Biaya Pinjaman Inggris Sentuh Rekor Tertinggi dalam 27 Tahun

Liputan6.com, Jakarta - Biaya pinjaman jangka panjang pemerintah Inggris mencapai level tertinggi sejak 1998, hal ini menambah tekanan pada Menteri Keuangan (Menkeu) Inggris Rachel Reeves menjelang pengumuman RUU Anggaran (budget).

Bunga obligasi pemerintah 30 tahun, yang dikenal dengan sebutan yield, melonjak ke 5,72%, membuat pemerintah harus membayar lebih mahal untuk meminjam uang, demikian dilansir dari BBC pada Rabu, (3/8/2025).

Meningkatnya biaya pinjaman ini memicu ekspektasi Reeves akan menaikkan pajak dalam RUU Anggaran mendatang agar tetap sesuai dengan aturan pengeluaran dan pinjaman yang telah ditetapkannya. Kekhawatiran soal kondisi keuangan pemerintah terus meningkat.

Di pasar valuta, pound juga turun lebih dari 1 persen terhadap dolar AS pada Selasa lalu. Sterling jatuh ke level USD 1,3388, posisi terendah terhadap dolar sejak 7 Agustus.

Kenaikan biaya pinjaman bukan hanya terjadi di Inggris. Yield obligasi 30 tahun Jerman, Prancis, dan Belanda juga menembus level tertinggi sejak 2011. Sementara di Amerika Serikat (AS), yield obligasi Treasury 30 tahun mencapai titik tertinggi dalam lebih dari sebulan terakhir.

Berbagai faktor mendorong naiknya biaya pinjaman pemerintah di seluruh dunia, termasuk ketegangan geopolitik, kebijakan perdagangan Presiden AS Donald Trump, dan rencana pemungutan suara kepercayaan di pemerintah Prancis.

Meski begitu, minat investor terhadap utang jangka pendek pemerintah Inggris tetap tinggi. UK Debt Management Office berhasil menjual obligasi tenor 10 tahun dengan rekor £ 14 miliar atau sekitar Rp 307,99 miliar (asumsi kurs poundsterling Inggris terhadap rupiah di kisaran 21.999) setelah menerima pesanan senilai £ 141 miliar.

Kepala divisi pasar uang di Hargreaves Lansdown, Susannah Streeter menilai menteri keuangan menghadapi "pilihan yang sangat sulit" dalam menyusun RUU Anggaran.

Dalam manifesto partai, Partai Buruh menjanjikan tidak akan menaikkan pajak seperti pajak penghasilan, PPN, atau asuransi nasional bagi "masyarakat pekerja". Hal ini memunculkan spekulasi soal jenis pajak yang mungkin dinaikkan Reeves pada RUU Anggaran musim gugur.

Salah satu opsi adalah memperpanjang pembekuan ambang batas pajak penghasilan, yang semula berakhir pada 2028. Strategi ini sering disebut "pajak tersembunyi", karena seiring kenaikan gaji, semakin banyak orang masuk ke tarif pajak lebih tinggi.

Ada juga laporan Reeves mempertimbangkan reformasi pajak properti.

"Dengan begitu banyak opsi kenaikan pajak yang dibicarakan sepanjang musim panas, tampaknya ada kekhawatiran bahwa keputusan yang diambil mungkin tidak dipertimbangkan secara matang. Yang dikhawatirkan bukan hanya kas pemerintah tidak akan terisi kembali, tetapi juga bahwa penerimaan diperoleh dengan mengorbankan pertumbuhan, sehingga muncul lingkaran setan," kata Streeter.

Senin lalu, pemerintah mengumumkan reshuffle parsial, dengan Darren Jones, mantan deputi Reeves, mendapat posisi penting di No 10 oleh Perdana Menteri. Perubahan ini fokus memperkuat pengetahuan ekonomi di Downing Street. Baroness Shafik, mantan deputi gubernur Bank of England, ditunjuk sebagai penasihat ekonomi utama baru Keir Starmer.

Langkah ini menandai RUU Anggaran musim gugur akan menjadi momen penting bagi pemerintahan Partai Buruh. Pemerintah meminjam uang dari investor dengan menjual obligasi, yang merupakan janji untuk membayar kembali pada waktu yang disepakati.

Yield obligasi pemerintah Inggris 30 tahun, yang dikenal sebagai gilts, telah naik selama beberapa bulan terakhir, membuat pinjaman pemerintah semakin mahal karena bunga yang harus dibayar lebih tinggi.

Office for Budget Responsibility (OBR), perkiraan resmi dari pemerintah, memasukkan biaya pinjaman saat menilai apakah Kanselir memenuhi aturan fiskal yang telah ditetapkan.

Ketika menjadi menteri keuangan, Reeves menetapkan dua aturan terkait pinjaman pemerintah, yang disebutnya "non-negotiable":

Biaya operasional harian pemerintah akan dibayar dari pajak, bukan pinjaman, pada 2029-2030.Utang pemerintah harus turun sebagai persentase dari pendapatan nasional pada akhir parlemen ini, 2029-2030.

Salah satu alasan tekanan terhadap Reeves adalah cadangan finansial untuk mematuhi aturan ini hanya sebesar £ 10 miliar. Menkeu baru-baru ini menolak menutup kemungkinan kenaikan pajak setelah data pertumbuhan ekonomi mengecewakan.

Reeves Kian Tertekan

Pada Selasa, juru bicara Starmer menegaskan komitmen pemerintah terhadap aturan fiskal yang ketat, dan mengatakan keputusan telah diambil untuk "menstabilkan keuangan publik".

Namun, menkeu bayangan Mel Stride menilai pergerakan pasar terbaru sebagai "bencana ekonomi lain dari Rachel Reeves, dan jelas merupakan suara tidak percaya pasar terhadap Partai Buruh".

“Dengan semakin banyak kenaikan pajak di depan mata, ekonomi kini berada dalam posisi genting," ia menambahkan.

Berbagai prediksi muncul terkait berapa banyak dana yang perlu dikumpulkan Reeves dalam RUU Anggaran untuk mematuhi aturan fiskal. Salah satu faktor kuncinya adalah biaya pinjaman pemerintah.

Saat OBR membuat proyeksi utang pemerintah, mereka mempertimbangkan yield semua obligasi.

 Kepala ekonom Inggris di Capital Economics, Paul Dales menyebut kekhawatiran tentang inflasi dan suku bunga di Inggris, ditambah isu global, mendorong naiknya biaya pinjaman pemerintah.

Dales menambahkan, dana pensiun juga membeli lebih sedikit utang jangka panjang karena peralihan dari skema manfaat pasti ke kontribusi pasti.

Menurut Dales, Reeves harus mengumpulkan antara £ 18 miliar atau Rp 396,4 triliin hingga £ 28 miliar atau Rp 616,6 triliun dalam RUU Anggaran agar aturan fiskal tetap terpenuhi dan cadangan £ 10 miliar atau Rp 220,2 triliun terjaga.

"Rumah tangga dan bank kemungkinan besar akan merasakan beban kenaikan pajak ini," katanya.