Zulkifli Hasan Janji Selesaikan Sampah Setinggi Gedung 14 Lantai dalam 2 Tahun

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) berkomitmen untuk menyelesaikan tumpukan sampah menggunung setinggi gedung 14 lantai dalam waktu 2 tahun.  

Komitmen ini sejalan dengan tugas baru Menko Zulhas sebagai Ketua Satgas Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

Zulkifli Hasan mengatakan, tumpukan sampah itu bakal diolah untuk menjadi sumber energi berupa listrik, dengan memakai teknologi insinerator untuk membakar sampah.

"Sampah ini sudah puluhan tahun enggak kelar, menggunung seperti gedung 14 lantai. Saya janji yang gunung-gunung sampah itu selesai 2 tahun. Jadi, ada teknologinya namanya insinerator," jelasnya dalam Indonesia Summit 2025 di Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Untuk mengolah sampah menjadi listrik, pemerintah tengah melakukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Selain itu, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam waktu dekat juga bakal menghimpun dana Rp 50 triliun untuk mengolah sampah jadi energi (waste to energy), melalui penerbitan Patriot Bond.

Kendati begitu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, pengadaan proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa). Lantaran proses pemilahan sampah agar bisa diproses menjadi pembakaran memakan ongkos besar. 

"Jadi sampah dari rumah tangganya aja itu enggak dipisah, antara sampah yang bisa didaur ulang, sampah yang bisa diproses menjadi pembakaran. Jadi kalau ada sampah basah, dia tercampur dengan limbahnya baterai, itu bisa rusak persis pembangkitnya," ujarnya beberapa waktu lalu. 

Selanjutnya, ia menyebut biaya instalasi pembangkit listrik hijau lain seperti dari tenaga surya  (PLTS), mikrohidro (PLTMH), hingga angin (PLTA) jauh lebih terjangkau dibanding PLTSa. 

"Jadi ini kayaknya rezimnya bukan rezim waste to energy untuk energy transition, tapi untuk pemilahan sampahnya aja, ditambah-tambahin energi gitu kan. Karena dollar per kw-nya itu enggak masuk yang waste to energy," ungkap dia. 

"Waste to energy dari sampah hasil limbah pertanian, itu saja bisa sampai USD 2.000 per kilowatt. Kalau misalnya pakai panel surya itu bisa di bawah USD 800 per kilowatt, angin itu sekitar USD 1.000 per kilowatt. Ini malah masuk ke sektor yang mahal," bebernya. 

Bhima turut menyoroti informasi soal Patriot Bond yang kurang transparan. Sehingga menimbulkan persepsi aneh di publik soal misi investasi hijau yang diusung Danantara. 

"Pertimbangannya enggak pernah di-expose kepada publik. Nah ini kalau teman-teman yang lain bilangnya ini solusi palsu nih. Yang harusnya didanai, yang bisa banyak nyerap tenaga kerja, banyak transisinya, bisa bikin komponen dalam negerinya," imbuhnya. 

Menurut dia, Danantara seharusnya tetap patuh pada Santiago Principles, yang merangkum panduan bagi setiap Sovereign Wealth Funds (SWF) agar bisa mengalokasikan dana secara bijak.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penguatan energi bersih di Indonesia. Termasuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Dia menerangkan, timbunan sampah secara nasional menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Maka, opsi pemanfaatannya, termasuk dengan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah bisa dijajaki lebih jauh.

"Ini juga menjadi PR yang harus kita lakukan dan juga pemerintah sedang mendorong pembangkit listrik tenaga sampah," ucap Airlangga dalam Indonesia Connect by Liputan6, ditulis Sabtu (23/8/2025).

Dalam catatannya, pada 2023 timbunan sampah Indonesia mencapai 24 juta ton. Jika dihitung, jumlah itu bisa disirkulasikan yang setara Rp 426 miliar.

"Saat sekarang dari semua provinsi ini baru satu yang jalan yaitu PLT Sampah di Legok Nangka dan itu pun dibiayai oleh ASEAN Zero Emission Community di mana direncanakan ini bisa mendapatkan dana sebesar Rp 4 triliun," beber dia.