Biodiesel Bikin Negara Hemat Devisa Rp 720 Triliun Dalam 10 Tahun

Liputan6.com, Jakarta - Program biodiesel berbasis sawit terus menunjukkan kontribusi nyata bagi ketahanan energi nasional sekaligus perekonomian Indonesia. Sejak dijalankan secara bertahap lebih dari dua dekade terakhir, konsumsi biodiesel melonjak signifikan, menghasilkan penghematan devisa ratusan triliun rupiah serta menekan emisi karbon.

Hal ini mengemuka dalam Workshop Jurnalis Program Biodiesel Sawit 2026 bertemakan Dukungan Program Biodiesel Bagi Kemandirian Energi dan Perekonomian Indonesia.

Riset biodiesel sawit telah dimulai sejak 1990-an oleh sejumlah peneliti nasional. Gagasan tersebut kemudian diperkuat melalui kebijakan mandatori biodiesel sejak 2009 yang terus meningkat baurannya dalam satu dekade lebih.

Sepanjang 2015–2025 program biodiesel telah menghemat devisa negara hingga Rp720 triliun dan menurunkan emisi sekitar 228 juta ton CO₂. Capaian tersebut menegaskan bahwa sawit tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga memberi manfaat lingkungan.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Fadhil Hasan, menegaskan biodiesel kini menjadi bagian penting kebijakan energi lintas sektor. Saat ini, pemerintah telah menerbitkan Kebijakan Energi Nasional terbaru melalui PP No. 40 Tahun 2025 sebagai pengganti aturan lama.

Regulasi ini disusun untuk menjawab tantangan turunnya produksi minyak, meningkatnya impor, serta kebutuhan energi yang terus naik seiring target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

“Biodiesel berperan strategis dalam swasembada energi. Sawit dan turunannya menjadi sumber energi terbarukan sekaligus mendukung ketahanan pangan,” ujarnya.

Sepanjang tahun lalu, realisasi biodiesel tercatat 14,2 juta kiloliter dan berhasil mengurangi impor solar sekitar 3,3 juta kiloliter. Capaian tersebut dinilai memberi kontribusi langsung terhadap indeks ketahanan energi nasional.

Program campuran saat ini masih bertahan di B40 sepanjang 2026, sementara implementasi B50 masih menunggu kesiapan pasokan dan hasil uji teknis.

“Kita ingin transisi berjalan bertahap, agar suplai dan industri siap. Target akhirnya jelas, yaitu kemandirian dan kedaulatan energi,” kata Fadhil.

Dari sisi teknis, Subkoordinator Pengawasan Usaha Bioenergi, Direktorat Bioenergi, Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM Herbert Wibert Victor menjelaskan bahwa biodiesel didistribusikan melalui skema pencampuran wajib (blending) di terminal sebelum disalurkan ke SPBU dan industri.

Untuk 2026, kapasitas terpasang industri biodiesel mencapai 22 juta kiloliter dengan alokasi penyaluran sekitar 16,5 juta kiloliter. Realisasi 2025 sendiri telah mencapai hampir 15 juta kiloliter atau sekitar 96 persen dari target.

Pemerintah juga menyiapkan skema insentif berbasis selisih harga solar guna menjaga keberlanjutan program, termasuk untuk sektor PSO dan non-PSO.

Indonesia Jadi Role Model Dunia

Sementara itu, Sekretaris Jenderal APROBI, Ernest Gunawan, menyebut Indonesia kini menjadi salah satu pelaksana program biodiesel terbesar di dunia. Menurutnya, banyak negara menjadikan Indonesia sebagai rujukan karena sukses menjalankan mandat campuran hingga B40 secara nasional.

“Kita sering disebut ‘big brother’ biodiesel. Skala kita paling besar di dunia,” ujarnya.

Ia menambahkan, program B40 saja telah melibatkan sekitar 1,9 juta tenaga kerja dari hulu hingga hilir serta menghasilkan penghematan devisa sekitar Rp140 triliun pada 2025.

Aprobi menyatakan industri siap meningkatkan kapasitas menuju B50, namun implementasinya perlu dilakukan hati-hati agar tidak mengganggu pasokan bahan baku dan kebutuhan pangan.

“B40 saat ini sudah ideal dan berkelanjutan. Ke depan kita tetap optimistis, selama kebijakan disiapkan matang bersama sektor hulu,” kata Ernest.

Dukungan terhadap biodiesel juga datang dari sektor perkebunan. Pengurus Bidang Komunikasi Media GAPKI Mochamad Husni menyatakan pelaku usaha sawit siap menyukseskan kebijakan biodiesel, meski pemerintah tetap perlu berhati-hati sebelum menaikkan campuran ke B50.

“Kami tentu mendukung keberhasilan program pemerintah. Tapi perlu perhitungan matang soal ketersediaan bahan baku. Penundaan B50 mungkin bagian dari kehati-hatian itu,” ujarnya.

Dari sisi hulu, industri melakukan berbagai langkah peningkatan produktivitas, mulai dari kerja sama riset, peremajaan kebun (replanting), hingga inovasi penyerbukan tanaman. Salah satunya mendatangkan serangga penyerbuk dan bibit unggul dari Tanzania untuk meningkatkan hasil panen.

“Replanting dan peningkatan produktivitas terus kami genjot. Sawit ini industri strategis nasional, jadi harus dijaga keberlanjutannya,” katanya.

Sementara itu, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) memperkuat ekosistem sawit melalui berbagai program pendanaan. Dari BPDP, Ahmad Zuhdi mengatakan lembaganya tak hanya mendukung insentif biodiesel, tetapi juga pendidikan, riset, dan peremajaan kebun rakyat.

Pada 2025, BPDP menyalurkan sekitar 4.000 beasiswa bagi mahasiswa di seluruh Indonesia, membiayai penelitian produktivitas sawit, membantu program peremajaan perkebunan, hingga penyediaan sarana prasarana pertanian.

Untuk program biodiesel sendiri, BPDP menanggung selisih harga antara solar dan biodiesel sebagai insentif. Hingga akhir 2025, dukungan untuk sektor PSO mencapai 6,9 juta kiloliter dengan nilai sekitar Rp35,5 triliun.

“Dana ini berasal dari pungutan ekspor sawit dan dikelola kembali untuk mendukung keberlanjutan industri,” jelasnya.

Dengan dukungan kebijakan, industri, dan pendanaan, biodiesel sawit dinilai menjadi solusi konkret bagi ketahanan energi nasional. Selain mengurangi impor, program ini menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah, tenaga kerja, hingga upaya penurunan emisi.