Ekonomi Kreatif jadi Mesin Pertumbuhan Baru, Dari Daerah ke Pasar Global

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menegaskan komitmennya menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional dengan pengembangan dari daerah.

Hal tersebut disampaikan dalam diskusi publik bertajuk  Mewujudkan Ekonomi Kreatif sebagai Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang di hadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Riefky Harsya bersama Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies Piter Abdullah dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda, Selasa (23/12/2025).

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menuturkan, ekonomi kreatif Indonesia memiliki modal dasar yang sangat kuat berupa keragaman budaya dan sumber daya kreatif yang tersebar di berbagai daerah. Namun, potensi besar tersebut belum sepenuhnya tergarap secara optimal.

"Kita punya kekayaan budaya yang luar biasa, cerita, karakter, tradisi, hingga ekspresi seni yang berbeda-beda di setiap daerah. Tantangannya adalah bagaimana potensi ini kita orkestrasi dan kelola secara terstruktur agar memberi nilai tambah ekonomi,” ujar Teuku Riefky.

Ia menekankan, tema “dimulai dari daerah” menjadi krusial karena selama ini aktivitas ekonomi kreatif masih terkonsentrasi di sekitar lima wilayah utama, khususnya di Pulau Jawa. Padahal, kekuatan utama budaya Indonesia justru berada di daerah.

Menurut dia, pemerintah mendorong penguatan kelembagaan ekonomi kreatif di daerah salah satunya dengan mendorong pembentukan dinas ekonomi kreatif di kabupaten dan kota. Dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia, pemerintah menargetkan sekitar 20 persen daerah telah memiliki dinas ekonomi kreatif pada tahun depan.

"Pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri. Peran kepala daerah sangat penting. Kami memfasilitasi, mengorkestrasi, dan memastikan program tepat sasaran agar produk kreatif daerah memiliki kualitas dan daya saing, baik di pasar nasional maupun global," ujar dia.

Selain penguatan kelembagaan, Kementerian Ekonomi Kreatif juga mendorong hilirisasi program melalui kerja sama lintas lembaga. Salah satu contoh konkret adalah kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan agar pelaku industri kreatif, yang mayoritas bekerja secara informal, tetap mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Dalam diskusi tersebut, Teuku Riefky juga menyoroti pentingnya pengelolaan intellectual property (IP) sebagai fondasi ekonomi kreatif.

Ia menilai, nilai ekonomi terbesar dari industri kreatif terletak pada kemampuan mengelola dan mengomersialisasikan IP secara berkelanjutan.

"IP adalah jantung ekonomi kreatif. Kalau IP dikelola dengan baik, maka manfaat ekonominya bisa berlipat, tidak hanya dari satu produk, tapi dari turunan-turunan lainnya,” kata Teuku.

Ia mencontohkan dukungan pemerintah terhadap film animasi lokal Jumbo yang mendapat fasilitasi sejak tahap praproduksi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional. Setelah film tersebut berhasil menembus jutaan penonton, pemerintah membantu memperluas pemanfaatan IPnya ke produk turunan seperti alat tulis sekolah, promosi lintas transportasi publik, hingga pengamanan dari pembajakan digital.

"Dari satu IP, bisa lahir banyak produk dan lapangan kerja. Inilah yang ingin kami dorong agar pelaku kreatif tidak berhenti di satu karya saja,” ujarnya.

Sementara itu, Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies Piter Abdullah menilai paparan Menteri Ekonomi Kreatif menunjukkan arah kebijakan yang semakin jelas dan terstruktur. Menurut dia, langkah pemerintah dalam setahun terakhir memberikan optimisme terhadap percepatan pengembangan industri kreatif nasional.

"Potensinya kita sudah tahu besar, tapi yang penting adalah bagaimana potensi itu diterjemahkan menjadi program konkret. Penjelasan Pak Menteri sangat jelas dan memberi keyakinan bahwa ekonomi kreatif bisa menjadi sumber pertumbuhan baru," kata Piter.

Direktur Ekonomi Digital CELIOS Nailul Huda menambahkan, penguatan data dan kebijakan berbasis riset menjadi faktor penting dalam pengembangan ekonomi kreatif. Ia menyoroti pentingnya data input output ekonomi kreatif untuk membaca daya saing subsektor, termasuk film, animasi, game, musik, dan seni pertunjukan.

Menurut Nailul, beberapa subsektor seperti musik dan seni pertunjukan memiliki efek pengganda yang besar terhadap perekonomian, tetapi masih menghadapi tantangan dari sisi pembiayaan, infrastruktur, dan keadilan distribusi pendapatan, terutama terkait royalti di platform digital.

"Kalau tata kelola dan fairness diperbaiki, kontribusi ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja bisa jauh lebih besar,” ujarnya.

Diskusi ini menegaskan, ekonomi kreatif tidak hanya dipandang sebagai sektor pendukung, tetapi sebagai strategi pembangunan ekonomi nasional. Dengan penguatan dari daerah, pengelolaan IP yang berkelanjutan, serta kolaborasi pemerintah, pelaku industri, dan komunitas, ekonomi kreatif diharapkan mampu menembus pasar global dan menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi Indonesia.