Purbaya Datangi Kejaksaan Agung, Ada Apa?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) mendatangi Kejaksaan Agung untuk melakukan koordinasi terkait potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pertemuan tersebut menegaskan sinergi antara Kejaksaan Agung dan Kementerian Keuangan dalam mengoptimalkan penerimaan negara, tanpa membahas perkara hukum tertentu.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, membenarkan adanya pertemuan tersebut. Ia menjelaskan, kedatangan Menkeu murni dalam rangka koordinasi kinerja, khususnya terkait potensi PNBP yang dapat dihasilkan Kejaksaan.

“Memang tadi terinfo bahwa Pak Menkeu datang ke sini terkait dengan koordinasi. Kita melihat potensi-potensi PNBP yang ada di Kejaksaan,” kata Anang di Kompleks Kejaksaan Agung, Rabu (14/1/2026).

Anang mengungkapkan, pada tahun sebelumnya kontribusi PNBP dari Kejaksaan Agung terbilang signifikan. Oleh karena itu, koordinasi kali ini difokuskan untuk memetakan kembali potensi penerimaan negara yang masih bisa dioptimalkan ke depan.

“Tahun kemarin PNBP kita cukup signifikan. Sekarang kita koordinasikan lagi, potensi yang ada seperti apa,” ujarnya.

Terkait langkah lanjutan dari pertemuan tersebut, Anang menyebutkan bahwa jika ditemukan potensi PNBP yang bisa direalisasikan, maka Kejaksaan akan melakukan penagihan sesuai kewenangannya. Seluruh hasil PNBP tersebut nantinya akan disetorkan langsung ke kas negara.

“Kalau memang ada potensi PNBP yang bisa direalisasikan, ya mungkin diadakan penagihan. Otomatis nanti kita setor ke kas negara dan bersinergi dengan Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Anang juga menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak membahas laporan atau penanganan kasus tertentu. Koordinasi yang dilakukan bersifat terbatas pada kinerja dan optimalisasi penerimaan negara.

“Enggak ada laporan kasus. Terbatas koordinasi kinerja saja,” tegas Anang.

Sebagai informasi, bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung menyumbang PNBP tertinggi di antara bidang Korps Adhayksa lainnya. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) Kejaksaan Agung mencatat capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sepanjang 2025 mencapai Rp19.122.474.812.274. Selain itu, Kejaksaan juga berhasil menyelamatkan keuangan negara dari perkara tindak pidana korupsi dalam mata uang rupiah sebesar Rp24.716.743.351.

Sementara dalam mata uang asing, penyelamatan keuangan negara meliputi USD 11.293.503,67, SGD 26.409.331, EUR 57.200, GBP 785, MYR 860, AUD 9.900, SAR 1.426, Baht Thailand 36.690, AER 1.325, dan JPY 43.200.000. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana menindak perusahaan baja yang tidak membayar pajak pertambahan nilai (PPN). Dalam radarnya, ada sekitar 40 entitas dan dua di antaranya merupakan perusahaan besar.

Dia mengungkap akan melakukan sidak dalam waktu dekat ke dua perusahaan yang besae tadi. Meskipun, Purbaya belum bicara mengenai identitas perusahaannya.

"Yang baja itu yang terdeteksi ada 40 perusahaan, yang dua besar akan kita sidak dalam waktu singkat," ucap Purbaya saat ditemui di Menara Global, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Dia mengatakan, puluhan perusahaan itu berasal dari China dan Indonesia. Soal pelanggarannya, dia mengaku masih akan menelusuri lebih jauh. "Campur-campur, ada yang Cina, ada yang Indonesia juga," katanya.

Termasuk menilik adanya kemungkinan keterlibatan dari pegawai Kementerian Keuangan. 

"Itu saya teka-teki saya juga, Harusnya kan kalau perusahaan besar kan gampang ngeliatnya, berarti orang saya ada yang terlibat, nanti kita liat ya," Bendahara Negara tersebut menambahkan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menemukan ada industri 'liar' yang tidak menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan. Dengan begitu, pendapatan negara dari pajak menjadi berkurang.

Purbaya menyampaikan ada industri yang tidak dikenakan pajak ada di sektor baja, bahan bangunan, hingga sawit. Bahkan, ada perusahaan asal China dengan pegawai tak bisa berbahasa Indonesia.

"Kalau anda tahu, pajak juga banyak industri-industri liar yang nggak kena pajak. Ada yang saya tahu baja dan bahan bangunan, yang pengusahanya dari China, punya perusahaan di sini, orang china semua, enggak bisa bahasa Indonesia," ungkap Purbaya usai Konferensi Pers APBN Kita, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).