Pembayaran Pakai QRIS di Korea Selatan Bakal Berlaku April 2026

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) dan Bank of Korea berupaya meningkatkan efisiensi pembayaran bagi masyarakat yang berkunjung ke kedua negara, salah satunya dengan memakai QRIS. Seiring hal ini, bank sentral sepakat untuk melanjutkan persiapan implementasi layanan pembayaran QR antarnegara Indonesia–Korea Selatan yang dijadwalkan mulai dapat digunakan pada April 2026.

Kesepakatan tersebut mengemuka pada High Level Meeting yang dihadiri Gubernur Bank Indonesia dan Gubernur Bank of Korea pada Kamis, 5 Februari 2026. Demikian mengutip dari laman BI, Jumat (6/2/2026).

Kesepakatan pembayaran QR antarnegara tersebut merupakan hasil tindak lanjut dari penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada Juli 2024. Layanan ini diharapkan meningkatkan efisiensi pembayaran bagi masyarakat yang berkunjung ke kedua negara, seiring dengan penerapan kerangka Local Currency Transaction (LCT) antara Indonesia dan Korea Selatan yang telah berlaku sejak September 2024.

Melalui interkoneksi sistem ini, biaya konversi valuta asing dan biaya transaksi diharapkan dapat berkurang, sehingga turut mendukung aktivitas ekonomi sektor riil seperti perdagangan, pariwisata, dan konsumsi di kedua negara.

Kedua bank sentral juga sepakat untuk melanjutkan pembahasan kerja sama guna meningkatkan pemanfaatan layanan pembayaran QR antarnegara, termasuk perluasan fitur pembayaraan berbasis QR pada ekosistem pembayaran yang lebih luas.

Perpanjang Perjanjian Pertukaran Mata Uang

Sebelumnya, Bank Indonesia dan Bank of Korea menyepakati perpanjangan perjanjian swap bilateral dalam mata uang lokal masing-masing negara (Bilateral Currency Swap Arrangement - BCSA) pada Kamis, 5 Februari 2026.

Perjanjian ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dan Gubernur Bank of Korea, RHEE, Chang Yong. Perjanjian BCSA tersebut memungkinkan pertukaran mata uang lokal antara kedua bank sentral hingga senilai KRW 10,7 triliun atau Rp 115 triliun.

Kesepakatan ini bertujuan untuk mendorong perdagangan bilateral dan memperkuat kerja sama keuangan antara Indonesia dan Korea Selatan.

Kerja sama BCSA juga akan mendukung penyelesaian transaksi perdagangan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara, sehingga dapat berkontribusi pada stabilitas keuangan regional. Kerja sama BCSA antara Bank Indonesia dan Bank of Korea pertama kali ditandatangani pada Maret 2014 dan telah beberapa kali diperpanjang (Maret 2017 dan Maret 2020).

Perpanjangan kali ini berlaku selama lima tahun, yaitu mulai 6 Maret 2026 hingga 5 Maret 2031, dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan kedua bank sentral.

Perjanjian ini mencerminkan eratnya hubungan ekonomi Indonesia dan Korea Selatan, termasuk kerja sama bidang keuangan antara kedua bank sentral.

Sebelumnya, Indonesia resmi bergabung dalam proyek Nexus Global Payments sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas negara. Melalui keikutsertaan ini, Bank Indonesia (BI) akan berkolaborasi dengan lima bank sentral lain untuk menghadirkan solusi pembayaran antarnegara yang lebih efisien, aman, dan terjangkau.

Lima bank sentral yang terlibat dalam proyek Nexus bersama BI yakni Bank Negara Malaysia (BNM), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), Bank of Thailand (BOT), dan Reserve Bank of India (RBI). Keenam otoritas moneter tersebut akan mengimplementasikan Nexus dengan menghubungkan sistem pembayaran instan domestik masing-masing negara.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan keikutsertaan Indonesia dalam Nexus merupakan langkah strategis, mengingat posisi Indonesia sebagai salah satu koridor remitansi terbesar di dunia.

Keterhubungan sistem pembayaran lintas negara yang semakin terpadu diyakini tidak hanya mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha, tetapi juga memperkuat hubungan ekonomi dan perdagangan Indonesia dengan negara mitra di kawasan.

"keikutsertaan Indonesia dalam Nexus merupakan langkah strategis untuk menyediakan solusi pembayaran antarnegara yang efisien dan terjangkau bagi masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia," jelas Perry dalam keterangan tertulis, Selasa (3/1/2026).

Partisipasi Indonesia dalam Nexus juga mencerminkan komitmen BI untuk terus memperkuat infrastruktur pembayaran nasional agar mampu bersaing dan terintegrasi secara global.

Proyek Nexus sendiri merupakan inisiatif Bank for International Settlements (BIS) yang diluncurkan sejak 2021 untuk meningkatkan kelancaran pembayaran lintas negara melalui interkoneksi berbagai Instant Payment Systems (IPS).

Pada 2025, proyek ini memasuki fase implementasi dengan berdirinya Nexus Global Payments (NGP) sebagai entitas pengelola jaringan. Bank Indonesia yang sebelumnya berstatus special observer, kini menyatakan komitmen penuh sebagai anggota Nexus.

Sebagai tindak lanjut, BI akan mengembangkan BI-Fast agar dapat terhubung dengan jaringan Nexus. Interkoneksi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan keterjangkauan transaksi lintas negara, sekaligus memperluas inklusi keuangan.

Meski terhubung secara global, BI menegaskan aspek kedaulatan tetap dijaga. Proses kliring dan setelmen transaksi domestik akan tetap dilakukan di dalam negeri sebagai bagian dari kepentingan nasional.

Langkah strategis ini juga menjadi bagian dari implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, yang menempatkan digitalisasi dan konektivitas global sebagai pilar utama penguatan sistem pembayaran nasional.

Keikutsertaan Indonesia dalam Nexus sejalan dengan kerangka Regional Payment Connectivity yang dicanangkan ASEAN pada 2022. Melalui konektivitas ini, pembayaran lintas negara diharapkan menjadi lebih cepat, murah, dan transparan.

Penguatan sistem pembayaran lintas negara dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan inklusi keuangan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Inisiatif Nexus juga mendukung agenda reformasi pembayaran lintas negara yang menjadi prioritas G20.

Selain memperkuat kerja sama di kawasan, Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas jaringan pembayaran internasional melalui kolaborasi dengan bank sentral dan otoritas terkait di berbagai yurisdiksi.

Dengan semakin terhubungnya sistem pembayaran Indonesia ke jaringan global, BI berharap manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, pelaku UMKM, hingga pekerja migran Indonesia yang bergantung pada layanan remitansi lintas negara.

Langkah ini menandai babak baru integrasi sistem pembayaran Indonesia di tingkat global, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem keuangan digital internasional.