Jangan Main-Main, Purbaya Pegang Akses Rekening Semua Pejabat Pajak

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal mengawasi arus kas pada tabungan setiap pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Purbaya mengingatkan agar para pejabat pajak tidak bermain-main dengan tugasnya. Lantaran ia mengaku mampu mengintip setiap rekening tabungan dari jajarannya.

"Saya punya akses ke semua pejabat. Yang saya periksa sampai eselon III. Eselon I sebagian besar juga saya lihat," kata Purbaya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya wilayah Jakarta Utara, Kamis (22/1/2026).

Dari pemeriksaan yang sudah dilakukan, ia mendapati saldo tabungan para pejabatnya cenderung normal. Hanya saja, ia tidak mau tutup mata lantaran pegawai di bidang keuangan memang jago untuk mengatur saldo tabungannya agar terlihat baik-baik aja.

"Tapi, jangan Anda anggap enteng. Saya masih bisa lihat dari tempat yang lain, atau orang lain bisa lihat dari tempat yang lain. Jadi yang penting Anda bersih, lurus, harusnya tidak ada masalah," tegasnya.

Adapun pengecekan rekening tersebut dilakukan di luar Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) yang dilaporkan oleh masing-masing pejabat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Itu di luar LHKPN. LHKPN kita cek masuk akal atau tidak, lalu dibandingkan dengan data perbankan dari tahun ke tahun. Jadi pejabat kami enggak bisa sembunyi lagi dari pengawasan," jelas Purbaya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bakal kembali merombak jajaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dalam waktu dekat. 

Pernyataan itu ia sampaikan saat melantik sejumlah pejabat baru di Kantor Pelayanan Pajak Madya wilayah Jakarta Utara (KPP Jakut), Kamis, (22/1/2026). Untuk menggantikan sejumlah oknum yang terjerat kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi. 

"Jadi, saya ingin kita ambil langkah-langkah strategis sampai ke level kanwil, kita mutasikan. Ini juga peringatan untuk pegawai pajak yang lain, mungkin juga BC sekaligus dan pegawai kemenkeu yang lain," seru Purbaya. 

"Ini saya juga bukan yang terakhir, kita akan lakukan dalam 1-2 bulan ini yang lebih ramai lagi, yang lebih besar-besar lagi," dia menegaskan. 

Ancaman itu diberikan Purbaya bukan lantaran adanya indikasi penyelewengan. "Tapi kita lihat ada beberapa kerjaan yang tidak dikerjakan sebagaimana seharusnya," ungkap dia. 

Purbaya menyatakan tidak akan ragu untuk menyampaikan sikap, untuk memberikan sanksi keras jika ada pegawainya yang menyalahgunakan kewenangan. Sanksi bakal diberikan dalam bentuk mutasi ke wilayah terpencil hingga penghentian jabatan sesuai tingkat pelanggaran. 

Menurut dia, kebijakan ini dilakukan demi menunjukan bahwa negara tidak takut dengan oknum-oknum tertentu. "Ini bukan karena saya emosi atau mau gaya-gaya, tapi ini karena negara tidak boleh kawah oleh penyimpangan," kata Purbaya. 

Ia lantas mengambil contoh beberapa pegawai pajak yang tengah menjalani proses di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari kasus itu, ia belajar bahwa aksi-aksi di luar wewenang pada lingkungan Kementerian Keuangan bukan hanya melibatkan segelintir oknum. 

"Saya ingatkan lagi bahwa mereka di bawah tidak bekerja sendirian, mereka diawasi oleh atasannya. Atasannya harus mengawasi betul kerja bawahannya. Jangan sampai terlibat, tapi jangan sampai dikibulin, kalau hanya main-main atasnya tidak tahu," pintanya.