Perkara Perizinan, 41 Apotek Mengadu ke Purbaya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin sidang rapat debottlenecking menerima aduan dari 41 apotek terkait masalah perizinan.

Salah seorang perwakilan Gerakan Apoteker-Pemilik Apotek Independen (GAPAI), Ilham Hidayat mengatakan, aduannya perizinan dasar sertifikat laik fungsi (SLF) dan perizinan bangunan (PB). Padahal, beberapa usaha sudah berjalan tahunan, baik bangunan lama ataupun sewa.

“Persyaratan dasarnya sulit untuk kita penuhi. Sehingga pada saat perpanjangan izin, kita terkendala,” kata dia dalam sidang, di Kementerian Keuangan, Jumat (6/2/2026).

Ia mengeluhkan, kondisi tersebut akhirnya berada pada kebuntuan. Pasalnya, dari sisi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah (Pemda) belum ada.

Ia mengaku, kerap kali harus mengurusnya ke Badan Pertanahan Nasional ataupun Kementerian Agararia dan Tata Ruang. Sementara, urusan seperti ini merupakan kewajiban dari pemerintah daerah

“Terus mentok di situ, Pak. Untuk ngurus PBG SLF ya udah enggak bisa,” jelasnya.

Kementerian Keuangan memberikan sejumlah langkah untuk masalah ini. Yakni, akan ada penambahan fitur pemutakhiran data untuk memudahkan para apoteker OSS, kemudian akan diberikan standar harga dari pemerintah melalui SE Kementerian PU, dan Kementerian PU pun akan diminta untuk menyelesaikan SLF dalam maksimal dua bulan.

Secara rinci, aduan yang disampaikan dalam sidang ini yaitu:

1) Persyaratan PBG seperti GSB dan RTH yang sulit dipenuhi oleh apotek lama/bangunan eksisting

2) Perpanjangan izin apotek sulit

3) Pengurusan SLF yang dinilai mahal karena tidak terdapat standar tarif dan ketidakpastian proses yang panjang

4) Perpanjangan SLF sulit/gagal dikarenakan kebutuhan penyimpanan gambar ulang/IMB/PBG meskipun tidak terdapat perubahan fisik atau fungsi.

Sebelumnya, Pemerintah menegaskan komitmennya untuk serius menghilangkan berbagai kendala yang menghambat aktivitas dunia usaha. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sardewa menyebut langkah ini menjadi sinyal kuat bagi pelaku bisnis bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi.

“Ada banyak, harusnya sehari 5 kasus, ini terlalu lambat. Tapi mereka pengennya kan selesai, ya sudah seperti itu,” ujar Purbaya usai sidang Debottlenecking, di Kementerian Keuangan, Jumat (6/2/2026).

Ia menjelaskan, meski dalam prosesnya masih terdapat keterbatasan informasi yang diterima, pemerintah tetap melihat perkembangan ini sebagai hal yang positif. Ke depan, jumlah kasus yang diselesaikan diperkirakan akan terus bertambah, termasuk laporan-laporan dengan skala yang lebih besar.

“Tapi kan positif, itu yang positif. Nah seharusnya nanti akan lebih banyak lagi, kan masih ada puluhan yang dia laporkan,” jelasnya.

Menurut Purbaya, upaya ini bukan sekadar menyelesaikan kasus per kasus, tetapi juga membangun kepercayaan dunia usaha. 

Pemerintah ingin memastikan bahwa berbagai hambatan birokrasi dan regulasi yang mengganggu kelancaran bisnis bisa dihapuskan secara bertahap.

“Yang jelas, ini sinyal ke para pelaku bisnis bahwa kita serius menghilangkan kendala yang menghalangi bisnis mereka,” tegas Purbaya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa inspeksi dadakan (sidak) terhadap perusahaan dan pabrik baja yang berlokasi di kawasan industri Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (5/2/2026). Lantaran ada laporan beberapa perusahaan produsen baja yang mangkir membayar pajak pertambahan nilai (PPN), dengan estimasi kerugian mencapai Rp 4 triliun per tahun.

Dalam kunjungan ke tempat produksi milik PT Power Steel Mandiri tersebut, Purbaya mendapati potensi kerugian penerimaan negara hingga sekitar Rp 583,36 miliar, hanya dari tiga perusahaan. 

Berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan beberapa modus operandi semisal melakukan transaksi tanpa memakai rekening perusahaan, tapi melalui rekening milik karyawan.   

"Kalau kita lihat total sampai 40 perusahaan (melakukan tindakan penyelewengan serupa), lumayan gede. Kita prediksi Rp 4-5 triliun berkurangnya income kita," kata Purbaya. 

"Kita dapat berapa puluh nama perusahaan yang melakukan praktek seperti ini. Yang mereka menjual langsung ke klien tanpa PPN. Mereka bilang case based. Saya rugi banyak di mana PPN-nya jadi berkurang," keluhnya. 

Adapun dalam kesempatan itu, Purbaya gagal menemui sang pemilik yang kabur sebelum dilakukan proses penyidakan. "Nanti staff saya akan manggil yang punya. Saya dengar yang punya sudah di BAP berkali-kali," tegasnya.