IHSG dan Rupiah Rentan Gejolak, Ekonom Ingatkan Respons Cepat Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Gelombang demonstrasi yang bergulir nyaris sepekan pada akhir Agustus 2025 tak hanya memakan korban jiwa, melainkan juga menggoncang stabilitas ekonomi nasional.

Demo dimulai pada 25 Agustus menuntut penurunan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kemudian, demo buruh menuntut kenaikan upah dan penghapusan Outsourcing menyusul pada 28 Agustus 2025, yang berujung insiden meninggalnya seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21) yang tewas di kawasan Penjompongan, Jakarta Pusat. Kejadian tersebut memicu kemarahan publik, dan berujung kericuhan di sekitar kantor kepolisian.

Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan, Acuviarta menilai aksi demonstrasi ini akan berdampak terhadap aktivitas yang berdekatan dengan lokasi unjuk rasa, mulai dari perkantoran hingga pusat aktivitas bisnis.

Selain itu, gejolak aksi ini juga tercermin dari indikator pasar yang bergejolak, seperti Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan nilai tukar rupiah.

IHSG hari ini dibuka turun 210,4 poin ke posisi 7.620,09. Pada perdagangan pukul 09.02 WIB, IHSG merosot 3,55 % ke posisi 7.552. Pada penutupan sesi pertama, IHSG turun 0,76% ke posisi 7.770,98.

Pada Senin, 1 September 2025, nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan di Jakarta menguat sebesar 28 poin atau 0,17 persen menjadi Rp 16.472 per dolar AS dari sebelumnya Rp 16.500 per dolar AS.

"Kemudian juga ada dampak, ya, terbatas pada perubahan indikator-indikator yang sifatnya volatile (ukuran seberapa besar harga suatu aset berfluktuasi dari waktu ke waktu, dan dapat berdampak signifikan pada profitabilitas portofolio), ya. Seperti, ya, misalkan di IHSG, kemudian nilai tukar ya,” terangnya dalam sambungan telepon kepada Liputan 6, paada Senin (1/9/2025).

Dia menuturkan, sentimen negatif itu akan ada, dalam situasi seperti ini. Karena itu, ia menekankan pentingnya respon cepat dari pemerintah dalam menyikapi tuntutan massa aksi.

"Oleh karena itu harapan kita, ya, respon pemerintah bisa lebih cepat, ya, begitu. Gitu, terutama dalam menyikapi berbagai tuntutan ya,” tambahnya

Ia juga menambahkan, pemerintah harus memberikan ruang komunikasi kepada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya. Ruang aspirasi menjadi kunci agar gejolak politik tidak berkembang menjadi resiko ekonomi yang lebih besar. 

Acuviarta menilai sektor perdagangan menjadi yang paling terasa dampaknya dari aksi unjuk rasa yang berlangsung belakangan ini. Sejumlah mall atau pusat perbelanjaan di beberapa kota seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya tutup operasional untuk sementara waktu. Pusat perbelanjaan dan aktivitas lalu lintas yang ditutup dan dialihkan membuat roda perdagangan terganggu.

"Jadi pertama, yang paling terdampak, saya kira sektor perdagangan, ya. Nah, perdagangan tentu akan sangat terdampak, ya karena pasti ada kaitannya dengan pusat-pusat perdagangan, ya. Kemudian juga lalu lintas, ya. Dan secara otomatis itu juga akan mempengaruhi kondisi di sektor perdagangan,” terangnya.  

Selain perdagangan, sektor jasa juga dierkirakan merasakan imbas dari aksi unjuk rasa ini. Khususnya di jasa keuangan dan asuransi, yang dinilai akan berekasi apabila kondisi ketidakpastian ini akan berlangsung lama, atau bahkan berminggu-minggu.

"Dan saya tadi mengatakan mungkin ya antara sektor perdagangan, kemudian juga sektor jasa keuangan dan asuransi,” tambahnya.

Ekonom menilai sejauh ini dampak gejolak politik unjuk rasa terhadap perekonomian masih bisa dikendalikan. Ia menilai, skala gangguan tidak akan terlalu besar selama pemerintah mampu merespon cepat tuntutan publik

"Ya, jadi saya kira, harapan saya tidak sampai berdampak besar, ya. Dan itu saya bilang tergantung pada respon cepat pemerintah," ujar dia.

Ia menambahkan, kunci ke depan adalah begaimana pemerintah menjaga momentum ini dengan terus berkomunikasi dan membuka ruang dialog untuk merespon masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.

"Saya berpikir sebenarnya tidak akan, dampaknya tidak akan terlalu besar, gitu ya. Kalau pemerintah mampu menjaga momentum saat ini untuk berkomunikasi dan merespon apa yang diharapkan oleh anggota masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya," kata dia.