Lebih Transparan, Pemda Makin Banyak Belanja Barang dan Jasa Lewat Mitra LKPP

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus menunjukkan kepemimpinan dalam mendorong pengadaan barang dan jasa berbasis digital serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui kegiatan Temu Bisnis yang digelar bersama lokapasar mitra Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP RI) Mbizmarket.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menghadirkan 40 UMKM terpilih, yang dipertemukan dengan pejabat Pemerintah Daerah dari berbagai Kabupaten/ kota di Kalimantan Barat, seperti dari; Kota Singkawang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak, Kabupaten Ketapang dan kabupaten Bengkayang, serta dari jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditingkat provinsi, untuk memperluas akses pasar digital bagi pelaku usaha lokal.

Selama periode 2024 hingga pertengahan 2025, Provinsi Kalimantan Barat mencatatkan nilai transaksi pengadaan daring  peringkat empat tertinggi secara nasional di lokapasar mitra LKPP RI, yakni sebesar lebih dari Rp 255 miliar, yang melibatkan lebih dari 2.000 penyedia lokal.

Angka ini meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan menjadikan Kalimantan Barat sebagai barometer nasional dalam hal efisiensi dan inklusi ekonomi melalui pengadaan pemerintah.

"Berdasarkan Inpres Nomor 2 tahun 2022, setiap belanja daerah maupun pusat, dengan sumber anggaran dari APBN maupun APBD, maka minimal 40% harus dipakai untuk membeli produk UMKM, atau melibatkan produk UMKM.  Dan berdasarkan rapot nasional hari ini,  kita sudah mencapai 44%. Jadi dari RUP yang rata-rata 1.200 trililun di pemerintah pusat, sejumlah 44% sudah memakai atau menggunakan penyedia UMKM.  Hal ini mengindikasikan situasi yang semakin membaik," ungkap Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP RI, Patria Susantosa, Rabu (3/9/2025).

Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi mengatakan hal yang juga penting adalah, data-data transaksi dari lokapasar mitra LKPP RI ini terintegrasi dengan data-data di LKPP, agar kelak,  pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada saat mengambil kebijakan terkait dengan pengadaan, memiliki data yang cukup dan jelas untuk merumuskan kebijakan dalam memajukan wilayah Usaha Menengah Kecil dan Koperasi, dan dapat memajukan produk  lokal.

"Kami di lapangan, banyak dibantu oleh rekan-rekan dari lokapasar,  salah satunya adalah Mbizmarket yang intens sekali melakukan penetrasi dan sosialisas ke daerah-daerah. Dan hal ini tentu saja,  karena mereka adalah bagian daripada lokapasar mitra LKPP RI yang sangat mendukung ekosistem pengadaan barang/jasa pemerintah," tutur dia.

Praktik baik yang dijalankan di Kalimantan Barat ini,  khususnya dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui Lokapasar mitra resmi LKPP RI, telah menciptakan proses belanja yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada pelaku usaha lokal. Harapannya, inisiatif ini dapat menjadi contoh dan dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lainnya di seluruh Indonesia.

"Kami mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat yang bersama kami, telah mendorong transformasi pengadaan digital dengan melakukan pengadaan barang/jasa kebutuhan pemerintah melalui lokapasar Mbizmarket. Kami juga mengapresiasi  Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat yang saat ini sedang sedang intens bersama kami, membangunan  koneksi host to host, sehingga segera  pelaku usaha UMKM  di Kalimantan Barat dapat menerima pembayaran di saldo penjualan  mereka padahari yang sama ketika transaksi dilakukan," ujar Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan, CEO dan Co-Founder Mbizmarket.

Sebelumnya, kegiatan Temu Bisnis Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) dan Indonesia Procurement  Forum & Expo (IPFE) telah digelar di JIExpo Kemayoran Jakarta. Acara ini menjadi momentum penting dalam mewujudkan kolaborasi berbagai pihak untuk menggalakkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) melalui belanja pemerintah, yang bertujuan kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP RI), Hendrar Prihadi menegaskan bahwa ICEF-IPFE 2025 menjadi forum penting untuk memperluas kontribusi UMKM dalam sistem belanja negara berbasis digital.

"Digitalisasi menjadi sebuah syarat wajib agar kita bisa bersinergi dengan cepat dan tepat, maka platform yang kita kembangkan lewat katalog versi 6, dan yang juga dikembangkan rekan-rekan (mitra LKPP RI) melalui e-marketplace, merupakan terobosan untuk mempermudah transaksi," kata dia dikutip Senin (4/8/2025).

"Kita fokus ke arah tersebut, terutama untuk pengadaan pemerintah. Khusus bagi pihak swasta, kita buat regulasinya, kita buat sistemnya. Mudah-mudahan kecepatan itu bisa membuat pembangunan di Indonesia ini  semakin lebih agresif, dan lebih bermanfaat untuk masyarakat," lanjut dia.

Jadi, lanjut Hendrar Prihadi, karena regulasinya sudah jelas dan job description-nya ada, dia meminta para pejabat pengadaan yang ada di kementerian, lembaga, pemerintah daerah untuk tidak ragu bertransaksi sepanjang tetap mengikuti aturan.

"Terutama di wilayah e-purchasing atau e-marketplace (mitra LKPP RI)," ungkap dia.

Semakin banyak penyedia yang bergabung dalam Lokapasar Mitra LKPP RI dan Katalog Versi 6 yang menyediakan produk dalam negeri, tuturnya, diharapkan akan menciptakan pasar yang semakin kompetitif. 

Sementara itu, Ketua Umum IAPI, Andi Zabur Rahman menambahkan bahwa IPFE, yang sejak 2014 telah menjadi forum profesional di bidang pengadaan, kini diperkuat dengan kolaborasi bersama Kadin Indonesia sebagai representasi pelaku usaha nasional.

Kolaborasi ini diharapkan memperbesar dampak strategis ICEF-IPFE dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui penguatan rantai pasok dalam negeri, pemberdayaan penyedia lokal, serta peningkatan kapasitas SDM di bidang pengadaan.

Mbizmarket marketplace mitra LKPP RI, juga hadir sebagai exhibitor dalam kegiatan ICEF-IPFE 2025. Hal ini sebagai bentuk komitmen dalam mendukung upaya LKPP RI  untuk mendorong  transformasi pengadaan digital, dan untuk menggalakan penggunaan produk dalam negeri.

“Dengan transformasi digital sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya melalui marketplace mitra  LKPP RI, kini transaksi pengadaan bisa dilakukan dengan lebih  mudah  dan  transparan, hanya dengan klik melalui Mbizmarket, APBN/APBD  dapat dibelanjakan secara efisien, cepat dan tepat melalui penyedia  UMKM yang telah bergabung di platform Mbizmarket," ujar CEO & Founder Mbizmarket Ryn Hermawan.

"Selain itu dengan bertransaksi di Mbizmarket, pejabat pengadaan pemerintah dengan mudah dapat mencari produk dalam negeri, dan mengetahui persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), karena di platform Mbizmarket telah ada penanda TKDNnya.  Selain itu, baik  penyedia  dan  pembeli  tidak perlu lagi  repot; melapor dan menyetor pajak,  karena Mbizmarket dapat bertindak sebagai  WAPU  sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022," lanjut dia.