Pengusaha Cemas Upah Minimum Bikin Investasi Ogah Masuk Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) khawatir penetapan upah minimum malah berpengaruh pada beralihnya investasi dari Indonesia. Hal itu bisa terjadi karena besaran upah yang dinilai terlalu tinggi.

"Jadi upah minimum itu jangan sampai mengusir investasi, (atau) yang ingin masuk. Karena banyak pencari kerja di Indonesia," kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam dalam konferensi pers di Kantor Apindo, Jakarta, dikutip Rabu (26/11/2025).

Salah satu yang disorotinya adalah upah minimum provinsi (UMP). Menurutnya, besaran UMP menjadi salah satu penentu investasi masjk ke Indonesia. Namun, jika upah ini terlalu tinggi, investor pun enggan masuk ke RI, akhirnya tidak terbuka lapangan pekerjaan.

"Jadi artinya kalau upahnya tinggi, ya dia enggak datang, artinya dia gak investasi di Indonesia. Karena pasti nanti enggak mampu bayar, akibatnya tidak comply. Nah akhirnya mereka pindah," tutur Bob.

Senada, Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar memastikan pengusaha tidak khawatir membayar upah tinggi. Asalkan, bisa sejalan dengan produktivitas. Menurutnya, upah tinggi akan dipandang terlalu mahal jika tidak sebanding dengan protuktivitas kerja.

"Ya kemahalan ini artinya di sini adalah unsur daya saing, ada unsur daripada produktivitas itu sendiri. Jadi sebetulnya yang fair, yang diukur itu yang dibandingkan dengan negara lain, itu bukan tingginya daripada upahnya, namun produktivitasnya. Karena produktivitas itu sudah mewakili rasio antara upah yang dibayarkan dengan output yang dihasilkan oleh pekerja," pungkas Sanny.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai penetapan upah minimum tidak bisa ditetapkan setara secara nasional. Namun, perlu diterapkan berdasarkan perkembangan ekonomi daerah dan sektor usaha masing-masing.

Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani menyampaikan, penghitungan kebutuhan hidup layak (KHL) dalam porsi pengupahan perlu mengacu pada data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).

"Hal ini untuk menjaga agar kebijakan pengumpahan itu tetap adil, transparan dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya," kata Shinta dalam konferensi pers, di Kantor Apindo, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Soal masuknya angka pertumbuhan ekonomi dalam struktur perumusah upah minimum, Shinta menyoroti hal itu perlu dilihat pada masing-masing provinsi. Sehingga tidak dapat disamaratakan secara nasional.

"Jadi di dalam formula itu jelas sudah ada yang dikasih pertumbuhan ekonomi, kadang-kadang masih ada suara-suara mengatakan 'sama aja buat seluruh Indonesia', itu tidak memungkinkan," ucapnya.

Alasannya, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan usaha di tiap daerah berbeda-beda. "Karena kondisi daerah di setiap Indonesia itu berbeda-beda, pertumbuhan ekonominya berbeda, inflasinya berbeda, jadi formula itu memang harus didasarkan dari kondisi daerah masing-masing," tegas Shinta.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani menegaskan perlunya formula penghitungan kenaikan upah minimum 2026 mendatang. Formula diperlukan untuk menghitung secara proporsional kenaikan UMP 2026 nanti.

Shinta menilai, kenaikan upah minimum tak bisa ditentukan pada satu angka acuan tanpa adanya formula penghitungan. Seperti diketahui, pemerintah tengah meramu formula tersebut.

"Harapan kami tentunya supaya tidak seperti terjadi tahun lalu dimana tidak ada formula dan hanya sebuah angka, jadi tahun ini kami harap bisa kita kembali kepada formula," kata Shinta dalam konferensi pers, di Kantor Apindo, Jakarta, Selasa (25/11/2025).