Ada Program Makan Bergizi Gratis 2026, BPOM Siapkan Anggaran Segini

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) menegaskan dukungannya terhadap program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas pemerintah pada 2026.

Kepala Badan POM (BPOM) Taruna Ikrar menyampaikan, dari total pagu anggaran sebesar Rp 2,24 triliun, sebagian besar dialokasikan untuk mendukung implementasi program makan bergizi gratis sebesar Rp 371 miliar pada 2026.

"Secara skematik pagu anggaran Badan POM 2026 itu besarnya adalah Rp 2,24 triliun. Itu terbagi dua, yaitu belanja operasional yang tidak bisa kita otak-atik lagi. Namun, selebihnya yaitu Rp 371 miliar atau 77 persennya itu dikunci untuk yang berhubungan dengan program makan bergizi gratis," kata Tarunan Ikrar dalam RDP dengan Komisi IX DPR, Rabu (3/9/2025).

Taruna Ikrar menuturkan, sekitar Rp 1,77 triliun atau 78 persen dari total anggaran BPOM digunakan untuk belanja operasional. Pos ini mencakup gaji, tunjangan pegawai, hingga biaya pemeliharaan kantor, yang menurut dia sudah tidak bisa diotak-atik lagi.

Sementara itu, untuk belanja non-operasional yang nilainya Rp 476 miliar atau 21,19 persen, terbagi menjadi dua bagian utama. Pertama, Rp 104 miliar berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk mendukung tugas fungsi pengawasan obat dan makanan. Kedua, porsi terbesar yakni Rp 371 miliar dikunci khusus guna mendukung program makan bergizi gratis.

Realisasi anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hingga 31 Agustus 2025 telah mencapai Rp 1,22 triliun atau 69,87% dari total pagu Rp 1,74 triliun.

"Realisasi anggaran kami adalah 69,87 persen. Realisasi ini dihitung terhadap anggaran yang dapat digunakan setelah dikurangi blokir anggaran sebesar Rp 1,74 Triliun. Jadi, terdapat blokir anggaran sebesar Rp 812 miliar. Realisasi ini sudah melampaui proyeksi penyerapan angaran pada akhir bulan Agustus sebesar 69 persen," tambah Taruna Ikrar.

Adapun realisasi anggaran pusat dari pagu sebesar Rp 879,9 miliar, terealisasi Rp 608,3 miliar atau 69,13%. Kemudian, untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari pagu Rp 868,4 miliar, terealisasi Rp 613,2 miliar atau 70,61%.

Sementara itu realisasi anggaran per jenis belanja, yakni Belanja Pegawai dari pagu sebesar Rp 913,1 miliar telah terealisasi Rp 651,4 miliar atau 71,34%.

Untuk Belanja Barang dari pagu Rp 601,3 miliar, telah terealisasi sebesar Rp 392,9 miliar atau 65,34%. Seelanjutnya, Belanja Modal dari pagu sebesar Rp 233,9 miliar telah terealisasi Rp 177,2 miliar atau 75,77%.

Maka total dari pagu Rp1,74 triliun, telah terealisasi Rp1,221 triliun atau 69,87%. BPOM mencatat belanja modal memiliki tingkat serapan paling tinggi, yaitu 75,77%, sedangkan belanja barang paling rendah dengan 65,34%.

Sebelumnya, Pemerintah menetapkan sejumlah program sosial sebagai prioritas utama dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, program seperti makanan bergizi gratis, Sekolah Rakyat, koperasi Merah Putih, hingga pemeriksaan kesehatan gratis akan menjadi bagian penting dari belanja negara tahun depan.

"Yang kami laporkan tadi adalah pembahasan mulai dari asumsi makro, kemudian program-program prioritas dari Presiden dari mulai makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, pemeriksaan kesehatan gratis, perbaikan sekolah, berbagai inpres jalan dan perbaikan infrastruktur ketahanan pangan, terutama belanja untuk penambahan luas dari lahan maupun infrastruktur seperti irigasi dan bendungan," kata Sri Mulyani di Istana Negara ditulis Kamis (24/7/2025).

Menurut Sri Mulyani, program-program tersebut dirancang untuk memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menilai kebijakan ini krusial untuk membangun fondasi sumber daya manusia Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Program sosial ini akan didukung alokasi anggaran yang proporsional dan berkelanjutan, seiring upaya pemerintah menjaga keberlanjutan fiskal dan efektivitas belanja negara.

"Itu semuanya tadi telah kami laporkan sehingga untuk mendapatkan arahan dari Bapak Presiden apakah prioritasnya telah sesuai untuk finalisasinya," ujarnya.