Kemendag Gelar Pasar Murah Tanpa APBN Jelang Ramadan

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggelar pasar murah Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).  Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Isy Karim mengatakan, kegiatan ini sepenuhnya diselenggarakan oleh koperasi di Kementerian Perdagangan. Sebagai upaya menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

“Penyelenggaraan pasar murah ini untuk pertama kalinya di lingkungan Kementerian Perdagangan tidak didukung oleh anggaran APBN. Ini murni kreasi koperasi di tengah efisiensi anggaran yang sedang kita lakukan,” ujar Isy dalam pembukaan pasar murah Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah, di Kementerian Perdagangan, Rabu (18/2/2026).

Isy menjelaskan, pasar murah ini diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan bagi pegawai Kementerian Perdagangan serta masyarakat di sekitar kantor Kemendag. Sebanyak 75 tenant turut berpartisipasi, yang seluruhnya berasal langsung dari para supplier sehingga harga yang ditawarkan lebih terjangkau.

“Tenant-tenant ini hadir langsung dari supplier, jadi insya Allah harganya lebih murah dan bisa membantu masyarakat menjelang Ramadan,” katanya.

Selain supplier besar, Kemendag juga memberi ruang bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) untuk membuka tenant. Langkah ini sekaligus menjadi ajang promosi pangan dan kuliner lokal, yang dinilai sejalan dengan kebijakan Menteri Perdagangan dalam mendorong produk dalam negeri.

Dalam kesempatan tersebut, Isy juga menyampaikan anggota Koperasi Kementerian Perdagangan akan mendapatkan voucher belanja senilai Rp 150.000 yang dapat digunakan di seluruh tenant pasar murah.

Isy menambahkan, Koperasi Pemasaran Niaga Sejahtera Kementerian Perdagangan telah berdiri sejak 1978 dan saat ini memiliki 1.210 anggota atau sekitar 42% dari total pegawai Kemendag di pusat. Ia berharap ke depan semakin banyak pegawai yang bergabung sebagai anggota koperasi.

“Koperasi ini juga sejalan dengan program prioritas Presiden terkait penguatan koperasi, termasuk semangat Koperasi Merah Putih. Masa kita pembina koperasi tapi tidak punya koperasi yang kuat,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah memastikan ketersediaan pangan nasional berada dalam kondisi aman menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026. Berdasarkan neraca pangan hingga April 2026, sebanyak sembilan komoditas strategis tercatat mengalami surplus produksi.

Kesembilan komoditas tersebut meliputi beras, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah. Surplus ini dinilai menjadi bantalan kuat dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga di tingkat konsumen.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa kondisi produksi dan stok nasional saat ini sangat memadai.

"Produksi kita tinggi, stok kita banyak. Yang swasembada pangan kita sudah sembilan, yang belum ada tiga. Nah, yang tiga (belum swasembada) ini pun stoknya banyak. Jadi tidak boleh ada main-main," tegas Amran dalam keterangannya, dikutip Senin (16/2/2026).

Dengan kondisi tersebut, pemerintah meminta seluruh pelaku usaha mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

Amran menjelaskan, stok beras nasional saat ini mencapai 3,4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Angka tersebut hampir dua kali lipat dibandingkan kondisi normal yang berkisar 1–1,5 juta ton.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan cadangan beras SPHP sebesar 1,5 juta ton dengan harga maksimal Rp12.500 per kilogram sebagai instrumen stabilisasi pasar.

Ketersediaan komoditas protein hewani juga berada pada level aman, bahkan sebagian telah masuk pasar ekspor.

"Tidak ada alasan beras naik. Stok kita tertinggi sepanjang sejarah. Minyak goreng kita produsen terbesar dunia, stok pemerintah 700 ribu ton, harga maksimal Rp15.700. Daging ayam Harga Acuan Pembeliannya Rp40.000, daging sapi Rp140.000," ujarnya.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat potensi produksi padi pada Januari–Maret 2026 mencapai 17,65 juta ton GKG, naik 15,80 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Data tersebut memperkuat optimisme pemerintah terhadap ketahanan pangan nasional.