Konsumsi Listrik Naik Jadi 1.584 Kwh per Kapita di 2025

Liputan6.com, Jakarta - Konsumsi listrik nasional per kapita mengalami peningkatan sepanjang 2025, seiring dengan perluasan akses kelistrikan hingga ke wilayah pedesaan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan kenaikan konsumsi tersebut dalam rapat bersama DPR.

“Konsumsi listrik per kapita itu naik dari 2024 sebesar 1.411 2025 jadi 1.584 kwh per kapita,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Kamis (22/1/2026).

Peningkatan konsumsi listrik tersebut berjalan beriringan dengan pelaksanaan program listrik desa. Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk mempercepat penyediaan listrik di desa dan dusun yang belum teraliri. Berdasarkan data Kementerian ESDM, masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum menikmati akses listrik.

“Di program 2025 kami juga menyampaikan bahwa kita dapat alokasi anggaran sekitar Rp 4 triliun untuk masuk dalam program listrik desa,” kata Bahlil.

Melalui program tersebut, pemerintah mampu menyelesaikan elektrifikasi di 1.516 lokasi dengan bantuan pemasangan langsung kepada 205.968 rumah tangga. Selain itu, sejumlah proyek strategis lain juga diresmikan pada 2025, termasuk yang terkait dengan hilirisasi dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

PT PLN (Persero) mengratiskan biaya token listrik penghuni Hunian Sementara (Huntara) yang dibangun oleh Danantara. Penghuni di 600 unit Huntara dibebaskan dari biaya listrik selama 6 bulan.

Langkah tersebut diambil Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo untuk mendukung upaya pemulihan pascabencana, khususnya di wilayah Aceh Tamiang, Aceh.

"Selama 6 bulan listrik di huntara kami gratiskan dan juga pemasangan instalasi listrik dan kWh meternya juga menjadi bagian dari tanggungjawabnya PLN," ungkap Darmawan saat Rapat Dengar Pandapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (21/1/2026).

PLN juga memberikan dukungan berupa paket pemasangan baru (multiguna) secara gratis. Lalu, ada penerangan jalan umum (PJU) dan fasilitas umum di kawasan Hunian Danantara.

"Kami juga menyediakan penerangan jalan umum PJU dan fasilitas umum kemudian paket pasang baru multiguna yang gratis dan token gratis selama enam bulan," ujarnya.

 Hunian Danantara dibangun sebanyak 600 unit oleh BUMN Karya di berbagai titik. Hutama Karya, PTPP, Adhi Karya, Waskita Karya, Wijaya Karya, hingga Brantas Abipraya turut terlibat dalam membangun hunian tersebut.

Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara melalui kolaborasi BUMN Karya menyerahkan 600 unit rumah hunian Danantara (huntara) kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Sebagai penanda bahwa kawasan hunian tersebut siap dimanfaatkan melalui mekanisme pengelolaan pemerintah daerah.

Managing Director Stakeholder Management and Communications Danantara Rohan Hafas menyampaikan, penyerahan huntara merupakan bagian dari komitmen Danantara untuk menghadirkan hunian sementara yang layak, aman, dan mendukung pemulihan layanan dasar bagi warga terdampak bencana Sumatera.

"Pemulihan tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi bergerak pada bagaimana hunian benar-benar memberi ruang bagi keluarga untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari," jelasnya, Jumat, 9 Januari 2026.