Anggaran KKP 2026 Naik Drastis Jadi Rp 13 Triliun, Fokus Kampung Nelayan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa pagu anggaran kementeriannya untuk tahun 2026 naik signifikan menjadi Rp 13 triliun. Angka ini melonjak dari pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp 3,6 triliun. Kenaikan ini diharapkan dapat mendukung program swasembada sekaligus mempercepat pelaksanaan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota Komisi IV DPR atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan sehingga tahun anggaran 2026 KKP mendapatkan peningkatan anggaran menjadi Rp 13 triliun," ujar Trenggono dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI dikutip dari Antara, Rabu (3/9/2025).

Dana Rp13 triliun itu berasal dari beberapa sumber. Sebagian besar berasal dari rupiah murni senilai Rp12,34 triliun, sisanya dari pinjaman dan hibah luar negeri Rp278 miliar, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp74,93 miliar, Badan Layanan Umum (BLU) Rp217,54 miliar, serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp87,95 miliar.

Alokasi tersebut sesuai surat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy tertanggal 24 Juli 2025 mengenai Pagu Anggaran Belanja Kementerian dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2026.

Trenggono memaparkan bahwa dari total Rp 13 triliun, sekitar Rp 12,72 triliun akan digunakan untuk belanja pegawai, operasional perkantoran, serta pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Termasuk di dalamnya pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, program pergaraman nasional, revitalisasi tambak udang rakyat, dan kawasan tambak udang terintegrasi.

Selain itu, anggaran juga diarahkan pada modeling budi daya rumput laut, lobster, dan bawal bintang, hingga revitalisasi laboratorium jaminan mutu. KKP juga menyiapkan alokasi untuk pendidikan, peningkatan pengawasan sumber daya kelautan, serta bantuan pemerintah guna memperkuat pelayanan publik.

"Semua program ini akan kami jalankan secara profesional dan berintegritas agar benar-benar berdampak pada swasembada pangan, kesejahteraan nelayan, dan pertumbuhan ekonomi nasional," tegas Trenggono.

Lebih rinci, KKP membagi anggaran ke berbagai direktorat dan badan. Sekretariat Jenderal mendapat Rp 640,56 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 98,87 miliar, Ditjen Perikanan Tangkap Rp 6,25 triliun, dan Ditjen Perikanan Budidaya Rp 1,15 triliun. Sementara Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan memperoleh Rp 1,04 triliun.

Kemudian, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Rp 276 miliar, Ditjen Pengelolaan Kelautan R p1,39 triliun, Ditjen Penataan Ruang Laut Rp 199,96 miliar, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Rp 1,39 triliun, serta Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Rp 530,35 miliar.

Trenggono menambahkan, penyusunan anggaran ini selaras dengan visi Presiden menuju Indonesia Emas 2045 serta mendukung delapan misi pembangunan nasional Asta Cita. Ia pun meminta Komisi IV DPR ikut mengawal agar seluruh program berjalan tepat waktu dan sasaran.