Indonesia Punya Satgas Debottlenecking, Pengusaha Kawasan Industri Semringah

Liputan6.com, Jakarta - Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyambut positif langkah pemerintah yang memulai sidang debottlenecking dan dipimpin langsung oleh Purbaya Yudhi Sadewa, sebagai upaya konkret untuk menindaklanjuti berbagai hambatan struktural yang selama ini dihadapi pelaku usaha. Langkah tersebut dinilai sebagai sinyal kuat keseriusan pemerintah dalam menjaga iklim investasi dan mendorong pertumbuhan industri nasional.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), Akhmad Ma’ruf Maulana, menilai kebijakan debottlenecking mencerminkan pendekatan baru pemerintah yang lebih responsif dan solutif terhadap persoalan riil di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan, perizinan, dan perdagangan. Ketiga aspek tersebut selama ini menjadi titik hambat utama dalam realisasi investasi dan ekspansi industri di berbagai kawasan industri di Indonesia.

“Bagi dunia usaha, yang dibutuhkan bukan hanya kebijakan yang baik di atas kertas, tetapi juga kepastian dalam implementasi. Sidang debottlenecking yang dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan hambatan investasi diselesaikan secara lintas sektor dan tidak berlarut-larut,” ujar Akhmad Ma’ruf Maulana, Selasa (23/12/2025).

Sebagai asosiasi yang menaungi pengelola kawasan industri di seluruh Indonesia, HKI memandang upaya debottlenecking sebagai langkah strategis yang berpotensi memberikan dampak langsung terhadap percepatan investasi.

Menurut Ma’ruf, setidaknya terdapat empat manfaat utama dari kebijakan ini, yakni mempercepat implementasi investasi di kawasan industri, meningkatkan kepastian regulasi dan prosedur operasional, mendorong sinergi pemerintah dan pelaku industri dalam menyelesaikan persoalan secara cepat dan transparan, serta mendukung pencapaian target pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan kerja pada 2026.

Lebih lanjut, HKI menekankan bahwa debottlenecking idealnya tidak berhenti pada penyelesaian kasus administratif per kasus. Kebijakan ini diharapkan mampu melahirkan reformasi proses jangka panjang, sehingga hambatan serupa tidak terus berulang dan iklim usaha menjadi semakin efisien serta kompetitif.

“Debottlenecking akan jauh lebih berdampak apabila diikuti dengan perbaikan sistem dan prosedur yang bersifat permanen. Di sinilah pentingnya menjadikan temuan-temuan dari sidang debottlenecking sebagai dasar penyempurnaan kebijakan ke depan,” kata Ma’ruf.

HKI menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra konstruktif pemerintah dalam proses tersebut, termasuk dengan menyampaikan masukan berbasis pengalaman lapangan dari pengelola kawasan industri dan pelaku usaha.

Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan dunia industri diyakini akan menjadi kunci dalam menciptakan iklim investasi yang efisien, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melangsungkan pertemuan dan dialog dengan United State-Asean Business Council (USABC) pada 22 Desember 2025. Di sela-sela rangkaian acara kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS), dalam rangka penyelesaian perundingan perdagangan resiprokal (Agreements on Reciprocal Trade/ ART) ke Washington DC.

Pertemuan ini dimanfaatkan untuk menyerap masukan dari para pelaku usaha AS secara langsung, terkait dengan perkembangan perundingan perdagangan resiprokal antara RI - AS. Dialog ini merupakan salah satu komitmen Pemerintah Indonesia kepada pelaku usaha AS untuk mendorong perbaikan ekosistem bisnis di Indonesia.

Pada kesempatan ini, Menko Airlangga dan perwakilan perusahaan AS membahas beberapa isu investasi dan perdagangan di antaranya perkembangan deregulasi, perubahan atuan devisa hasil ekspor, dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam perundingan perdagangan Indonesia-Amerika Serikat.

Kepada para pengusaha AS, dia turut mengungkapkan perihal keberadaan Satgas Debottlenecking. “Telah dibentuk Satgas Debottlenecking yang secara khusus ditujukan untuk menyelesaikan semua hambatan yang dialami dunia usaha di Indonesia,” jelas Menko Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Airlangga mengungkapkan jika hasil pertemuan dengan USTR telah menyepakati isu-isu utama dan isu teknis yang menjadi substansi dalam dokumen ART.

"Karena itu dokumen ART akan ditandatangani oleh Presiden Prabowo dan Presiden Trump sebelum akhir Januari 2026,” tegas Menko Airlangga.

Diskusi utama dalam pertemuan ini mencakup pembahasan perkembangan terkini dan hasil perundingan perdagangan resiprokal RI - AS, di mana Menko Airlangga sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan Ambassador Greer, USTR pada hari yang sama.

Pertemuan turut membahas peluang kerja sama dan investasi perusahaan AS di bidang alat kesehatan, keuangan digital, produk makanan dan alutsista dengan GE Healthcare, Chubb, Visa, PepsiCo, serta Lockheed Martin.

Menko Airlangga menyampaikan hasil-hasil utama pertemuan tersebut yakni komitmen Indonesia untuk memberikan  akses pasar untuk produk AS, mengatasi kendala isu-isu hambatan non tarif, kerja sama dalam perdagangan digital dan teknologi, keamanan nasional dan juga kerja sama komersial.

Sementara itu, AS berkomitmen untuk memberikan pengecualian tarif bagi produk-produk ekspor unggulan Indonesia yang tidak bisa diproduksi oleh AS seperti minyak kelapa sawit, cocoa, kopi, teh, dan lainnya.

Hasil signifikan dari proses perundingan perdagangan resiprokal tersebut, disambut baik oleh perusahaan-perusahaan AS yang mempunyai investasi dan melakukan usaha di Indonesia.

Perkembangan ART ini menandakan semakin kuatnya komitmen Pemerintah Indonesia untuk menjaga iklim investasi yang kompetitif dan menjanjikan bagi para Investor.