Zero ODOL Target Mulai Juni 2025, Riau dan Jawa Barat jadi Tempat Uji Coba

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bakal target menerapkan sistem uji coba Zero ODOL (Over Dimension Over Load) pada Juni 2025. Dua provinsi akan jadi tempat percontohan, yakni Riau dan Jawa Barat.

Menhub Dudy mengatakan, penanganan kendaraan berlebih muatan alias truk obesitas nantinya bakal dimulai dari sisi hulu. Untuk sistem percontohan di Riau dan Jawa Barat, ia berharap pemerintah daerah setempat telah menyiapkan lokasinya, seraya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pun turut mengusulkan.

"Misalnya di Jawa Barat, di kawasan tertentu, di wilayah ini. Itu kalau dinas berhubung, Pemda, Provinsi, maupun Dinas Perhubungan segala macam oke, kita mungkin Juni bisa mulai," ujar Menhub Dudy dalam sesi bincang-bincang bersama media di Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Oleh karenanya, Menhub berharap dukungan langsung dari pemerintah daerah setempat, agar pilot project Zero ODOL bisa segera terlaksana.

"Karena kemarin kan saya sudah dapat komitmen dari Gubernur Jawa Barat maupun Gubernur Riau, bahwa mereka akan mendukung pilot project ini untuk di wilayahnya mereka. Jadi secepatnya kita akan lakukan," imbuh dia.

Ia mengaku senang dengan komitmen pemda di Riau dan Jawa Barat, yang punya keinginan kuat untuk mengatasi masalah truk obesitas di wilayah ya. Demi kepastian, Menhub dalam waktu dekat akan coba menemui Gubernur Jawa Barat yang kerap disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM).

"Saya mungkin dalam minggu depan akan ketemu dengan Pak Deddy Mulyadi untuk follow up komitmen beliau, kita akan coba di wilayah Jawa Barat dan juga di Riau," sambung Menhub Dudy.

Untuk implementasi, Kemenhub sempat mencoba pemanfaatan jembatan timbang portabel untuk mengukur berat muatan angkutan logistik pada musim Ramadan 2025 lalu. Itu jadi salah satu opsi untuk diterapkan pada skema pilot project Zero ODOL nanti.

"Memang ada sedikit plus minusnya, tapi akan kita perbaiki karena itu kan sifatnya portabel. Tapi kita harapkan Juni kita sudah bisa mulai. Saya harapkan Juni sudah bisa kita terapkan di wilayah Jawa Barat, dan Riau," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menyatakan dukungannya terhadap penerapan kebijakan jalanan bebas angkutan berlebih muatan (Over Dimension Over Load/ODOL) alias Zero ODOL. Menurut dia, penerapan kebijakan tersebut tak perlu menunggu hingga 2026 mendatang, artinya lebih cepat lebih baik.

“Jadi menurut saya memang saya sepakat, kalau bisa lebih cepat lebih baik ditertibkan ODOL ini. Bagi pengusaha yang bergerak di bidang angkutan ini, kalau mau untung ya jangan nyusahin gitu loh. Ya kalau untung ya untung dengan cara benar, jangan nyusahin kita semua. Zero ODOL ini lebih cepat lebih baik,” kata Lasarus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Menurut Lasarus, Komisi V DPR sudah sejak lama menyuarakan zero ODOL dan penguatan aturan terkait angkutan truk. 

“Bahkan saya sudah menginisiasikan, kami komisi minta supaya penguatan regulasinya juga. ODOL ini agak sulit diatasi karena memang ada lintas kementerian. Makanya kalau menurut saya melihat masalah ini harus komperhensif ya, mulai dari regulasinya harus diperbaiki,” ujarnya.

Saat ini, kata dia, bola berada di kaki pemerintah, apakah benar mau serius menertibkan ODOL atau tidak.

“Nah sekarang kalau mau ditertibkan mau enggak pemerintah tertibkan. Kita udah tahu kok dampak masalahnya. Udah banyak kejadian, kecelakaan, kemudian jalanan kita hancur. Saya mau kasih tahu ya, daya dukung jalan nasional kita itu hanya 13 ton. Oke. Kami pernah mengajukan uji petik sampai menemukan 50 ton di jalan,” kata Lasarus memungkasi.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menyatakan, pihaknya telah meminta kebijakan jalanan bebas angkutan berlebih muatan (Over Dimension Over Load/ODOL) alias Zero ODOL dipercepat dari semula 2026 menjadi 2025.

“Terkait dengan kecelakaan, rata-rata selalu melibatkan odol. Hampir 70 persen kita diakibatkan oleh odol. Karw a situasinya sudah darurat emergencynya cukup tinggi kita meminta supaya tidak usah menunggu samapai tahun 2026. Kita berharap bahkan akhir tahun 2025 sudah harus zero,” kata Huda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Menurut Huda, pihaknya sudah bertemu Presiden Prabowo Subianto terkait permasalahan ODOL. Da mengklaim, Prabowo setuju bahwa zero ODOL harus secepatnya diterapkan.

“Pak presiden setuju, bahwa menyangkut soal Odol ini harus secepatnya, kemudian semua jalan baik tol maupun non-tol tidak terjadi lagi Odol ini beroperasi,” pungkasnya.