Ogah Karang Cerita, Purbaya Cukup 15 Menit Menghadap Prabowo Sebelum Bikin Kebijakan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap tak pernah membutuhkan waktu lama ketika menghadap Presiden Prabowo Subianto. Dia pun enggan mengarang cerita akan obrolannya berjalan panjang.

Dia mengatakan, selalu melapor Kepala Negara sebelum mengambil tindakan. Termasuk pada upayanya saat menyisir anggaran dan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Pemda).

"Kan saya bukan Presiden, saya enggak berani pasti kalau enggak izin," ucap Purbaya dalam acara Semangat Awal Tahun 2026, di Menara Global, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Rentang waktu dia menghadap Presiden hanya sekitar 10-20 menit. Tergantung pada topik yang akan dibahasnya. Dia mengisahkan berdiskusi soal rencana mengucurkan anggaran agar ekonomi berjalan.

"Tapi ini kan (Presiden) orang pintar, saya diskusi dengan dia enggak perlu 10 menit, 20 menit, cuma bilang Pak Itu uang banyak di sana, saya gelontorin ya biar ekonomi jalan, 'coba caranya gimana?' gini, gini, gini. 'Oke'. Satu lagi Pak, saya ingin keliling Kementerian/Lembaga supaya mereka belanja," tuturnya mengulang diskusi dengan Kepala Negara.

Dia menunjukkan diri sebagai orang yang tidak berbelit ketika punya urusan dengan RI 1. Purbaya berkelakar enggan mengarang cerita agar diskusinya panjang.

"Jadi satu menit dua menit dia cuma nanya itu diskusi sama beliau tuh kalau yang penting. Kalau yang enggak penting-penting bisa lama tuh. Kalau saya kan malas ngomong yang puter-puter, capek lah, ngarangnya juga pusing ya, abis ini ngomong apa lagi. Yaudah lah 'Pak ini gini akan begini, ini akan begini'. Biasanya cepat, biasanya," bebernya.

Bendahara Negara ini menegaskan, paling lama dia berbincang selama 15 menit dengan Presiden Prabowo Subianto. Biasanya, dalam rentang waktu itu, rencana kebijakan yang akan diambil sudah bisa diputuskan.

"Selama ini yang saya alami untuk yang penting-penting 15 menit bisa putus kok, paling lama, abis itu yang lain-lain ngomong apa, saya diam aja," ungkapnya.

Sisanya, dia mengaku lebih memilih menulis arahan Presiden Prabowo. Bukan apa-apa, dia mengaku agar tidak lupa poin-poin yang disampaikan.

"Nulis aja belagak pintar, belaga rajin nulis. Padahal saya ini memorinya pendek, kalau enggak tulis lupa entar, karena banyak urusan kan. Biar nanti pas setelah disana ke teman-teman di Keuangan ada instruksi ini, ini, ini. Jadi satu yang saya kerjakan hanya menjalankan perintah Presiden," beber dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap Kementerian/Lembaga hingga pemerintah daerah yang lambat membelanjakan anggarannya. Dia mengancam akan membekukan anggaran jika belanjanya masih belum optimal.

Dia melihat kondisi itu telah terjadi selama puluhan tahun. Purbaya mengaku tak mengetahui alasan kenapa kementerian hingga pemda lamban menggunakan dananya.

"Saya enggak tahu itu apa yang terjadi sebetulnya itu kan sudah terjadi puluhan tahun seperti itu, Kementerian Lembaga enggak bisa membelanjakan uangnya tepat waktu," ungkap Purbaya dalam acara Semangat Awal Tahun 2026, di Menara Global, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Kondisi tersebut mendorong pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Hal serupa dijalankan oleh Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi). Namun, belum ada evaluasi serupa di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya tak memandang pusing hal tersebut. Kontrol anggaran bisa dijalankannya sebagai Bendahara Negara. Dia pun membekukan anggaran Kementerian hingga Pemda yang tak segera digunakan.

"Tapi enggak apa-apa kalau nggak ada yang jalankan itu ya saya jalankan dari tempat saya, saya lebih berkuasa lagi, kalau mereka enggak belanjain, gua potong aja anggarannya, bukan dipotong, saya kan stop, saya enggak kirim aja biar mereka teriak-teriak. Tapi tujuannya satu, biar mereka belanja tepat waktu, tepat sasaran dan enggak bocor," beber dia.