hak konsumen. Ia meminta agar para oknum produsen dan pengusaha beras yang nakal segera ditindak.

"Tindakan oknum penjual beras yang tidak sesuai standar menurunkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas beras di pasaran. Oleh karena itu, pemerintah harus menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat mengenai kualitas dan kuantitas komoditas beras yang dijual," tegas Niti saat dihubungi Liputan6.com, Senin (14/7/2025).

Niti juga mendesak Kementerian Perdagangan untuk merevisi UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Menurutnya, perlu ada aturan tambahan yang memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran terkait komoditas esensial, termasuk bahan pangan.

Ia menuntut agar pelaku usaha menarik kembali produk beras yang tidak memenuhi standar.

"YLKI meminta pemerintah mengawasi dengan ketat peredaran beras di pasaran, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, serta tidak ragu menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang perlu melakukan recall terhadap produk yang tidak sesuai," ujarnya.