Kabar Demo hingga ke Luar Negeri Bikin Investor Krisis Kepercayaan ke Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi CELIOS (Center of Economic and Law Studies), Nailul Huda, menilai krisis kepercayaan terhadap pemerintah semakin dalam dan berimbas langsung pada iklim investasi di Indonesia.

Dia menilai, publik kecewa atas minimnya etika pejabat negara, mulai dari kenaikan tunjangan anggota DPR hingga program prioritas yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat kelas bawah. Kondisi ini kemudian memicu gelombang aksi dan demonstrasi besar di berbagai kota.

"Terkait dengan IHSG, investor pasti akan melihat kejadian dalam dua hari ini sebagai sentimen negatif yang akan menyebabkan capital outflow. Bahkan investor ritel juga akan melakukan tindakan serupa," kata Nailul Huda kepada Liputan6.com, Rabu (3/9/2025).

Ia menilai gelombang protes yang memuncak hingga menelan korban jiwa, termasuk seorang driver ojek online, memperburuk citra pemerintah di mata publik.

Bagi investor, stabilitas sosial dan politik adalah fondasi utama dalam menanamkan modal. Saat fondasi itu goyah, maka kepercayaan investor pun ikut runtuh.

"Ketidakstabilan politik akan menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi usaha Indonesia," ujarnya. 

Huda menegaskan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang semakin merosot akan menular ke dunia usaha dan pasar keuangan. Investor cenderung menahan diri atau bahkan menarik modalnya keluar dari Indonesia.

"Melihat kekacauan yang terjadi ditimbulkan dari sikap pemerintah yang acuh terhadap realitas masyarakat, saya yakin investor tidak akan percaya lagi. Akibatnya investor akan mengurungkan niat berinvestasi di Indonesia. Kecuali investor yang memang bagian dari oligarki pemerintah," tegasnya.

Reformasi Kebijakan Jadi Syarat Utama

Untuk mengembalikan kepercayaan investor, Huda menekankan perlunya reformasi kebijakan secara menyeluruh. Pemerintah tidak bisa lagi hanya mengandalkan data statistik yang dianggap tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Sebaliknya, transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada masyarakat harus ditunjukkan dengan kebijakan yang nyata.

Ia menilai langkah pertama yang harus dilakukan adalah perombakan institusi keamanan, terutama kepolisian, agar kasus kekerasan terhadap warga tidak terulang.

Selain itu, pemerintah perlu mengevaluasi pejabat ekonomi kunci yang dianggap gagal menjaga stabilitas, termasuk kebijakan fiskal yang tidak tepat sasaran.

"(Pemerintah harus) mengevaluasi kebijakan yang tidak tepat sasaran, termasuk program MBG dan Koperasi Merah Putih. Terakhir pemerintah memberikan keterangan dengan data yang valid terkait dengan perekonomian, tidak seperti yang dilakukan oleh BPS tempo hari," ujarnya.

Huda menuturkan, jika kondisi politik dan sosial terus memanas, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa lebih rendah dari prediksi lembaga internasional yang mematok sekitar 4,7 persen.

"Pertumbuhan ekonomi saya rasa akan jauh lebih rendah dibandingkan prediksi lembaga internasional (sekitar 4,7 persen). Tentu dengan asumsi pemerintah tidak otak atik data ekonomi seperti yang dilakukan di triwulan II 2025," kata Huda.

Menurut Huda, proyeksi optimistis pemerintah sulit tercapai bila situasi keamanan dan stabilitas politik tidak segera dipulihkan.

Investasi yang menjadi motor penggerak pertumbuhan akan tertahan, bahkan sebagian bisa lari ke luar negeri. Kondisi ini tentu memperburuk daya saing ekonomi Indonesia di tengah kompetisi global yang semakin ketat.