Kemenperin Usul Tambahan Anggaran Rp 1,46 Triliun, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan realisasi anggaran Kementerian Perindustrian telah mencapai 58,39% hingga Agustus 2025 dari pagu efektif 2025 sebesar Rp 1,96 triliun.

Berdasarkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kemenperin 2025 memiliki pagu total Rp 2,54 triliun dengan nilai blokir anggaran mencapai Rp 576,42 miliar. Dengan demikian pagu efektif 2025 sebesar Rp 1,96 triliun.

Demikian disampaikan Menperin terkait Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perindustrian (RKAKL) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Agus menuturkan, sebagian besar kegiatan baru terealisasi pada semester II, dan saat ini mayoritas program sedang dalam tahap penyelesaian fisik. “Meski terdapat keterbatasan, kami terus berupaya mengoptimalkan pelaksanaan anggaran agar mendukung pencapaian target pembangunan industri,” kata dia seperti dikutip dari keterangan resmi.

Agus menyampaikan, pagu anggaran Kemenperin tahun 2026 sebesar Rp 2,50 triliun, turun 1,57% dibandingkan tahun sebelumnya.

"Fluktuasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk menjaga keberlanjutan pembangunan sektor industri, namun target program prioritas harus tetap tercapai,” ujar dia.

Anggaran tersebut akan dialokasikan ke fungsi pendidikan sebesar Rp 685,9 miliar untuk pengembangan SDM industri, serta fungsi ekonomi Rp 1,82 triliun guna mengakselerasi pertumbuhan dan daya saing sektor industri nasional.

Kemenperin juga merancang berbagai program prioritas untuk mendukung sasaran pembangunan dalam Asta Cita. Program tersebut mencakup penguatan industri kecil dan menengah (IKM) sebagai rantai pasok, hilirisasi sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas, akselerasi ekspor produk dan jasa industri, serta peningkatan produktivitas melalui inovasi dan teknologi.

Selain itu, terdapat program penguatan SDM industri melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, percepatan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengembangan industri halal, hingga pengembangan kawasan industri juga menjadi agenda penting.

"Untuk mengoptimalkan pencapaian target, Kemenperin mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,46 triliun. Dengan tambahan ini, total pagu tahun 2026 akan meningkat menjadi Rp 3,97 triliun," ungkap Menperin.

Tambahan dana tersebut direncanakan untuk membiayai 222 kegiatan strategis yang dinilai berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan sektor industri.

Beberapa kegiatan yang akan mendapat dukungan dari tambahan anggaran tersebut, antara lain partisipasi Indonesia sebagai Partner Country pada Pameran Industri Internasional INNOPROM 2026 di Rusia, pengadaan peralatan laboratorium pendukung penerapan SNI wajib, serta pengadaan sarana dan prasarana pendidikan vokasi.

“Keikutsertaan Indonesia pada INNOPROM 2026 merupakan upaya strategis memperkuat hubungan industri dengan Rusia. Ini sekaligus melanjutkan kesuksesan partisipasi Indonesia sebagai partner country Hannover Messe 2023 yang menghasilkan komitmen investasi senilai Rp30 triliun dari 19 kerja sama. Nilai investasi itu mencapai lebih dari 200 kali lipat dibandingkan anggaran keikutsertaan sebesar Rp140 miliar,” jelas Agus.

Selain itu, alokasi juga diperuntukkan bagi kegiatan hilirisasi sumber daya alam, penguatan IKM melalui sertifikasi dan adopsi teknologi, restrukturisasi mesin dan peralatan industri, hingga penyelenggaraan pendidikan vokasi di berbagai tingkatan.

Di hadapan Komisi VII DPR RI, Menperin menegaskan pentingnya dukungan legislatif terhadap rencana kerja Kemenperin tahun 2026. "Kami berharap dukungan penuh dari pimpinan dan anggota dewan agar percepatan pembangunan industri nasional dapat terwujud secara optimal. Industri adalah motor penggerak ekonomi kita, dan keberlanjutannya sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, pelaku industri, serta dukungan DPR RI,” ujar dia.