Liputan6.com, Jakarta - Gelombang aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak 25–28 Agustus 2025 meluas ke berbagai daerah di Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan, aksi terjadi di 107 titik pada 32 provinsi, dengan sebagian berlangsung damai, namun tak sedikit pula yang berakhir rusuh hingga menimbulkan kerusakan dan korban jiwa.
Awalnya, demonstrasi digelar untuk menuntut pembatalan kenaikan tunjangan, transparansi gaji DPR, serta penolakan RKUHAP. Namun, eskalasi meningkat tajam setelah insiden tragis seorang driver ojek online terlindas kendaraan Barakuda kepolisian. Peristiwa itu memicu gelombang kemarahan publik dan memperluas titik-titik aksi.
“Yang berujung kerusuhan tercatat terjadi di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat. Kerusuhan berupa pengrusakan hingga pembakaran, sementara di wilayah lain relatif lebih kondusif,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Deretan Dampak dan Kerugian
Menurut catatan pemerintah, aksi di berbagai daerah menimbulkan kerusakan fasilitas publik, kantor pemerintahan, hingga kerugian negara yang ditaksir mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
Jakarta sampai Mataram
DKI Jakarta
Kerugian terbesar terjadi di ibu kota. Sebanyak 22 halte Transjakarta dan MRT rusak, dengan total kerugian mencapai Rp3,3 miliar untuk MRT, Rp41,6 miliar untuk Transjakarta, serta Rp5,5 miliar untuk fasilitas CCTV.
Makassar
Gedung DPRD Provinsi Sulsel dan DPRD Kota Makassar dibakar, menyebabkan tiga orang meninggal dunia dan lima lainnya luka-luka.
Surakarta & Surabaya
Kantor Sekretariat DPRD Solo dibakar, sementara di Surabaya, Gedung Grahadi serta 11 pos polisi rusak berat atau terbakar.
Kediri & Mataram
Di Kota Kediri, Gedung DPRD dijarah dan dibakar, Kantor Satlantas dilempari, serta kendaraan barang bukti dirusak. Di Mataram, Gedung DPRD dan fasilitas legislatif lainnya turut dibakar dan dirampas.
Bandung & Semarang
Aset Rumah Dinas MPR di Bandung dirusak, sedangkan Gedung DPRD Jateng di Semarang dibakar massa.
Brebes hingga Palopo
Brebes, Pekalongan, Tegal, Cilacap, dan Kabupaten Kediri
Serangkaian kerusakan melanda wilayah ini. Gedung DPRD hingga kantor Pemkab dan Samsat dibakar, dijarah, bahkan Museum Baghawanta Bari ikut rusak, dengan sejumlah benda purbakala hilang.
Jepara & Kebumen
Di Jepara, kerusakan meluas dari rumah dinas Kapolres dan Wakapolres, pembakaran sebagian Gedung DPRD, hingga penjarahan fasilitas kantor DPRD. Fasilitas umum seperti lampu penerangan jalan, CCTV di Tugu Kartini, dan gerobak pedagang ikut dibakar.
Malang, Cirebon, Banyumas, dan Banjar
Di Malang, 13 pos polisi dirusak dan tiga pos dibakar. Gedung DPRD di Cirebon, Banyumas, dan Banjar juga tak luput dari pengrusakan.
Tasikmalaya, Jambi, Palembang, dan Palopo
Gedung DPRD di sejumlah kota ini mengalami kerusakan, termasuk Gedung DPRD Provinsi Jambi dan Sumsel. Di Palembang, Kantor Ditlantas Polda Sumsel juga dirusak.
Gelombang Aksi yang Berujung Kekerasan
Tito menegaskan, eskalasi aksi yang awalnya damai kini telah berubah menjadi rangkaian kerusuhan dengan kerugian besar di berbagai daerah.“Itulah beberapa kerusakan akibat aksi-aksi kekerasan yang ada. Demo awal yang kemudian berlanjut kekerasan,” pungkasnya.