Soal Usulan IMF, Menkeu Pastikan Tarif Pajak Belum Berubah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah belum akan mengubah tarif pajak dalam waktu dekat, sebelum perekonomian nasional benar-benar menguat. Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya menanggapi simulasi yang dirilis International Monetary Fund (IMF), yang memasukkan peningkatan bertahap Pajak Penghasilan (PPh) 21 sebagai salah satu alternatif pembiayaan untuk memperkuat investasi publik.

"Usulan IMF itu bagus untuk naikin pajak. Kan saya bilang sebelum ekonominya kuat, kita enggak akan ubah-ubah itu tarif pajak. Tapi kita akan ekstensifikasi, tutup kebocoran pajak dan lain-lain," ujar Purbaya, Rabu (18/2/2026).

Ia menegaskan, pemerintah saat ini memilih untuk tidak menambah beban wajib pajak melalui kenaikan tarif. Sebaliknya, fokus utama diarahkan pada perbaikan sistem dan peningkatan penerimaan negara.

Menurut Purbaya, langkah tersebut penting agar stabilitas fiskal tetap terjaga tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi.

“Dan yang saya pastikan adalah supaya ekonominya tumbuh lebih cepat, sehingga pajak saya lebih tinggi. Sehingga 3 persen itu bisa dihindari secara otomatis,” katanya.

Alih-alih menaikkan tarif, Purbaya menyatakan pemerintah akan memperkuat perluasan basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta menutup berbagai potensi kebocoran penerimaan.

Langkah ini dinilai lebih efektif untuk menjaga keseimbangan fiskal dalam jangka menengah dan panjang.

Ia juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi kunci utama dalam meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.

Dengan ekonomi yang tumbuh lebih cepat, penerimaan pajak diharapkan meningkat secara alami tanpa harus menaikkan tarif.

Sementara itu, dalam laporan berjudul Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment, IMF menilai peningkatan investasi publik menjadi faktor penting agar Indonesia mampu mencapai status negara berpendapatan tinggi pada 2045.

IMF menyebut, belanja investasi yang meningkat perlu dibarengi dengan upaya mobilisasi penerimaan tambahan, agar tetap sejalan dengan aturan defisit fiskal maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Mobilisasi pendapatan tambahan akan menciptakan ruang fiskal yang diperlukan untuk meningkatkan investasi publik, dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap aturan fiskal Indonesia yang telah lama berlaku," tulis IMF dalam laporan tersebut.

Sepanjang 2025, defisit anggaran Indonesia tercatat mendekati ambang batas yang ditetapkan pemerintah, yakni sekitar 2,92 persen terhadap PDB.

Meski demikian, IMF tidak secara eksplisit merekomendasikan kenaikan jenis pajak tertentu. Peningkatan PPh karyawan dalam laporan tersebut disajikan sebagai simulasi pembiayaan dalam model ekonomi, bukan sebagai kebijakan yang bersifat mengikat.

Selain mendorong peningkatan penerimaan negara, IMF juga menekankan pentingnya perbaikan efisiensi belanja pemerintah.

Dalam kajiannya, dampak investasi publik Indonesia dinilai masih relatif terbatas dalam jangka pendek, akibat adanya kesenjangan efisiensi atau efficiency gap.

Oleh karena itu, IMF menyarankan pemerintah untuk memperkuat manajemen investasi publik, memperketat proses seleksi dan evaluasi proyek, serta memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran.

Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas belanja negara, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa harus bergantung pada kenaikan tarif pajak.