Menteri PKP Tak Mau Bank Berebut Nasabah KPR Rumah Subsidi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait tak ingin perbankan penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi berebut nasabah. Dia meminta ada arah dan strategi yang jelas sehingga mampu menjangkau semua kelompok masyarakat.

Apalagi, kata dia, KPR rumah subsidi menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dia meminta Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho menyusun rencana yang bisa diimplementasi perbankan.

"Tolong kalau boleh pak Heru, dibuat desain jangan tabrakan di tempat yang sama. Yang buat di Jateng siapa, bagian sini, di Jawa Timur. Jadi jangan nanti main di tempat yang sama," tegas Menteri Ara, dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Bank Penyalur Subsidi Tahun 2026, di Menara Mandiri II, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Dia juga meminta para bank penyalur juga bisa menentukan segmentasi pasarnya. Misalnya, segmen buruh, guru, hingga mitra ojek. Harapannya, segmentasi itu bisa mengejar kebutuhan rumah sebanyak 9,9 juta unit.

"Tolong dibuat sebuah strategi baru yang tidak saling memakan, terlalu besar market kita 9,9 juta rumah yang dibutuhkan," pintanya.

Dia juga meminta agar semua bank bisa mencapai target penyaluran rumah subsidi. Tentunya, dengan arahan yang jelas ditentukan pemerintah. "Semua bank harus sukses, semua bank harus untung, semua bank harus KPI-nya berhasil. Tolong koordinasikan jangan dilepas, negara harus hadir mengatur," ucap Maruarar Sirait.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menghadiri gelaran akad massal 50.030 unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tersebar di berbagai daerah. Kegiatan ini dipusatkan di Perumahan Pondok Banten Indah, Kota Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025).

Prabowo mengatakan, serah terima kunci rumah subsidi ini dilaksanakan melalui skema kredit pemilikan rumah dalam program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP). RI 1 berkomitmen agar seluruh masyarakat bisa memiliki hunian yang layak.

"Mereka harus punya rumah yang layak. Ini (realisasi KPR FLPP) usaha yang membanggakan, tapi masih jauh dari apa yang harus kita capai," kata Prabowo.

Adapun dalam akad massal ini, sebanyak 300 akad dilakukan secara langsung di lokasi acara dan diikuti oleh 11 bank penyalur. 

Sementara 49.730 akad lainnya dilaksanakan secara daring, dengan melibatkan 39 bank penyalur yang tersebar di 33 provinsi pada 110 titik kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Dalam kegiatan seremonial di Kota Serang, serah terima kunci rumah dilakukan secara simbolis kepada 10 MBR dari beragam latar belakang profesi. Mulai dari guru, tuna netra, tukang pijat, pedagang kopi keliling, pengemudi ojek daring, penjual seblak, prajurit TNI, buruh, dai, tukang cukur, hingga nelayan.

Rp 32,67 Triliun Buat Rumah Subsidi

Merujuk data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), hingga 19 Desember 2025, penyaluran FLPP telah mencapai 263.017 unit rumah subsidi, dengan nilai Rp 32,67 triliun.

Penyaluran tersebut melibatkan 39 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang perumahan, serta didukung oleh 7.998 pengembang. Rumah subsidi ini tersebar di 12.981 kawasan perumahan pada 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota di Indonesia.

Tercatat dalam empat tahun terakhir penyaluran dana FLPP menjadi 109.253 unit di 2020. Kemudian meningkat jadi 178.728 unit 2021, 226.000 unit pada 2022, dan 2023 sebanyak 229.000 unit. Penyaluran dana FLPP sempat mengalami penurunan 2024 sebesar 200.300 unit.