Pemerintah Bakal Tambah 10% Saham Freeport, BUMD Papua Dapat Jatah

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada jajarannya, untuk menambah 10 persen lebih porsi saham negara di PT Freeport Indonesia. Ini jadi bagian dari negosiasi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport Indonesia yang akan berakhir pada 2041.

Demi memuluskan rencana tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah berkomunikasi dengan Freeport MC MoRan maupun PT Freeport Indonesia.

"Kami telah mendapat arahan dari pak Presiden, dimana salah satu tawarannya adalah ada penambahan saham. Belum diputuskan angka finalnya, tapi di atas 10 persen," jelas Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Dari jumlah saham tambahan tersebut, sebagian daripadanya akan menjadi milik badan usaha milik daerah atau BUMD Papua. Kepastian tersebut bakal dilakukan dalam rapat final dengan Freeport pada Oktober 2025 nanti.

"Saham ini adalah sebagian dikasih kepada BUMD Papua, dan ini terjadi nanti di pasca 2041. Supaya apa? Supaya eksplorasi bisa dilakukan," kata Bahlil.

Selain penambahan porsi saham negara, pemerintah juga telah meminta Freeport untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) baru. Sebagai syarat perpanjangan IUPK Freeport Indonesia yang akan berakhir pada 2041 mendatang.

Bahlil telah meminta Freeport untuk membuat smelter baru di Papua. Hanya saja, saat ini proses berfokus untuk penambahan porsi saham.

"Tadinya kita pingin untuk ada smelter di Papua, tapi itu sekarang masih dalam diskusi karena penambahan jumlah saham di atas 10 persen itu. Apalagi ini untuk sebagian di Papua, maka itu salah satu opsi untuk diprioritaskan pemanfaatan smelternya di Gresik," tuturnya.

Sebelumnya diwartakan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah bisa mendapat porsi divestasi saham PT Freeport Indonesia lebih besar dari 10%. Dalam waktu dekat, dia mengaku akan bertemu dengan manajemen Freeport McMoran.

Bahlil mengatakan, pada tahap negosiasi awal ada rencana penambahan porsi kepemilikan sebesar 10 persen. Meskipun, dia membuka peluang divestasi saham Freeport bisa lebih besar.

"Sekali lagi, saya tidak mengatakan angka pastinya. Yang jelas, negosiasi awal waktu kami lakukan itu 10 persen. Tapi ini ada potensinya di atas 10 persen," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Menyoal proses negosiasi sendiri, dia belum merinci lebih jauh. Hanya saja, sudah ada rencana untuk bertemu dengan manajemen Freeport McMoran. 

Freeport McMoran merupakan pemegang saham dalam PT Freeport Indonesia dengan porsi 48,77 persen, sisanya digenggam pemerintah melalui PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID sebesar 51,23 persen.

"Ini negosiasi, saya sebentar sore akan ketemu dengan manajemen Freeport. Dalam kurun waktu dekat saya akan ketemu dengan manajemen Freeport McMoran," tutur dia.