Menlu Sugiono: Fondasi Makroekonomi Indonesia Jadi Kunci Hadapi Tekanan Global

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa fondasi makroekonomi Indonesia yang kokoh menjadi modal utama untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Menlu Sugiono menjelaskan stabilitas tersebut menjadi pijakan penting bagi Indonesia untuk berperan aktif dalam berbagai inisiatif ekonomi internasional.

Kekuatan ekonomi nasional tercermin dari sejumlah indikator makroekonomi yang tetap terjaga sepanjang 2025. Salah satunya adalah inflasi yang tercatat sebesar 2,92 persen, masih berada pada level yang stabil dan terkendali. Selain itu, Indonesia juga membukukan surplus neraca perdagangan sebesar USD 38,54 miliar pada periode Januari–November 2025.

“Di tengah perlambatan ekonomi global dan economic coercion, Indonesia hadir dengan fondasi yang kokoh, dengan angka pertumbuhan yang berada di atas rata-rata dunia, dengan inflasi yang terkendali, surplus perdagangan, dan tingkat realisasi investasi yang tetap tinggi. Fondasi ekonomi yang stabil ini memperkuat posisi Indonesia di panggung dunia,” ujar Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri, Rabu (14/1/2026).

Ia menambahkan, fondasi ekonomi yang solid tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi dinamika dan ketidakpastian global yang terus berkembang.

Sugiono menilai, resiliensi ekonomi nasional yang kuat memungkinkan Indonesia untuk memitigasi dampak negatif dari perlambatan dan tekanan ekonomi global. Terlebih, saat ini semakin banyak negara yang menggunakan kebijakan ekonomi sebagai alat tekanan geopolitik.

Menurutnya, perdagangan, investasi, hingga teknologi kini kerap dijadikan instrumen strategis dalam persaingan global. Kondisi ini menuntut setiap negara, termasuk Indonesia, untuk memiliki ketahanan ekonomi yang memadai.

“Weaponization of economic policies is a sign of our time today. Dan dalam kenyataan baru ini, kekuatan ekonomi suatu negara tidak lagi semata diukur dari angka pertumbuhannya, namun juga dari kemampuannya untuk bertahan dan beradaptasi,” tambahnya.

Sejalan dengan itu, diplomasi ekonomi Indonesia diarahkan untuk memperkuat ketahanan sekaligus melakukan diversifikasi ekonomi. Sugiono menyebut, Indonesia telah menyepakati kerja sama ekonomi dengan Kanada, Peru, dan Eurasian Economic Union, serta menyelesaikan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dengan Uni Eropa.

Selain memperluas kerja sama bilateral dan regional, Indonesia juga resmi bergabung dengan BRICS sejak Januari tahun lalu. Keanggotaan ini dinilai strategis untuk mendorong reformasi tata kelola global sekaligus membuka peluang perdagangan dan investasi baru bagi Indonesia.

Kementerian Luar Negeri juga mendorong penguatan hubungan ekonomi dengan mitra nontradisional, termasuk negara-negara Afrika seperti Rwanda, guna mengurangi ketergantungan pada mitra lama.

“Diversifikasi mitra ini dilakukan dengan satu kesadaran untuk mengurangi resiko atau derisking dari gejolak dan perlambatan ekonomi yang dihadapi oleh mitra-mitra tradisional,” imbuh Sugiono.

Ke depan, Kemlu tengah menginisiasi pembentukan Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat dukungan institusional terhadap diplomasi ekonomi.

“Seluruhnya merupakan bagian dari diplomasi ekonomi yang berorientasi pada value creation untuk mendukung pertumbuhan ekonomi seperti yang sudah ditargetkan oleh Presiden Prabowo Soetianto. Tentunya kita memerlukan strategi yang jelas dan dukungan institusional yang kuat,” tutupnya.