Teknologi di Balik Proyek Tanggul Laut di Jakarta Utara, Adopsi Sistem dari Jepang

Liputan6.com, Jakarta PT Brantas Abipraya (Persero) terus mengambil peran penting dalam pembangunan infrastruktur strategis nasional dengan menggarap proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Pembangunan tanggul laut sepanjang 1,2 kilometer di Ancol dan 1,4 kilometer di Muara Angke, Jakarta Utara, ini ditujukan untuk melindungi ibu kota dari ancaman banjir rob.

“Pembangunan tanggul NCICD tidak hanya berfungsi sebagai pelindung pantai, tetapi juga sebagai wujud kesiapan Jakarta menghadapi tantangan iklim di masa depan. Brantas Abipraya memastikan pengerjaannya sesuai standar kualitas dan keamanan tertinggi,” ujar Dian Sovana, Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya dalam keterangannya, Selasa (26/8/2025).

Teknologi Inner Boring untuk Percepatan Pembangunan

Dalam proyek ini, Brantas Abipraya menggunakan teknologi inner boring untuk mempercepat pengerjaan sekaligus menjaga kualitas konstruksi. Metode ini menghasilkan pondasi yang lebih stabil di wilayah pesisir yang rawan penurunan tanah (settlement).

Dian menegaskan, penggunaan teknologi ini mampu menjamin kestabilan pondasi dalam jangka panjang. Selain itu, risiko kerusakan bangunan maupun utilitas di sekitar area proyek dapat diminimalkan.

Teknologi inner boring memiliki berbagai keunggulan, mulai dari kemampuannya menembus lapisan tanah lunak maupun keras tanpa merusak tiang, hingga sifatnya yang ramah lingkungan.

“Teknologi ini mengadopsi sistem Nakabori dari Jepang, memungkinkan pengeboran di dalam tiang pancang sehingga mengurangi getaran, kebisingan, dan polusi dibandingkan metode konvensional,” jelas Dian Sovana.

Dengan begitu, dampak kebisingan serta gangguan terhadap masyarakat dan ekosistem pesisir dapat ditekan seminimal mungkin.

Solusi Banjir Rob dan Peluang Ekonomi Baru

Pembangunan tanggul NCICD diharapkan menjadi solusi nyata atas masalah penurunan tanah dan naiknya permukaan laut. Selain melindungi kawasan pesisir, proyek ini juga membuka peluang pengembangan wilayah dan memberikan kesempatan ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.

“Dengan keterlibatan dalam proyek NCICD, Brantas Abipraya akan senantiasa memperkuat peran Kami sebagai BUMN konstruksi adaptif dan inovatif yang berkontribusi menghadirkan infrastruktur tangguh untuk masa depan bangsa,” tutup Dian Sovana.

Presiden Prabowo Subianto secara bertahap menjalankan komitmen untuk memulai pembangunan proyek strategis nasional yakni Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa Pantau Utara Jawa (Pantura).

Ini ditunjukkan dengan melantik pengangkatan Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara/Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa Laksamana TNI (Purn) Didit Herdiawan pada Senin, 25 Agustus 2025.

Selain itu, Darwin Trisna Djadawinata dan Suhajar Diantoro dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.  Pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara ini bukan tanpa alasan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menuturkan, badan baru dibentuk untuk pembangunan giant sea wall atau tanggul pantai utara Jawa yang telah direncanakan sejak 1990.

"Berkenaan dengan masalah badan karena adanya, betul-betul adanya kebutuhan terhadap beberapa hal, contoh misalnya dalam hal ini beberapa kali juga sudah disampaikan oleh Bapak Presiden dan sebetulnya itu sudah sejak tahun 90-an, rencana itu juga sudah disusun sebetulnya, yang betul berkenaan dengan pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Pantai Utara Jawa," tutur Prasetyo di Istana Negara Jakarta, Senin, 25 Agustus 2025.

Prasetyo mengatakan, setiap tahun terjadi penurunan muka tanah di pantau utara Jawa. Selain itu, pembentukan badan otorita dilakukan karena banjir juga kerap melanda beberapa daerah dan tak ada tanggul laut di pantai utara Jawa.

"Sementara kurang lebih berdasarkan data hampir kurang lebih 20 juta warga yang tinggal di pesisir pantai utara. Ini harus ada penanganan yang kemudian, karena kebutuhan itulah dibentuklah Badan Pengelolaan Pantai Utara Jawa," tutur dia.

Sebelum pembentukan badan otorita ini, Presiden Prabowo pernah memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka pada Selasa, 10 Juni 2025 untuk membahas kesiapan pembentukan tanggul laut atau Giant Sea Wall di sepanjang pantai utara Pulau Jawa.

"Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai kesiapan pembentukan tanggul laut (Giant Sea Wall) di sepanjang pantai utara Pulau Jawa," ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, pada Selasa, 10 Juni 2025 seperti dikutip dari Kanal News Liputan6.com.

Ia mengatakan, giant Sea Wall merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi kawasan pesisir yang rawan terkena dampak perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut.

Pembangunan Giant Sea Wall ini juga diharapkan tidak hanya dapat melindungi kawasan pesisir dari ancaman abrasi. Namun, juga berfungsi untuk meningkatkan ketahanan lingkungan serta menyediakan sumber air bersih bagi daerah-daerah pesisir yang membutuhkan.

"Pembentukan tanggul ini diharapkan dapat mencegah air rob, meredam penurunan permukaan pantai, dan menjadi reservoir air bersih," kata Teddy.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) menuturkan, pembangunan tanggul laut raksasa sebagai salah satu solusi mengatasi banjir. Apalagi ia juga mendapatkan tugas untuk menyiapkan dan menjalankan pembangunan tanggul laut raksasa.

"Bapak Presiden telah menugaskan kami untuk menyiapkan dan menjalankan pembangunan Giant Sea Wall sebagai upaya perlindungan pesisir sekaligus mitigasi banjir rob akibat abrasi dan penurunan tanah yang signifikan, mencapai 4 hingga 10 cm per tahun,” ujar dia pada 19 Maret 2025.

Menko AHY menekankan,  solusi yang diambil harus bersifat holistik, tidak hanya berfokus pada pembangunan tanggul dan infrastruktur hilir, tetapi juga memperbaiki tata kelola di hulu.