Bahlil: Indonesia Setop Impor Avtur di 2027

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi melakukan impor sejumlah jenis bahan bakar minyak (BBM) termasuk avtur pada 2027. Kebijakan ini disiapkan melalui optimalisasi produksi dalam negeri, pemanfaatan surplus energi, serta pengembangan kilang untuk mendukung ketahanan energi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa penghentian impor dilakukan secara bertahap. Untuk solar, pemerintah memastikan impor akan dihentikan lebih dulu mulai 2026 seiring dengan surplus produksi dari program mandatori biodiesel.

“Oleh karena kita surplus maka 2026 kita tidak lagi melakukan impor solar,” ujar Bahlil dalam rapat bersama DPR, Kamis (22/1/2026).

Selain solar dan bensin, pemerintah juga menyiapkan langkah penghentian impor avtur. Kementerian ESDM bersama Pertamina saat ini mendorong konversi kelebihan produksi solar menjadi bahan baku avtur guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Nanti dikonversi menjadi bahan baku avtur, agar 2027 kita sudah tidak lagi impor avtur,” kata Bahlil.

Dengan strategi tersebut, pemerintah menargetkan pada 2027 impor energi hanya difokuskan pada minyak mentah, sementara impor BBM jadi dan avtur dapat ditekan secara signifikan sesuai arah kebijakan kemandirian energi.

Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung memproyeksikan Indonesia bisa stop melakukan impor solar, sekaligus mencapai swasembada BBM jenis gas oil tersebut pada 2026 ini.

Optimisme itu diusung berkat adanya kenaikan produksi dari Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang target bisa segera beroperasi di tahun ini.

"Asumsinya pada tahun ini kita juga bisa surplus dan juga swasembada untuk solar sama avtur. Ya mudah-mudahan kita juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri. Ini kita akan pastikan dulu dengan RDMP Balikpapan," kata Yuliot saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (2/1/2026).

Lebih lanjut, Yuliot juga turut merespons rencana PT Pertamina (Persero) dan badan usaha SPBU swasta yang dikabarkan tidak akan lagi mengimpor solar pada 2026 ini. Menurutnya, kondisi tersebut bakal disesuaikan dengan situasi yang ada di dalam negeri.

"Jadi ini kita akan lihat produksi dalam negeri terlebih dulu, ya kira-kira berapa. Jadi berapa alokasi untuk impor, berapa untuk kebutuhan dalam negeri," ujar dia.

Pernyataan terkait solar tersebut selaras dengan yang telah diutarakan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Target swasembada solar sangat bergantung pada mulai beroperasinya proyek RDMP Balikpapan.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, seperti Shell, bp, dan Vivo, untuk segera melakukan negosiasi dengan Pertamina terkait pembelian solar produksi dalam negeri. Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang tidak akan memperpanjang tambahan kuota impor solar mulai 2026.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, pemerintah telah mengirimkan surat kepada seluruh badan usaha sejak Desember 2025 agar segera memulai proses negosiasi tersebut.

“Kami bulan Desember kemarin sudah mengirimkan surat ke seluruh badan usaha untuk melakukan proses negosiasi dengan Pertamina,” ucap Laode dikutip dari Antara, Rabu (14/1/2026).

Ia menegaskan, tambahan kuota impor solar jenis CN48 tidak akan diperpanjang mulai Maret 2026. Karena itu, SPBU swasta diharapkan mulai beralih menggunakan pasokan solar dari dalam negeri.

Laode menjelaskan, produksi solar dari Kilang Balikpapan yang baru direvitalisasi melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) akan menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan domestik, termasuk bagi SPBU swasta.

“Maret nanti kami sudah tidak bisa memperpanjang untuk tambahan kuota solar. Jadi dari produksi RDMP (Balikpapan) itu semua nanti diserap untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” kata Laode.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga telah menyampaikan rencana pemerintah untuk menghentikan impor solar bagi SPBU swasta mulai 2026. Menurutnya, apabila masih terdapat solar impor yang masuk pada Januari atau Februari, hal tersebut merupakan sisa kontrak impor tahun sebelumnya.

“Tetapi tahun ini, Kementerian ESDM atas perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto, karena kita punya kilang sudah ada, kita tidak lagi mengeluarkan impor,” ujar Bahlil.

Kilang yang dimaksud adalah RDMP Kilang Balikpapan di Refinery Unit V, Kalimantan Timur. Proyek ini menjadi salah satu pilar utama pemerintah dalam mendorong kemandirian energi nasional.