UMKM Wajib Disiplin Keuangan! Pemerintah Siapkan Berbagai Program Modal Usaha

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurahman, menekankan pentingnya kedisiplinan dalam mengelola keuangan bagi para pelaku UMKM. Kedisiplinan ini, menurut Maman, sangat krusial agar UMKM bisa mengoptimalkan berbagai program pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah.

"Kami ada dua program pembiayaan. Program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan subsidi pemerintah dan program pembiayaan di luar KUR," ujar Menteri Maman saat membuka acara program Lokomotif Akses Permodalan (LokaModal) di Garut, Jawa Barat, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (25/9/2025).

Maman menyoroti bahwa banyak UMKM yang menyalahgunakan modal dari program pemerintah untuk keperluan di luar pengembangan usaha. Hal ini dapat berujung pada kegagalan usaha dan memperburuk catatan kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK). Akibatnya, pelaku UMKM dengan riwayat kredit buruk akan kesulitan mendapatkan pinjaman di masa depan.

"Sebagus apapun akses permodalan ke usaha tapi tidak akan bermanfaat tanpa disiplin dalam mengelola keuangan," tegas Menteri Maman.

Selain KUR, UMKM memiliki beberapa pilihan lain untuk mendapatkan akses pembiayaan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) sebagai jaminan pinjaman. Kebijakan ini didukung penuh oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Selain itu, kerja sama antara Kementerian UMKM dengan Baznas, PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan Bank BJB juga membuka akses pembiayaan alternatif di luar KUR. Kerja sama ini bertujuan untuk mempermudah UMKM naik kelas.

"Pemerintah selalu siap membantu rakyatnya. Tapi jangan menyalahgunakan kemudahan akses yang diberikan oleh pemerintah agar UMKM bisa mendapatkan modal usaha," pesan Maman.

Pada peresmian program LokaModal, dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri UMKM Maman Abdurahman dan Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan. Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Ossy menyatakan komitmennya untuk mendukung UMKM melalui legalitas hak atas tanah berupa SHAT.

"Kementerian ATR/BPN akan membantu akses pemberdayaan tanah dari sisi ekonomi melalui program reformasi agraria. Kami siap membantu dan mendukung agar UMKM di seluruh Indonesia semakin berkembang," ungkap Ossy.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan SHAT kepada 10 UMKM dan penyerahan simbolis pembiayaan produktif kepada 16 pengusaha mikro di Garut.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik, mengungkapkan bahwa sekitar Rp1,2 triliun dana KUR telah disalurkan kepada 30.000 UMKM di Kabupaten Garut. Meskipun demikian, masih banyak UMKM yang belum memiliki akses ke permodalan formal.

Untuk mengatasi hal ini, Kementerian UMKM menggagas program LokaModal. Tujuannya adalah mempertemukan UMKM yang tidak terjangkau KUR dengan sumber pembiayaan alternatif yang lebih mudah dan ringan.

Riza menambahkan, 550 pengusaha mikro dari Garut telah menerima SHAT untuk akses pembiayaan. Mereka yang terpilih telah melewati kurasi ketat, seperti memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), aktif berproduksi minimal satu tahun, dan memiliki sertifikat aset usaha.

"Kami optimistis UMKM semakin kontributif terhadap perekonomian nasional dan sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas," tutup Riza.