Masyarakat Beralih ke BBM Nonsubsidi, Total 1,4 Juta KL

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) mencatat ada peralihan sekitar 1,4 juta kiloliter dari pengguna Pertalite ke produk Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dan produk swasta.

“Menurut hitungan kami itu shifting yang terjadi itu sekitar 1,4 juta kiloliter. Jadi yang ini BBM jadi. Ke nonsubsidi. Jadi itu yang menyebabkan itu ada peningkatan permintaan untuk badan usaha swasta,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Seiring peralihan itu mendorong lonjakan pemakaian di SPBU swasta sehingga berujung pada kosongnya stok di sejumlah daerah.

Yuliot mengamini ada peralihan konsumsi BBM subsidi di Pertamina ke produk nonsubsidi karena sejumlah syarat. Misalkan, perlu pendaftaran hingga spesifikasi kendaraan yang tidak sesuai jika menggunakan BBM subsidi seperti Pertalite.

"Jadi untuk peningkatan itu karena ada shifting juga. Ini Pertamina mewajibkan menggunakan QR Code Pertamina. Itu sementara masyarakat karena itu perlu mendaftar, kemudian mereka juga mungkin itu CC kendaraannya tidak sesuai, jadi terjadi shifting itu yang tadinya dari subsidi Pertalite itu menjadi nonsubsidi," kata Yuliot.

Sejumlah SPBU swasta seperti Shell dan BP-AKR tak menjual beberapa produk BBM-nya. Lantaran, stok BBM itu kosong karena peningkatan konsumsi.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) akan memanggil badan usaha penyedia bahan bakar minyak (BBM).

Tujuannya melakukan sinkronisasi menyusul stok BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta kosong dalam beberapa waktu terakhir.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung mengatakan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) akan mengumpulkan PT Pertamina (Persero), Shell Indonesia, hingga BP-AKR. Tujuannya melakukan sinkronisasi impor BBM untuk kebutuhan stok dalam negeri.

"Pak Menteri ESDM sudah menyampaikan bahwa ini disinkronkan untuk proses impor antara PT Pertamina dengan badan usaha. Dan juga sudah ada arahan kepada Dirjen Migas untuk segera dikumpulkan, ini segera dirapatkan, itu antara Pertamina sama badan usaha yang memerlukan impor," ungkap Yuliot, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Dia menuturkan, telah mendapat data total impor BBM yang dilakukan pelaku usaha. Baik oleh Pertamina, Shell, hingga BP-AKR. Jumlah impor ini akan disinkronisasi antara BUMN dan badan usaha swasta.

"Ini kita juga memperhatikan neraca komoditas, itu jangan sampai neraca komoditas yang sudah disepakati itu juga ada kelebihan," ia menambahkan.

Soal potensi tambahan kuota impor buat swasta, Yuliot hanya menyebut hal itu akan masuk dalam agenda sinkronisasi. "Itu disinkronkan. Jadi disinkronkan, ini kan sampai dengan akhir tahun. Itu kan impor itu kan nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Disinkronkan ya berapa untuk Pertamina, berapa untuk badan usaha," kata dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman menuturkan, badan usaha BBM akan dipanggil pada pekan depan. 

"Mungkin awal minggu depan kita panggil," tutur dia, di lokasi yang sama.

Sinkronisasi ini dilakukan untuk memenuhi kekurangan pasokan BBM di SPBU swasta. "Karena SPBU swasta sudah diberikan tambahan alokasi sebesar 10 persen terhadap alokasi tahun 2024. Jadi 110 persen begitu. Bagaimana kekuranganya itu akan kita singkronisaikan dengan Pertamina," ujar dia.