Anggaran Terbatas, Program 3 Juta Rumah Bukan Mimpi Kosong

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi V DPR RI, Ali Mufthi, menegaskan bahwa program pembangunan 3 juta rumah bukanlah mimpi kosong, melainkan visi nyata Presiden Prabowo yang harus diwujudkan bersama.

Program ambisius ini merupakan bagian dari implementasi Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan fokus menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat miskin.

Selain untuk menekan angka backlog perumahan yang saat ini mencapai 12,7 juta unit, program ini juga diharapkan menjadi stimulus besar bagi sektor properti dan penciptaan lapangan kerja.

Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruara Sirait pun menyatakan optimismenya dalam memenuhi target pembangunan 3 juta rumah subsidi di Indonesia. Hal tersebut ia ungkapkan di tengah terbatasnya anggaran di Kementerian PKP, yang hanya cukup untuk membangun 269 ribu unit rumah

Keraguan pun muncul dari sejumlah pihak yang menilai pemerintah belum memiliki peta jalan yang jelas terkait perencanaan dan pembiayaan program 3 juta rumah tersebut.

Menanggapi hal itu, Ali Mufthi mengambil posisi berbeda. Ia menyatakan bahwa justru dalam situasi penuh keterbatasan, terobosan besar harus diambil.

“Saya memahami betul kesulitan yang dihadapi Pak Menteri. Kalau kementerian lain membuat program sudah disiapkan anggarannya, Pak Ara (Menteri PUPR) ini disuruh membuat program besar tanpa dukungan anggaran yang pasti,” ujar Ali dikutip Kamis (22/5/2025).

Menurut Ali, pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan 3 juta rumah tidak bisa mengandalkan logika linier yang bergantung pada kondisi ideal. Ia mengusulkan pola pikir konjungtural, yaitu pendekatan yang adaptif terhadap kondisi aktual yang tidak sempurna, namun tetap memungkinkan terobosan.

Lebih lanjut, Ali menyoroti bahwa tantangan utama dalam program ini meliputi aspek tanah, perizinan, dan pembiayaan. Isu ini melibatkan kewenangan lintas sektoral. Karena itu, ia mendorong adanya koordinasi antarkementerian dan lembaga untuk mencari solusi bersama.

“Program 3 Juta Rumah itu bukan ilusi, tapi visi Presiden yang harus kita wujudkan. Dengan kerja sama dari semua lini, saya yakin mimpi Pak Presiden bisa kita capai,” tegasnya.

Sebelumnya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) membidik peluang penyaluran rumah subsidi ke asisten rumah tangga (ART). ART dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan akan mendapatkan prioritas.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan dalam mengejar segmen pekerjaan non-formal seperti ART ini perlu perhatian khusus. Maka dari itu, sosialisasi terus digencarkan berkaitan dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Kemudian juga kita perlu bicara dengan perbankan-nya, bank penyalur, adakah skema-skema inovasi yang bisa digunakan untuk menjaring peminatan asisten rumah tangga atau ART ini. Kalau itu sudah ketemu, baru kemudian kita akan upayakan," kata Heru di Jakarta, dikutip Rabu (21/5/2025).

Sebagai bagian dari upayanya, Heru telah menggandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk menjaring konsumen dari ART. Nantinya, ART yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan akan diprioritaskan mendapat layanan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi.

"Karena ART-ART yang mengiur BPJS TK itu yang menjadi sasaran utama kami untuk nanti kita prioritaskan penawaran KPR FLPP. Karena kalau mereka istilahnya untuk iuran BPJS TK maupun BBJS Kesehatan yang lancar, ya itu akan menjadi keyakinan bagi perbankan untuk elektabilitasnya," tuturnya.

Selanjutnya, kemampuan ART untuk membayar cicilan KPR rumah subsidi juga akan dihitung oleh perbankan. "Kemudian akan dicek juga nanti perbankan terkait dengan kemampuan ngangsurnya dan sebagainya," terangnya.

Heru menyampaikan, ada kemungkinan kelompok ART ini sudah mampu untuk membayar cicilan KPR, namun diakuinya masih banyak yang belum mengetahui skemanya. Maka, BP Tapera dan BPJS Ketenagakerjaan menggencarkan sosialisasi.

"Selama ini bisa jadi mereka mampu, tapi karena mereka belum tahu. Itu yang menjadi problem, makanya kita gencarkan sosialisasi," ucapnya.

"Kita sudah kolaborasi dengan BPJS TK untuk sosialisasi dan terus upaya menjadikan pembinaan untuk segmen ART ini," sambung dia.