Kementerian ESDM Bantah Kelangkaan Stok BBM Swasta

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah kabar kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta. Sinkronisasi antara badan usaha swasta dan PT Pertamina (Persero) soal penyediaan stok digadang jadi jalan keluarnya.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, Laode Sulaeman menilai tidak ada kelangkaan BBM swasta.

"Enggak ada kelangkaan, enggak ada," kata Laode, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Hal ini merespons tidak tersedianya beberapa produk BBM swasta seperti Shell dan BP-AKR di sejumlah daerah. Kosongnya stok BBM swasta terjadi sejak pekan lalu.

Laode menegaskan tidak ada kelangkaan stok yang terjadi. Sebagai solusinya, akan diselesaikan melalui sinkronisasi antar badan usaha penyedia BBM.

"Itu tadi makanya diselesaikan dengan sinkronisasi. Jadi enggak ada kelangkaan," tegas Laode.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) akan memanggil badan usaha penyedia bahan bakar minyak (BBM). Tujuannya melakukan sinkronisasi menyusul stok BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta kosong dalam beberapa waktu terakhir.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung mengatakan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) akan mengumpulkan PT Pertamina (Persero), Shell Indonesia, hingga BP-AKR. Tujuannya melakukan sinkronisasi impor BBM untuk kebutuhan stok dalam negeri.

"Pak Menteri ESDM sudah menyampaikan bahwa ini disinkronkan untuk proses impor antara PT Pertamina dengan badan usaha. Dan juga sudah ada arahan kepada Dirjen Migas untuk segera dikumpulkan, ini segera dirapatkan, itu antara Pertamina sama badan usaha yang memerlukan impor," ungkap Yuliot, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Dia mengaku telah mendapat data total impor BBM yang dilakukan pelaku usaha. Baik oleh Pertamina, Shell, hingga BP-AKR. Jumlah impor ini akan disinkronisasi antara BUMN dan badan usaha swasta.

"Ini kita juga memperhatikan neraca komoditas, itu jangan sampai neraca komoditas yang sudah disepakati itu juga ada kelebihan," ia menambahkan.

Soal potensi tambahan kuota impor buat swasta, Yuliot hanya menyebut hal itu akan masuk dalam agenda sinkronisasi. "Itu disinkronkan. Jadi disinkronkan, ini kan sampai dengan akhir tahun. Itu kan impor itu kan nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Disinkronkan ya berapa untuk Pertamina, berapa untuk badan usaha," tutur dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman menyebut, badan usaha BBM akan dipanggil pada pekan depan.

"Mungkin awal minggu depan kita panggil," kata dia, di lokasi yang sama.

Sinkronisasi ini dilakukan untuk memenuhi kekurangan pasokan BBM di SPBU swasta. "Karena SPBU swasta sudah diberikan tambahan alokasi sebesar 10 persen terhadap alokasi tahun 2024. Jadi 110 persen begitu. Bagaimana kekuranganya itu akan kita sinkronisasikan dengan Pertamina," terangnya.